Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
(kiri-kanan) Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani di Rapimnas Kadin di Nusa Dua, Bali, Jumat (29/11). Foto: Istimewa

(kiri-kanan) Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani di Rapimnas Kadin di Nusa Dua, Bali, Jumat (29/11). Foto: Istimewa

Aliansi BUMN- Kadin Bangun UMKM

Leonard AL Cahyoputra/Novy Lumanauw, Sabtu, 30 November 2019 | 21:28 WIB

NUSA DUA, investor.id – Kadin Indonesia dan Kementerian BUMN menandatangani memorandum of understanding (MoU) kerja sama pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aliansi strategis ini diharapkan bisa mendorong UMKM nantinya tumbuh menjadi perusahaan- perusahaan besar.

Nota kesepahaman itu ditandatangani oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di Nusa Dua, Bali, Jumat (29/11).

Rapimnas yang diselenggarakan 28-29 November 2019 ini diikuti oleh para pelaku usaha yang bergabung dalam organisasi Kadin, untuk menetapkan sasaran dan program kerja duniausaha guna meningkatkan perekonomian nasional.

Rapimnas dibuka oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, dengan dihadiri antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan sejumlah kepala daerah yang lain.

Selain itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pendidikan dan Kesehatan James Riady, serta para pimpinan Kadin yang lain se-Indonesia.

(kanan-kiri) Kepala Badan MICE Kadin Budyarto Linggowiyono bersama Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pendidikan dan Kesehatan James Riady, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani dan Gubernur Bali I Wayan Koster dalam Gala Dinner Rapimnas Kadin 2019 yang dihelat di Kediaman Gubernur Bali, Kamis (28/11/2019). Kadin sebagai organisasi para pelaku usaha dan mitra strategis pemerintah, selalu berupaya untuk meningkatkan fungsi dan perannya. Terutama, Kadin terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, serta meningkatkan kemampuan dunia usaha menjadi pelaku ekonomi yang andal. Foto: Investor Daily/Ist.
(kanan-kiri) Kepala Badan MICE Kadin Budyarto Linggowiyono bersama Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pendidikan dan Kesehatan James Riady, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani dan Gubernur Bali I Wayan Koster dalam Gala Dinner Rapimnas Kadin 2019 yang dihelat di Kediaman Gubernur Bali, Kamis (28/11/2019). Kadin sebagai organisasi para pelaku usaha dan mitra strategis pemerintah, selalu berupaya untuk meningkatkan fungsi dan perannya. Terutama, Kadin terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, serta meningkatkan kemampuan dunia usaha menjadi pelaku ekonomi yang andal. Foto: Investor Daily/Ist.

Wapres Ma’ruf Amin mengajak kalangan pelaku usaha yang bergabung dalam Kadin untuk bersinergi positif dengan pemerintah memperbaiki struktur perekonomian nasional, yang cenderung kurang baik belakangan ini. Pemerintah sedang berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi perkembangan dunia usaha, melalui penyederhanaan regulasi dengan membentuk omnibus law untuk mendukung kemudahan berusaha dan penciptaan lapangan kerja.

“Kadin dapat memainkan peranannya melalui pemberdayaan dan pendampingan UMKM, agar naik kelas. Potensi ekonomi baru dikembangkan saat ini agar mampu berkontribusi pada perekonomian nasional. Ada pengembangan bisnis startup dan perluasan pemanfaatan teknologi digital dan e-commerce, supaya UMKM kita tidak terkena penyakit stunting, tidak kerdil terus. Harus tumbuh jadi besar,” kata Wapres.

Selain itu, Kadin harus mampu berperan serta dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), sehingga tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri nasional. Hal ini dapat dilakukan melalui fasilitasi atau kerja sama dengan institusi pendidikan formal dan vokasi.

KH Maruf Amin. Foto: capture Beritasatu TV
KH Maruf Amin. Foto: capture Beritasatu TV

“Dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini diperlukan sinergitas dan usaha bersama antara pemerintah -- baik pemerintah pusat dan daerah –, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta pelaku usaha dan industri, untuk meningkatkan daya saing dan menciptakan kepastian berusaha yang lebih sehat,” imbuh Wapres.

Sedangkan Rosan mengatakan, Kadin -- sebagai organisasi para pelaku usaha dan mitra strategis pemerintah di bidang ekonomi -- selalu berupaya meningkatkan fungsi dan perannya, terutama mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Ia mengatakan, MoU yang ditandatangani Kadin dan Kementerian BUMN bertujuan untuk meningkatkan kapasitas UMKM agar makin berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun global.

“Kadin akan terus membantu pemerintah meningkatkan daya saing dunia usaha, sebagai pelaku ekonomi yang andal,” kata Rosan.

Kurangi Impor

Wapres mengatakan lebih lanjut, selain masalah pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat, Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi pada impor. Untuk memperbaiki struktur perekonomian Indonesia, lanjut dia, impor harus dikurangi dan ekspor harus ditingkatkan untuk memperkecil defisit neraca perdagangan.

“Perekonomian nasional kini menghadapi tantangan cukup besar, di antaranya laju pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat akibat ketidakpastian ekonomi global, perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok berkepanjangan, serta ada risiko geopolitik. Kualitas SDM kita juga rendah. Berdasarkan data Bank Dunia, Indeks Modal Manusia -- indikator kapasitas dan kualitas SDM suatu negara dalam membangun ekonomi -- Indonesia termasuk dalam kelompok pendapatan rendah-menengah dan tertinggal, dibandingkan Singapura, Korea, dan Jepang,” papar Wapres.

Selain itu, lanjut Wapres, angka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran masih termasuk dalam kategori tinggi. Ini harus diturunkan. Wapres juga menyoroti perkembangan teknologi digital dan internet yang telah mengubah cara berbisnis serta gaya hidup masyarakat. Oleh sebab itu, para pelaku usaha harus mampu beradaptasi, memanfaatkan teknologi digital untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Rekomendasi Rapimnas Kadin

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti dan Menteri BUMN Erick Thohir pada Rapimnas Kadin 2019 di Nusa Dua, Bali, Jumat (29/11). Foto: Investor Daily/Novy Lumanauw
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti dan Menteri BUMN Erick Thohir pada Rapimnas Kadin 2019 di Nusa Dua, Bali, Jumat (29/11). Foto: Investor Daily/Novy Lumanauw

Pada kesempatan yang sama, Rosan menjelaskan mengenai hasil Rapimnas Kadin Indonesia 2019 yang sudah dilaksanakan selama 2 hari.

 “Rapimnas telah menghasilkan rumusan rekomendasi dari pengusaha untuk memperkuat dunia usaha dan perekonomian nasional. Sasaran dan program kerja dunia usaha ke depan sudah kami tetapkan, selanjutnya rekomendasi ini akan kami sampaikan kepada pihak terkait, ke pemerintah dan tentunya ke semua ranting Kadin baik di pusat hingga Kadin daerah,” ucap Rosan.

Rosan memaparkan, ada setidaknya 18 hal yang menjadi acuan utama dalam rekomendasi hasil Rapimnas. Ini mencakup keberlanjutan akreditasi penerbitan sertifikat (surat keterangan) kompetensi, penguatan dan peningkatan keanggotaan Kadin, serta penguatan kerja sama kemitraan antarlembaga, antarkorporasi, dan antardaerah.

Selain itu, program alternatif pembiayaan UMKM daerah, penguatan advokasi Kadin daerah, implementasi kewajiban menggunakan TKDN di industri penunjang migas, pembinaan dan pendataan koperasi dan UMKM di Indonesia, sosialisasi penggunaan Ata Carnet (paspor barang) di daerah, serta mendorong Kadin Indonesia membentuk Kadin Tax Center atau financial desk dunia usaha di Kadin daerah, sebagai tempat konsultasi pelaku usaha di daerah.

“Selain itu, berperan aktif dalam penentuan komoditas strategis dan turut serta dalam pembuatan grand strategy ketahanan dan pengembangan pangan. Rekomendasi lain, mendorong peningkatan ekspor nasional serta Kadin menjadi motor kegiatan vokasi dan dikoordinasikan antarkementerian/ lembaga terkait,” paparnya.

Selain itu, lanjut dia, Kadin membentuk tim khusus dalam pemanfaatan hutan lindung, mendorong kemitraan pelaku usaha swasta dan BUMN, penciptaan kawasan industri yang berintegrasi yang bisa bersaing global, serta pembiayaan alternatif infrastruktur di semua bidang industri non-APBN dan ABPD. Rekomendasi lain, mendorong pemanfaatan Pusat Logistik Berikat (PLB) nasional bagi ekspor produk UKM dan milenial, serta mendorong penciptaan ekonomi yang berkeadilan. “Dunia usaha akan mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Ini adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang layak, serta mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan ekonomi sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,” tandas Rosan.

Untuk mengapresiasi kerja sama yang baik dengan berbagai mitra, Kadin juga memberikan penghargaan berupa Kadin Awards kepada sejumlah kepala daerah, serta pimpinan BUMN dan badan usaha milik daerah (BUMD). Penerima penghargaan dari kalangan BUMN adalah Direktur Utama (Dirut) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Achmad Baiquni, Dirut PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso, dan Wakil Dirut PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Sulaiman Arif Arianto.

“Kadin terus merajut kerja sama yang saling menunjang dan menjamin terpeliharanya hubungan kerja yang harmonis dan produktif. Bank BNI menerima penghargaan sebagai bank jaringan kredit menengah dan korporasi. Bank BRI untuk pelayanan kredit mikro dan UMKM,” kata Rosan.

Penganugerahan penghargaan dilakukan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani di sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2019 di Nusa Dua, Bali, Jumat (29/11)
Penganugerahan penghargaan dilakukan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani di sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2019 di Nusa Dua, Bali, Jumat (29/11)

Penghargaan kategori bank BUMD diterima Dirut Bank Jabar Banten (BJB) Yuddy Renaldi, Dirut Bank DKI Zainuddin Mappa, dan Plt Dirut Bank SulSelBar Irmayanti Sulthan. Selain itu, Dirut Bank Bali I Nyoman Sudharma, dan Dirut Bank Maluku Utara Arief Burhanudin Waliulu.

Sedangkan pemenang Kadin Awards kategori kepala daerah Wilayah Barat, antara lain, Gubernur Nangroe Aceh Darusalam Nova Iriansyah, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Untuk wilayah tengah diraih oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Untuk Wilayah Timur diraih oleh Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Gubernur Maluku Murad Ismail, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, dan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Kepada daerah lainnya yang menerima penghargaan adalah Wali Kota Makassar Muhammad Iqbal Samad Suhaeb, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Selain itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Kuningan Acep Purnama, dan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.

“Kadin mengapresiasi capaian para peraih Kadin Awards dalam meningkatkan keanggotaan Kadin, memberdayakan UMKM, serta mendorong partisipasi Kadin pada kegiatan pemerintah daerah, baik di dalam maupun luar negeri,” kata Rosan.

Libatkan Swasta

Menteri BUMN Erick Thohir bersama Gubernur Bali I Wayan Koster. Foto: IST
Menteri BUMN Erick Thohir bersama Gubernur Bali I Wayan Koster. Foto: IST

Sementara itu, Erick Thohir mengatakan sebelumnya di Bali, pihaknya menginginkan Pelabuhan Benoa bisa menjadi kawasan turis terpadu kelas dunia. Agar hal tersebut terwujud, diperlukan kerja sama BUMN dengan pengusaha dan UMKM di daerah.

“Pelabuhan Benoa harus bisa menjadi one stop area yang dilengkapi dengan Pusat Kesenian, Wisata Kuliner, dan Pusat Perdagangan UMKM. Dengan demikian, bagi turis yang datang, bila waktu singgahnya hanya sebentar, mereka tetap bisa belanja dan menikmati kuliner Bali,” ujar Erick dalam keterangan resmi yang di terima pada Kamis (28/11).

Dia mengatakan, BUMN Pelindo harus membuat nilai tambah untuk masyarakat, misalnya dengan menjadikan tempat datangnya kapal pesiar sebagai tempat pertunjukan budaya lokal dan wisata fotografi, sehingga semua yang dibangun bisa dioptimalkan dan tepat sasaran.

Menteri BUMN Erick Thohir didampingi Gubernur Bali I Wayan Koster dan jajaran direksi Pelindo III saat mengunjungi Pelabuhan Benoa. Foto: IST
Menteri BUMN Erick Thohir didampingi Gubernur Bali I Wayan Koster dan jajaran direksi Pelindo III saat mengunjungi Pelabuhan Benoa. Foto: IST

Menteri juga meminta BUMN kepelabuhan ini untuk melakukan survei guna mengetahui dukungan apa saja yang dibutuhkan oleh para wisatawan yang datang, berapa jumlah wisatawan yang menunggu di Benoa, dan berapa jumlah wisatawan yang berkunjung ke pusat-pusat wisata lainnya.

Erick menegaskan, data yang lengkap menjadi landasan penting dalam pembangunan. “Saya minta agar Zona Hutan Kota yang sedang dibuat dapat dipercepat. Jadi, wisatawan juga bisa menikmati ekowisata. Kita perlu lakukan Rapat Koordinasi Pelindo Benoa di akhir Januari 2020, sekaligus dengan Kadin daerah, BUMD, Pertamina, PLN, ITDC, Ditjen Imigrasi, Kementerian Perhubungan, Ditjen Bea dan Cukai, serta stakeholder lainnya,” kata Menteri BUMN tersebut saat mengunjungi Pelabuhan Benoa yang dikelola oleh PT Pelindo III (Persero) pada Kamis (28/11).

Dalam kunjungan itu, Menteri BUMN didampingi Gubernur Bali I Wayan Koster.

Gejala Deindustrialisasi

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti dan Menteri BUMN Erick Thohir pada Rapimnas Kadin 2019 di Nusa Dua, Bali, Jumat (29/11). Foto: Investor Daily/Novy Lumanauw
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti dan Menteri BUMN Erick Thohir pada Rapimnas Kadin 2019 di Nusa Dua, Bali, Jumat (29/11). Foto: Investor Daily/Novy Lumanauw

Rosan mengatakan lebih lanjut, Kadin juga mencermati dinamika perekonomian nasional dan global yang terjadi dalam kurun waktu 2018-2019, beserta tantangan internal dan eksternal yang menyertainya.

“Pokok-pokok pikiran Rapimnas kan diarahkan untuk mengembangkan usulan-usulan kongkrit dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dunia usaha, serta menyusun rekomendasi untuk memajukan perekonomian,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, menurunnya daya saing nasional ditengarai menjadi penyebab menurunnya kinerja industry manufaktur. Gejala deindustrialisasi belakangan ini dikhawatirkan mengakibatkan defisit neraca perdagangan RI menjadi semakin besar, karena laju pertumbuhan impor lebih besar dari pertumbuhan ekspor, yang pada akhirnya mengakibatkan defisit transaksi berjalan dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Kadin mencatat, perekonomian Indonesia dalam kurun waktu 2018/2019 diwarnai oleh tren pertumbuhan ekonomi sekitar 5,1-5,2%, yang diharapkan bisa ditingkatkan lebih tinggi di tahun-tahun mendatang. Untuk tingkat inflasi berada di angka 3,1%, nilai tukar rupiah sedikit menguat di kisaran Rp 14.400 per dolar AS, dan tingkat suku bunga acuan BI 5%.

Kadin juga mencatat, penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional masih pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Lingkungan eksternal juga diwarnai oleh eskalasi perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, yang diprediksi belum akan berakhir dalam waktu dekat. Akibatnya, perekonomian AS dan Tiongkok -- yang merupakan ekonomi terbesar dunia – mengalami penurunan tingkat pertumbuhan masing-masing dari 2,9% dan 6,6% pada 2018 menjadi 2,3% dan 6,2% pada 2019. Bahkan, diperkirakan pada akhir 2020, pertumbuhan ekonomi kedua negara akan kembali turun menjadi 2,0% dan 6,1%.

“Oleh karena itu, selain tantangan internal yang dihadapi, dunia usaha juga harus bersiap mengantisipasi tantangan dari luar. Ini seperti imbas perang dagang yang akan menimbulkan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Tuntutan perkembangan mengharuskan Kadin Indonesia untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan tuntutan dinamika yang terjadi, sehingga ke depan, kami berharap perekonomian Indonesia bisa semakin maju, berdaya saing, dan berkeadilan,” imbuhnya. (ant/en)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA