Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Aktivitas bongkar muat peti kemas di New Tanjung Priok, Jakarta, Senin (4/5/2020). Foto: SP/Ruht Semiono

Aktivitas bongkar muat peti kemas di New Tanjung Priok, Jakarta, Senin (4/5/2020). Foto: SP/Ruht Semiono

Ginsi Jatim Jembatani Importir Soal Aturan Post Border

Rabu, 18 November 2020 | 19:35 WIB
Amrozi Amenan (ros_amrozi@yahoo.com)

SURABAYA, investor.id - Gabungan Importir Nasional Indonesia (Ginsi) Jawa Timur berupaya menjembatani para importir di Jawa Timur (Jatim) dengan pemerintah terkait kejelasan kebijakan pemeriksaan dan pengawasan tata niaga impor setelah kawasan pabean atau post border. Kebijakan ini diyakini mampu mengatasi kendala kekurangan bahan baku untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Ketua Ginsi Jatim Romzy Abdullah Abad mengatakan, kondisi ekonomi di Jatim yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 harus mendapatkan respon cepat. Termasuk, peniadaan aturan yang menghambat importir.

Salah satunya terkait kebijakan impor yang harus mencantumkan data yang terdiri dari nomor, dari, tanggal atas dokumen PI (Persetujuan Impor). “Dalam pelaksanaan untuk memperoleh PI, para pelaku usaha banyak menghadapi kendala atau harus menunggu dalam waktu sangat lama, terutama untuk komoditi besi atau baja, brondong dan turunannya,” kata Romzy saat sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 51/2020 tentang Post Border di Surabaya, Rabu (18/11).

Tak hanya itu, lanjut Romzy, importir juga harus mendapat pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian yang lebih sulit lagi untuk mendapatkan PI. Akibatnya, banyak importir yang mengalami kekurangan bahan baku. Bahkan, banyak juga di antara mereka yang terpaksa menghentikan proses produksi.

Mengingat besarnya ketergantungan terhadap bahan baku asal impor karena tidak diperoleh di dalam negeri, kesulitan pengusaha untuk mengimpor produk tersebut mengakibatkan turunnya volume ekspor, menurunkan daya saing produk dalam negeri, serta menurunkan pendapatan negara dari sektor bea masuk dan sektor jasa kepelabuhanan.

Untuk itulah, pemerintah memberikan kemudahan melalui aturan post border yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 28/2018. Tetapi, banyak pengusaha yang justru memanfaatkan celah dari aturan tersebut, sehingga pemerintah akhirnya melakukan pengetatan pengawasan dengan merevisi Permendag 28/2018 dengan Permendag 51/2020.

"Aturan ini harus dipahami oleh pengusaha importir. Karena sebenarnya revisi aturan ini tidak mempersulit, tetapi mempermudah mereka," papar Romzy.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono mengatakan, dengan terbitnya revisi tersebut, prosedur pemeriksaan dan pengawasan tata niaga impor dengan meniadakan persyaratan deklarasi mandiri (self declaration) akan diperketat. Ini sebagai konsekuensi atas kemudahan yang telah diberikan.

“Mekanisme post border bertujuan mempermudah pelaku usaha dalam tata niaga impor. Namun sebagai konsekuensinya, Kementerian Perdagangan akan memperketat pengawasan barang impor setelah melalui kawasan pabean," tegas dia.

Lebih lanjut, Veri mengatakan, Covid-19 telah mengakibatkan turunnya transaksi banyak pelaku usaha. Untuk itulah, pemerintah menyiapkan peraturan yang menyetabilkan pengawasan post border.

"Kami berupaya memberikan kemudahan bagi pengusaha, dengan tidak menghilangkan kewajiban mereka. Jika dahulu kekurangan beberapa dokumen mengakibatkan barang tertahan di pelabuhan, sehingga kena biaya gudang. Ini bisa dikeluarkan dan disimpan di gudang importir, tapi dengan syarat, barang tidak diperjual belikan dulu. Baru bisa dijual saat sudah memenuhi persyaratan," jelas dia.

Veri berharap, aturan baru ini akan memunculkan importir-importir yang berkualitas, yang memiliki performa bagus untuk mendukung industri dalam negeri dalam memenuhi bahan baku. Secara teknis, proses self declaration yang dicabut tersebut akan diganti dengan kewajiban pemenuhan persyaratan impor lainnya, yaitu mencantumkan data persyaratan impor dalam dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) berupa nomor dan tanggal atas dokumen persetujuan impor (PI) dan/atau laporan surveyor (LS). Dokumen tersebut, akan disesuaikan dengan masing-masing larangan atau pembatasan (lartas) impor pada masing-masing komoditas yang diatur oleh permendag lainnya.

Permendag No. 51/2020 juga memuat sanksi untuk pelaku usaha yang tidak atau salah mencantumkan data persyaratan impor dalam PIB, dan/atau mencantumkan jumlah atau volume impor barang dalam PIB yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam PI dan/atau LS. Sanksi yang dikenakan berupa sanksi administratif.

“Kemendag bersama kementerian dan lembaga teknis lainnya juga akan terus memantau potensi pelanggaran di post border yang dilakukan pelaku usaha,” tutur Veri.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Kepelabuhanan Tanjung Perak Henky Pratoko menyatakan, kebangkitan ekonomi harus terus digelorakan agar pemulihan ekonomi pasca Covid-19 bisa bergerak lebih cepat. Pasalnya, lambatnya proses pemulihan ekonomi akan berdampak negatif terhadap mahalnya biaya distribusi barang dari luar negeri, utamanya Tiongkok.

"Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan delegasi dari Hongkong. Saya bertanya kenapa akhir-akhir ini cost rate (biaya perjalanan) naik 300-400%. Ini ternyata karena mereka menganggap pemulihan ekonomi Indonesia lambat," terang dia.

Mereka, lanjut Henky, sudah gencar melakukan ekspor ke Asia dan Indonesia. Tetapi karena kekhawatiran kontainer yang masuk ke Indonesia tidak bisa kembali dengan cepat, mereka menimpakan biaya tersebut kepada importir. Inilah yang kemudian membuat pemulihan Indonesia berbiaya tinggi.

Sementara itu, data Diperindag Jatim menunjukkan, pandemi telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap penurunan kinerja ekonomi Jatim pada semester I-2020. Selama periode tersebut, ekonomi Jatim terkontraksi 1,51%.

Kinerja industri turun dari 6,85% menjjadi minus 1,02%. Sektor perdagangan turun dari 6,01% menjadi minus 4,9%. Ekspor non migas, turun 5,10% dari US$ 16,14 miliar menjadi US$ 15,32 miliar. Impor turun 2,74%, dari US$13,96 miliar menjadi US$ 13,03 miliar.

Selama ini, pertumbuhan ekonomi Jatim bertumpu pada tiga sektor utama, yakni sektor industri sebesar 30,71%, perdagangan berkontribusi 13,87% dan pertanian 12,33%.

 

 

Editor : Eva Fitriani (eva_fitriani@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN