Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ekonom dari Institute for Development on Economic and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara

Ekonom dari Institute for Development on Economic and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara

Indef: Pemerintah Perlu Batasi Impor Baja Tiongkok

Senin, 3 Mei 2021 | 11:21 WIB
Ridho Syukra (ridho.syukra@beritasatumedia.com )

JAKARTA, investor.id - Dampak Covid-19 yang terjadi lebih dari setahun membuat impor baja Tiongkok mengalami penurunan sebesar 40% ke Indonesia, kemudian PSBB yang diterapkan pemerintah Indonesia juga menurunkan impor baja Tiongkok.

Industri dalam negeri akhirnya mendominasi di pasar lokal, pasca sembuh dari Covid-19, industri baja Tiongkok kembali menunjukkan pertumbuhannya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya peningkatan angka impor di semester kedua Juli 2020 dengan titik tertinggi pada Desember 2020 mencapai 166%.

Memasuki Februari 2021 tepatnya di Februari, amgka kenaikan impor mencapai 36% yang berasal dari Tiongkok dan Vietnam, kenaikan volume impor ini dipicu adanya dugaan praktik banting harga sehingga menyebabkan unfair trade.

Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan ada beberapa cara yang bisa dilakukan pemerintah dan pengusaha industri baja dalam negeri untuk menekan angka impor.

Perlu diselidiki apakah kenaikan impor baja lapis alumunium dari Tiongkok mengandung praktik dumping atau persaingan yang tidak sehat, jika ditemukan praktik dumping misalnya pemerintah Tiongkok mensubsidi ekspor baja ke Indonesia dengan berbagai fasilitas insentif produksi hingga tax rebate untuk ekspor maka bisa dikenakan bea masuk anti dumping.

Penjagaan lain dalam bentuk non tarif juga bisa dilakukan misalnya mendorong sertifikasi wajib tertentu produk impor baja. Terkait penggunaan baja impor, cara membatasi bisa dimulai dari proyek konstruksi pemerintah pusat maupun daerah, porsi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) harus diperbesar.

“Cara ini efektif untuk mendorong produsen lokal masuk ke pengadaan barang jasa proyek pemerintah misalnya di sektor konstruksi perumahan bisa didorong porsi lokal baja lapis aluminium seng atau juga bisa di proyek BUMN, “ ujar dia dalam siaran persnya yang diterima Investor Daily, di Jakarta, Senin (3/5).

Anggota Komisi VI DPR, Achmad Baidowi mengatakan banjir impor murah terutama asal Tiongkok dapat mengancam industri baja nasional maka akan berdampak pada nasib ribuan karyawan terkena pemutusan PHK dan pemerintah harus bertindak memberikan perlindungan bagi industri baja nasional sekaligus menyelamatkan ribuan karyawan.

Industri baja merupakan penopang ekonomi nasional untuk itu pemerintah harus mengefektifkan produksi dan menekan laju PHK, kapasitas industri Baja Lapis Aluminium Seng dalam negeri bertambah hampir 250 ribu ton di akhir tahun 2019 dinilai sudah mencukupi kebutuhan pasar tahun 2020, bahkan over supply namun impor tetap berkontribusi 39%.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN