Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Selaraskan Pendidikan dan Industri

Kamis, 30 Mei 2013 | 10:53 WIB
Oleh Agustiyanti dan Efendi

JAKARTA – Kalangan pengusaha dan ekonom mendesak pemerintah merumuskan roadmap pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan membuat pemetaan yang jelas. Sistem pendidikan dan arah industrialisasi harus selaras, sehingga terwujud konsep link and match.

Selain itu, reformasi birokrasi dan penguatan institusi mendesak dilakukan guna menciptakan birokrasi bersih sehingga melahirkan kebijakan yang berkualitas. Pemerintah juga perlu segera merancang strategi industrialisasi yang berdaya saing dan berbasis inovasi. Insentif perlu diberikan serta alokasi anggaran yang jelas untuk riset dan pengembangan (R&D).

Itulah beberapa strategi agar Indonesia terhindar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) sebagaimana diingatkan oleh Dana Moneter Internasional. RI dinilai rawan masuk jebakan Negara berpendapatan menengah karena rasio investasi yang rendah, pertumbuhan manufaktur yang lambat, diversifikasi industri yang terbatas, dan kondisi pasar tenaga kerja yang buruk. Indikasasi lainnya adalah tingkat pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan yang tinggi serta rapuhnya struktur ekspor.

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Tenaga Kerja Benny Soetrisno dan Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani di Jakar ta, Rabu (29/5), pengembangan SDM menjadi kunci bagi Indonesia untuk terbebas dari jebakan Negara berpendapatan kelas menengah. Untuk itu, pemerintah diminta untuk segera membuat roadmap atau perencanaan SDM dengan menciptakan keterhubungan antara pendidikan dan kebutuhan industri, serta memberikan insentif fiskal pada R&D.

Benny menuturkan, hingga saat ini pemerintah belum memiliki perencanaan SDM (manpower planning), yang mampu menghubungkan kebutuhan industri dan pendidikan. “Seharusnya, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna menyusun peta jalan pengembangan SDM,” ujar Benny di sela Breakfast Meeting Kadin bidang Tenaga Kerja, Pendidikan, dan Kesehatan di Jakarta, Rabu (29/5).

Baca selengkapnya di Investor Daily versi cetak di https://subscribe.investor.id

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN