Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sofyan Djalil. Foto: IST

Sofyan Djalil. Foto: IST

Kementerian ATR/BPN Siapkan 4 PP Turunan UU Cipta Kerja

Minggu, 18 Oktober 2020 | 22:06 WIB
Imam Mudzakir (imam_koran@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang menyiapkan rancangan peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan dari Undang-undang Cipta Kerja di bidang pertanahan. UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR dinilai akan memberikan kepastian terhadap masalah pertanahan di Indonesia dan juga pembangunan infrastruktur.

“Untuk memperkuat pelaksanaan UU Cipta Kerja ini, kami diberikan 4 klaster untuk membuat peraturan pemerintah (PP)-nya, termasuk tata ruang dan juga masalah pertanahan,” ungkap Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dalam konferensi pers virtual, Jumat (16/10).

Sofyan menyampaikan, rancangan PP yang tengah dirampungkan yakni tentang penyelenggaraan penataan ruang, bank tanah, pemberian hak atas tanah, penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta tentang kawasan dan tanah terlantar.

PP mengenai tata ruang membahas lebih mendalam lagi, baik ruang yang diberikan untuk investasi dan mencegah adanya korupsi.

“Dalam PP ini nanti dibahas lebih komprehensif dan lebih bisa menjawab kebutuhan masyarakat, memberikan kepastian investasi dan mencegah adanya korupsi,” kata Sofyan.

Kemudian, pihaknya juga akan memperbaiki PP mengenai pengadaan lahan untuk kepentingan umum yang lebih efisien dan lebih cepat, seperti pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol, bandara, waduk, dan pembangunan untuk kepentingan umum lainnya.

“Sekarang ini dengan pengadaan lahan yang lebih efisien, lebih cepat dan Presiden Jokowi memberikan mimpi rakyat menjadi kenyataan, seperti pembangunan tol, bandara ada dimana-mana,” kata dia.

Dengan adanya fasilitas public seperti bandara dan tol memberikan wisatawan atau turis asing mau datang lagi ke Indonesia. Saat ini masih banyak kendala karena aturan pengadaan lahan ini masih menggunakan Perpres dan belum kuat bila tidak masuk di undang-undang.

“Maka kita perbaiki pengadaan lahan buat kepentingan umum ini,” katanya.

Selanjutnya, Kementerian ATR/BPN juga akan menyelesaikan masalah tanah terlantar yang sampai saat ini masih semrawut, banyak lahan menjadi sengketa, lahan tidak bertuan dan lainnya.

“Pemerintah tetap akan melindungi hak ulayat atau adat bagi masyarakat. Regulasinya nanti tentu akan melindungi hak-hak rakyat termasuk juga ulayat,” ujarnya.

Regulasi lain yang sedang disiapkan adalah terkait bank tanah. Kebijakan adanya bank tanah ini sangat penting karena selama ini pemerintah tidak mempunyai tanah untuk kepentingan umum.

“Kenapa kita butuh bank tanah, kalau jawab kenapa kita tidak punya tanah di kota-kota besar ini. Kalau kita pergi ke luar negeri dimana-mana ada taman, bisa berolahraga, bersama keluarga, pagi-pagi bisa joging, kenapa kita tidak ada,” ujarnya.

Begitu juga untuk sektor hunian bagi rakyat kecil. Selama ini rakyat kecil tinggal di pinggiran kota dengan jarak tempuh antara 3-4 jam ke tempat pekerjaan di pusat kota. Hal ini karena pemerintah tidak bisa menyediakan hunian terjangkau di tengah kota lantaran pemerintah tidak punya tanah yang akan dibangun.

“Ketika Menteri PUPR meminta lahan buat bangun rumah murah, tanahnya tidak ada, karena pemerintah tidak punya tanah,” katanya.

Menurut Sofyan, pemerintah akan membentuk lembaga bank tanah yang akan diisi oleh orang propesional dan juga dari pemerintah. Agar lembaga ini bisa transparan dalam melaksanakan tugasnya

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN