JAKARTA, investor.id - Pemerintah dinilai perlu memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk ikut serta menstabilkan harga minyak goreng, terutama minyak goreng curah, karena komoditas itu menguasai hajat hidup orang banyak. Perlu diwujudkan program jangka panjang dengan BUMN sebagai penyangga harga.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, lambatnya penurunan harga minyak goreng saat ini terjadi karena adanya masalah di hilir, terutama rantai distribusi hingga ke tangan konsumen minyak goreng curah.
Baca juga: Minyak Goreng Curah Bakal Dihapus, YLKI Berikan Beberapa Catatan
“Minyak goreng ini juga menguasai hajat hidup orang banyak, terutama kalangan bawah dan pelaku industri. Jadi sama seperti beras atau BBM, perlu dukungan BUMN, dengan menjadi penyangga minyak goreng curah, tetapi khusus curah untuk kalangan bawah,” katanya dikutip Rabu (22/6/2022).
Namun, dia mengatakan melibatkan BUMN dapat dilakukan untuk mengatasi masalah jangka panjang. Misalnya dengan program jangka panjang, misalnya menugaskan BUMN menjadi penyangga harga. Saat ini, pemerintah perlu solusi cepat untuk mengatasi masalah jangka pendek, yaitu harga minyak goreng curah yang masih tinggi.
Baca juga: Tak Cuma Minyak Goreng, Cakupan SIMIRAH Diperluas ke CPO
Fokus persoalan, paparnya lagi adalah di rantai distribusi dari produsen ke distributor dan retailer dan agen penjual yang kecil-kecil, perlu diperhatikan. Pemerintah, menurutnya, memiliki perangkat yang memadai untuk menjangkau ini, sehingga titik-titik pengecer yang ditetapkan tidak lagi membutuhkan rantai distribusi tambahan.
“Jadi harus diawasi titik-titik distribusi ini. Ini yang penting sekarang untuk jangka pendek. Nah, kalau jangka pendek ini sudah tercapai, harga minyak goreng curah di pasar tradisional sudah Rp 14.000 per liter, maka perlu dijalankan program jangka panjang, misalnya menugaskan BUMN menjadi penyangga harga,” katanya.
Editor : Lona Olavia (olavia.lona@gmail.com)
Sumber : Investor Daily
Berita Terkait
