Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pusat Perbelanjaan

Pusat Perbelanjaan

Kadin Dorong Evaluasi Perda Perpasaran

Tri Listyarini, Kamis, 7 November 2019 | 13:00 WIB

JAKARTA, Investor.id - Kadin Provinsi DKI Jakarta mendorong dilakukannya evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran yang diterbitkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Menurut Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang, Perda Perpasaran sangat memberatkan apabila diterapkan saat ini, mengingat kondisi perekonomian nasional sedang melambat.

“Kami mendorong dilakukannya evaluasi terhadap Perda Perpasaran supaya ada solusi yang adil bagi semua pihak. Melihat kondisi perekonomian saat ini, memang rasanya Perda tersebut kurang pas diterapkan,” ujar Sarman kepada Investor Daily di Jakarta, Kamis (6/7) malam.

Sarman yang juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta menjelaskan, Perda Perpasaran diterbitkan dalam rangka membina dan memberdayakan pelaku usaha UMKM di DKI Jakarta.

“Pelaku UMKM mengeluhkan ketiadaan sarana untuk mempromosikan berbagai produk yang dihasilkannya. Alhasil, terbitlah Perda Perpasaran yang mewajibkan pusat perbelanjaan mengalokasikan 20% ruangannya untuk UMKM,” tutur dia.

Perda Perpasaran, kata Sarman, sudah berjalan meski belum banyak pusat perbelanjaan yang menerapkannya. Kalau pun diterapkan, kerapkali pelaku UMKM dialokasikan di tempat yang kurang strategis, seperti di pojokan atau sudut pusat perbelanjaan bersangkutan. “Artinya, implementasi perda itu sendiri sebenarnya kurang efektif juga sebagai sarana promosi,” tegas dia.

Sarman Simanjorang menambahkan, penerapan Perda Perpasaran tidak menjadi masalah apabila perekonomian dalam kondisi normal. Yang terjadi saat ini, banyak pusat perbelanjaan yang tutup. Kalaupun ada yang bertahan, mereka juga dalam kondisi kembang kempis, mengingat jumlah pengunjung pusat perbelanjangan terus menurun karena kalah bersaing dengan ritel online.

“Kalau pengelola pusat perbelanjaan masih harus menyediakan space untuk UMKM secara gratis, sementara mereka tetap menanggung biaya operasional, tentu ini sangat memberatkan. Kami di Kadin sangat memahami kondisi tersebut, sehingga mendorong dilakukannya evaluasi atas regulasi tersebut. Silakan APPBI dan Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) duduk bersama Pemprov DKI Jakarta untuk mencari solusinya,” papar dia.

Pemprov Paham

Sarman Simanjorang meyakini Pemprov DKI Jakarta  sangat paham keluhan para pengelola mal dan pelaku ritel atas perda tersebut. Kalaupun tetap diterapkan perlu diberikan solusi bagi para pengelola mal, misalnya tidak menerapkan sanksi.

“Kalau kondisi perekonomian normal tidak masalah, tapi dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya 5% tentu menjadi berat apabila harus menanggung beban tersebut. Solusi jangka pendek ya jangan ada sanksi, solusi jangka panjang evaluasi,” tegas dia.

Dia mengatakakan, merujuk Sensus Ekonomi 2016, di Pemprov DKI Jakarta terdapat 1,24 juta pelaku usaha. Dari jumlah itu, 90%-nya adalah UMKM.

Menurut Sarman, menjadi tugas Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan solusi bagi UMKM. Di tengah perkembangan teknologi digital seperti sekarang, menjadi kewajiban pemerintah (Pemprov DKI) untuk mendorong UMKM memanfaatkan jaringan teknologi.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Koperasi dan UMKM perlu memperbanyak kegiataan bazar atau pameran UMKM. “Jadi, jangan hanya mengandalkan sarana promosi gratis di pusat perbelanjaan, tapi juga melalui medsos dan bazar,” tandas dia.

Duduk Bersama

Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta Eneng Meliasari menganjurkan agar APPBI duduk bersama dengan Pemprov DKI untuk mencarikan solusi terbaik. “Jika memang memberatkan, sebaiknya ada dialog, harus duduk bersama. Semangatnya adalah mencari win-win solution,” kata Eneng Meliasari, pada acara Hot Economy di Beritasatu TV, Kamis (6/11) malam.

Perda No 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran diberlakukan Pemprov DKI sejak 31 Mei 2018. Ayat 42 Perda Perpasaran memuat sejumlah kewajiban bagi para pengelola pusat perbelanjaan (mal) untuk menjalin kemitraan usaha dengan pelaku UMKM melalui penyediaan lokasi usaha, penyediaan pasokan, atau fasilitator.

Dalam pola kemitraan penyediaan lokasi usaha, pengelola mal wajib menyediakan ruang usaha sebesar 20% yang dihitung berdasarkan luas efektif lantai usaha pusat perbelanjaan yang dikelola. Pengusaha mal yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, dan penutupan lokasi usaha.

Selain itu, pengusaha mal yang terbukti melanggar Perda Perpasaran atau peraturan perundang-undangan terkait berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dimasukkan ke dalam daftar hitam pelaku usaha perpasaran.

Sumber Investor Daily menyebutkan, Perda No 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran dibuat semasa kepemimpinan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama). Perda tersebut disusun menjelang Pilkada DKI. Anies Baswedan yang memenangi pilkada, kemudian menandatangani perda tersebut.

“Jadi, perda ini memang dibuat untuk menunjukkan kepemimpinan yang populis, apalagi waktu itu menjelang pilkada. Nah, gubernur yang sekarang jadi serba salah. Kalau pun gubernur sekarang bersedia merevisi, belum tentu DPRD-nya mau karena nanti mereka takut dianggap tidak populis,” papar sumber tersebut.

Baca juga:

Perda Perpasaran Bisa Matikan Mal dan UMKM

Perda Perpasaran Hambat Investasi

 

 

 

 


 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA