Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Kadin: Benahi Tata Niaga Impor Pangan

Rabu, 17 Juli 2013 | 18:57 WIB
Antara

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa merombak tata niaga impor pangan nasional. Sebab, ada ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan sehingga rawan praktik spekulasi serta kartel.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog Natsir Mansyur mentatakan selama ini pangan nasional tidak seimbang karena tingginya permintaan sementara pasokannya kurang, demikian siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Rabu (17/7).

Kadin berharap Menko Perekonomian bisa merombak tata niaga pangan ke arah yang tepat, terutama komoditas pangan yang strategis seperti gula konsumsi/rafinasi yang memerlukan dibukanya pabrik-pabrik baru.

"Juga komoditas strategis lain seperti kedelai, jagung, daging sapi, ayam, hingga bawang putih," katanya.

Berdasarkan catatan Kadin, potensi kartel dari enam komoditas strategis seperti daging sapi, daging ayam, gula, kedelai, jagung dan beras nilainya mencapai Rp 11,34 triliun. "Nilai potensi kartel ini belum termasuk dengan komoditas lainnya yang juga berpengaruh pada tata niaga pangan," katanya.

Dia mengatakan dari kebutuhan daging sapi yang mencapai 340 ribu ton, nilai kartelnya diperkirakan mencapai Rp 340 miliar. Sementara dari kebutuhan daging ayam sebesar 1,4 juta ton, nilai kartelnya diestimasi mencapai Rp 1,4 triliun.

"Gula 4,6 juta ton mencapai Rp 4,6 triliun, kedelai 1,6 juta ton mencapai Rp 1,6 triliun, jagung 2,2 juta ton mencapai Rp 2,2 triliun dan beras impor 1,2 juta ton, kartelnya diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun," katanya.

Menurut dia, gambaran seperti itu diakibatkan karena penataan manajemen pangan nasional yang sangat lemah dari aspek produksi, distribusi dan perdagangannya.

Dari sisi pengelolaan kebijakan pangan oleh pemerintah dinilainya masih sangat sentralistik karena Kemendag, Kementan dan Kemenperin tidak menyerahkan kebijakan tata niaga pangan ke pemda yang menurut dia, lebih mengetahui kebutuhan pangan di daerahnya.

"Kontrol DPR terhadap pangan ini juga lemah, sehingga perlu DPR memberikan sanksi kepada Kementrian yang tidak dapat menjaga kenaikan pangan yang berdampak ke rakyat. Sanksinya bisa berupa pengurangan anggaran di Kementerian itu," kata Natsir yang juga merupakan Ketua Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia (Apegti).

Selain itu, kata dia, tidak adanya logistik pangan ikut menyebabkan persoalan pangan nasional sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan Kemendag dan Kementan cenderung spekulatif dan data pangan menjadi tidak tepat dan akurat. (ID/tk/ant)

Editor :

BAGIKAN