Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Susiwiyono. Foto: twitter.com

Susiwiyono. Foto: twitter.com

Kepentingan Pengusaha dan Buruh Sudah Diakomodasi Secara Adil

Harso Kurniawan/Abdul Muslim, Sabtu, 15 Februari 2020 | 10:34 WIB

JAKARTA, investor.id  – Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja (Ciptaker) lebih adil dan proporsional dibanding Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebab, payung hukum berisi paket revisi 79 UU itu menyeimbangkan kembali hak serta kewajiban pekerja dan pengusaha. RUU Ciptaker juga merepresentasikan aspirasi pemerintah untuk menarik sebanyak mungkin investasi guna mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Meski demikian, asas keadilan dalam RUU Ciptaker akan sulit diterima oleh masing-masing pihak jika pembahasan omnnibus law itu tidak dilakukan secara transparan dan tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terkait. Itu sebabnya, DPR dan pemerintah harus membuka pintu seluas- luasnya kepada kalangan pekerja, pengusaha, akademisi, maupun masyarakat umum, untuk menyampaikan masukan, kritik, dan saran.

Dengan begitu, sebagai payung hukum dan kebijakan publik, RUU Ciptaker akan memiliki legitimasi tinggi dan akseptabel bagi semua pihak.

Draf RUU Cipta Kerja
Draf RUU Cipta Kerja

Saat berdikusi di Hot Economy B1TV, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menepis anggapan bahwa penyusunan draf RUU Ciptaker kurang melibatkan unsur pekerja. Kepentingan pengusaha dan buruh sudah diakomodasi secara adil.

“RUU ini domain-nya memang lebih untuk menciptakan iklim investasi dengan penyederhanaan perizinan berusaha. Jadi, isinya reformasi perizinan di birokrasi lembaga dan pemda. Kami lakukan perubahan-perubahan pada perizinannya,” tutur dia.

UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Menurut Susiwijono, porsi terbanyak berisi reformasi perizinan untuk berusaha. Dari 79 UU yang menjadi bahan dasar pembahasan diubah dan diringkas, terbanyak pun tentang materi reformasi perizinan berusaha.

“Jangan direduksi menjadi, oh ini UU Ketenagakerjaan. UU Ketenagakerjaan itu hanya satu dari 79 UU yang ada,” tegas dia.

Susi menjelaskan, awalnya pemerintah membahas dari 79 UU dan 1.203 pasal yang kemudian dibuat lebih simpel menjadi 15 bab dan 174 pasal.

Anton J Supit. Foto: tokohindonesia.com
Anton J Supit. Foto: tokohindonesia.com

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Anton J Supit mengemukakan, semua pihak akan diuntungkan oleh RUU Ciptaker. “Kita semua harus membahas dan menyikapi RUU ini dengan kepala dingin dan menjunjung tinggi kepentingan nasional,” ujar dia.

Anton mengungkapkan, RUU Ciptaker bertujuan mulia, yakni menaik sebanyak mungkin investasi demi memperluas lapangan kerja.

Sekretaris Eksekutif Labor Institut Indonesia Andi Wiliam Sinaga menilai pembahasan awal draf RUU Ciptaker di level pemerintah cenderung tertutup. Itu pula yang kemudian memicu maraknya informasi menyesatkan (hoks) tentang RUU tersebut.

“Di DPR nanti, pembahasan RUU Ciptaker harus transparan. Biarkan publik berpartisipasi secara aktif agar RUU ini lebih legitimate,” ucap dia.

Ahmad Erani Yustika
Ahmad Erani Yustika

Guru Besar Ekonomi Universitas Brawijaya Ahmad Erani Yustika mengatakan, pembahasan draf RUU Ciptaker harus dilakukan secara transparan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Jika tidak, asas keadilan akan sulit diterima oleh masing-masing pihak.

“Padahal, sebagai payung hukum dan kebijakan publik, saat diberlakukan nanti, UU Ciptaker harus memiliki legitimasi tinggi dan akseptabel bagi semua pihak,” tandas dia.

Harus Transparan

Bhima yudhistira.
Bhima yudhistira.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira menyarankan agar pembahasan RUU Ciptaker di DPR dilakukan secara transparan dan melibatkan semua pihak terkait. Tujuannya agar UU itu adil bagi pengusaha dan buruh, serta mampu mendorong investasi baru.

“Buruh perlu lebih dilibatkan dalam pembahasan, didengarkan, dan diakomodasi hak-haknya di DPR, tanpa melupakan pengusaha juga. Investasi baru kita harapkan masuk dan hak-hak butuh tetap dipenuhi secara adil,” papar Bhima.

Menurut Bhima, selain masih terkesan kurang melibatkan buruh dalam pembuatan drafnya, RUU Ciptaker cenderung lebih menguntungkan pengusaha. Salah satunya, RUU Ciptaker tak memberi batasan waktu karyawan magang berapa lama sampai diangkat menjadi karyawan tetap. RUU Ciptaker, kata Bhima Yudhistira, juga tak memberikan batasan secara tegas, apakah pekerja outsourcing hanya boleh dipekerjakan bukan di bagian pekerjaan utama (core) bisnis seperti sekarang, atau nantinya boleh dipekerjakan di bagian pekerjaan utama.

Dia menambahkan, RUU Ciptaker pun membolehkan perusahaan rintisan (start-up) mendatangkan tenaga kerja asing (TKA) di bidang teknologi informasi (TI) yang bisa merugikan dan semakin menutup peluang lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

“Karena itu, RUU ini sebaiknya dibahas setransparan mungkin dan melibatkan semua yang berkepentingan agar adil bagi semua. Jangan sampai setelah disahkan menjadi UU langsung di-judicial review (uji materi) ke MK oleh pihak yang merasa dirugikan. Kalau terjadi, ini kan bisa menimbulkan iklim usaha tidak pasti,” tegas Bhima.(az)  

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA