Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Tambang Batubara

Tambang Batubara

Kemenperin: Limbah Batu Bara (FABA) Masih Bisa Dimanfaatkan

Fajar Widhiyanto, Jumat, 12 Juli 2019 | 16:37 WIB

Industri manufaktur berperan penting dalam implementasi konsep circular economy atau ekonomi berkelanjutan. Selain akan menjadi tren dunia, konsep tersebut dinilai mempunyai kontribusi besar dalam penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan. 

 

Sejalan dengan standar industri hijau yang mampu berperan meningkatkan daya saing sektor manufaktur di masa depan, sesuai implementasi program prioritas pada peta jalan Making Indonesia 4.0, Kepala Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian Teddy Caster Sianturi mengemukakan, fly ash dan bottom ash (FABA) atau limbah batu bara sebagai limbah padat yang dihasilkan dari pembakaran batubara pada pembangkit listrik, masih dapat dimanfaatkan menjadi substitusi bahan baku, substitusi sumber energi, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

 

“Dalam perkembangannya (FABA) dapat diolah menjadi produk lain yang bermanfaat seperti genteng atau produk lain seperti paving block,” kata Teddy Caster Sianturi dalam pernyataan tertulisnya yang diterima redaksi (12/7). Hanya saja pamanfaatan FABA untuk berbagai keperluan tadi kerap terbentur pada prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

 

“Prosedur KLHK terlalu rigid, karena didasarkan kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 tahun 2014 yang memasukkan FABA sebagai limbah B3, dan dilakukan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup,” jelas Teddy. Berdasarkan aturan tersebut disebutkan kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah sisa usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat atau konsentrasinya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, dan dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

 

Menurut Teddy, pemerintah sudah beberapa kali menggulirkan sejumlah paket penyederhanaan peraturan dalam bentuk paket kebijakan ekonomi, namun khusus untuk FABA masih tetap dikategorikan sebagai limbah B3. Dengan kategori tersebut, prosedur yang dilalui dinilai sangat sulit oleh pengusaha yang bergerak dalam industri terkait.

 

Mengapa batu bara dijadikan alternatif sumber energi? Menurut Teddy, terjadi transformasi kebutuhan energi dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya mengandalkan pada minyak dan gas bumi yang terbukti telah membebani APBN, beralih pada batu bara yang cadangannya lebih besar, diperkirakan masih dapat dipergunakan sampai 50 tahun ke depan, dibanding cadangan migas yang hanya akan bertahan sekitar 20 - 30 tahun ke depan. Dengan demikian pemanfaatan batu bara adalah sebagai local wisdom.

 

Sejalan dengan hal tersebut, sejumlah industri seperti TPT, petrokimia, semen, dan pupuk, dan berbagai manufaktur lainnya juga mulai mengganti sumber energinya ke batu bara. Termasuk juga PT PLN (Persero) yang banyak membangun PLTU yang energi primernya adalah batu bara. Dengan tingginya penggunaan batu bara, maka FABA yang tidak termanfaatkan, akan menggunung. Sementara itu banyak pembangunan infrastruktur yang dapat memanfaatkan FABA sebagai bahan dasar atau campuran, untuk pembangunan jalan dan sebagainya.

 

“Itu sebabnya, apabila ada arahan, nantinya Kementerian Perindustrian akan berinisiatif mengajukan Peraturan Presiden yang dapat mengakomodasi kepentingan pihak industri. Diharapkan Menteri Koordinator Perekonomian ataupun Menteri Koordinator Maritim dapat mewadahi menteri-menteri terkait. Dengan demikian tujuan pengendalian polusi udara tetap terjaga, tetapi di sisi lain FABA juga dapat dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat,” papar Teddy.

 

Sementara itu terkait adanya kalangan yang menyebut pembangkit listrik tenaga uap milik PT PLN di sekitar Jakarta ikut berkontribusi terhadap tingginya polusi di Ibukota, Executive Vice President (EVP) Corporate Communication PT PLN (Persero) I Made Suprateka mengungkapkan, bukan PLTU yang menjadi salah satu pencemar buruknya kualitas udara di DKI Jakarta akhir-akhir ini, pasalnya lokasi PLTU dan PLTGU Muara Karang dan juga PLTGU Priok terletak di bagian utara Jakarta. Demikian pula PLTU Batubara Lontar yang berada di Provinsi Banten.

 

Menurut Made, radius sebaran dampak emisi PLTU batubara SOX atau NOX terjauh adalah 30 km, sementara emisi gas buang terdekat adalah dari Batubara Lontar Banten, yang jaraknya 70 km dari pusat kota Jakarta.

 

Saat ini menurut Made, sejumlah PLTU yang dibangun baik oleh PT PLN (Persero) ataupun para perusahaan sebagai IPP (Independent Power Producer), kebanyakan sudah menggunakan teknologi berbasis Super Ultra Critical Represitator, di mana debu yang keluar ditangkap dan dapat diendapkan, sehingga dapat dicegah penyebarannya.

 

Dengan demikian tidak ada lagi sebaran debu, karena volumenya sangat minim atau hanya sekitar 2% dari produksi energi batubara dari operasional PLTU. Dari batubara yang dikonsumsi, maksimal hanya 20% yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Sementara dari 20% PLTU tersebut, hanya 2% yang berpotensi menghasilkan polusi.

 

“Hal tersebut dapat disaksikan juga pada Shanghai Energy Power Plant, di mana pembangkit listrik di Shanghai tersebut, tingkat kebersihannya setara atau sama dengan rumah sakit. Ada pun suplai kebutuhan listrik di Indonesia kebanyakan berasal dari PLTU, mengingat belum dapat terpenuhinya kebutuhan energi di lokasi tersebut yang berasal dari EBT,” jelas Made.

 

Sumber : Majalah Investor

BAGIKAN