Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Impor Tekstil

Impor Tekstil

Banjir Impor, Pengusaha Minta Importasi TPT Diperketat

Kamis, 14 Januari 2021 | 07:59 WIB
Leonard AL Cahyoputra (leonard.cahyoputra@beritasatumedia.com)

JAKARTA, Investor. id - Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) meminta pemerintah memperketat aturan impor untuk membendung banjir produk impor di tengah pandemi Covid-19. Pengetatat aturan impor bisa meningkatkan utilisasi industri TPT, yang ujung-ujungnya turut mendorong pemulihan ekonomi nasional.

"Industri TPT merupakan industri padat karya yang berkontribusi signifikan dalam struktur ekonomi nasional, baik kontribusinya dalam produk domestik bruto (PDB) maupun dalam penghematan devisa," kata Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa Sastraatmaja dalam webinar Penyelamatan Industri TPT Nasional dari Tindakan Importasi Ilegal di Jakarta, Rabu (13/1).

Jemmy mengungkapkan, API bersama Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) sedang memberikan masukan kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar membuat aturan importasi TPT yang lebih baik.

"Semua pihak terkait harus melihat aturan mana saja yang belum baik untuk industri. Bukan kami anti-impor, tetapi kita harus cantik membuat regulasi yang melindungi industri dalam negeri. Jika industri kolaps maka akan banyak pekerja tekstil yang terkena dampaknya," ujar dia.

Dengan populasi nomor 4 terbesar di dunia, menurut Jemmy Kartiwa, Indonesia adalah pasar yang menggiurkan bagi negara-negara produsen TPT, seperti Tiongkok, Bangladesh, dan Vietnam. Apalagi pengetahuan masyarakat Indonesia tentang kualitas tekstil masih sangat minim. "Mereka lebih memilih harga murah," tutur dia.

Jemmy menjelaskan, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan andalan industri TPT nasional saat pandemi. Industri TPT UMKM yang kebanyakan berada di daerah masih bisa beroperasi 50-60%, bahkan saat pemerintah menutup pasar Tanah Abang ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pertama kali diterapkan tahun silam.

“TPT UMKM kita sangat besar. Kalau dibanjiri TPT impor, yang terdampak bukan hanya industrinya, tetapi juga para pelaku UMKM,” tandas dia.

Dia mengakui, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor TPT menjadi sorotan para pelaku industri TPT karena diduga menjadi salah satu penyebab membanjirnya TPT impor.

Aturan tersebut mengizinkan pemegang Angka Pengenal Impor-Produsen (API-P) mengimpor bahan baku. Masalahya, sistem online memudahkan pembuatan API-P, sehingga siapa pun bisa membuat API-P. Untuk itu, verifikasi API-P sangat penting.

“Kami meminta API-P betul-betul diverifikasi, apakah benar mempunyai karyawan, bayar listriknya berapa, bayar pajaknya berapa. Mungkin itu bisa mengontrol para pemegang API-P bodong,” tegas dia.

Ganggu Industri Domestik

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI), Suharno Rusdi mengatakan, impor ilegal TPT marak dalam dua tahun terakhir, mengakibatkan negara menderita kerugian triliunan rupiah.

Dia mencotohkan kasus salah fungsi Pusat Logistik Berikat (PLB). Juga terbongkarnya penyelundupan ratusan kontainer di satu pelabuhan. “Ini semua jelas telah mengganggu pertumbuhan industri TPT di dalam negeri. Impor ilegal TPT marak akibat tingginya disparitas harga antara di dalam negeri dan di luar negeri," tutur dia.

Menurut Suharno, industri TPT berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB). Begitu pula ekspornya. Pada 2019 dan 2020, ekspor TPT masing-masing mencapai US$ 15 juta dan US$ 11-12 juta. Industri TPT menyerap tenaga kerja sekitar 3,6 juta orang.

Di sisi lain, Koordinator Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejakgung), Rudi Margono mengakui masih adanya celah yang bisa dimanfaatkan oknum untuk melakukan impor ilegal. "Modus yang paling umum adalah impor melebihi kuota," ucap dia.

Batam dan Surabaya, kata Rudi, masih menjadi pintu utama bagi masuknya TPT ilegal. Setidaknya hal itu terlihat pada dua kasus penangkapan terakhir di daerah tersebut. "Dokumen dimanipulasi. Isi kontainer berbeda dengan yang ada di dokumen. Ada kongkalikong dengan pihak penerima," tutur dia.

Menurut Rudi Margono, praktik tercela dan melanggar hukum itu bisa dibongkar jika dilakukan audit menyeluruh. "Audit harus dilakukan agar ketahuan perusahaan mana saja yang melakukan impor ilagal dan merusak pasar tekstil domestik," ujar dia.

Sikat Saja

Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, I Gusti Ketut Astawa mendukung langkah Kejakgung bila menemukan importasi ilegal. Kemendag telah menyiapkan regulasi untuk mengendalikan impor.

“Kalau ada yang tidak sesuai dengan prosedur, sikat saja. Simpel jawabannya. Ini juga perlu peran dari masyarakat, artinya kalau melihat ada yang mencurigakan laporkan saja,” tandas Ketut Astawa.

Dia menjelaskan, pengetatan impor sebenarnya sudah diatur Permendag 77 Tahun 2019. Aturan itu menetapkan bahwa yang bisa mengimpor adalah produsen (API-P). Lalu pemegang Angka Pengenal Impor-Umum (API-U) boleh mengimpor tetapi hanya untuk UMKM.

 

 

 

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN