Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Produk baja. Foto ilustrasi: IST

Produk baja. Foto ilustrasi: IST

Pemerintah Diminta Kendalikan Impor Baja

Rabu, 13 Januari 2021 | 16:54 WIB
Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id - Membanjirnya baja impor di Indonesia bisa mengancam industri nasional. Untuk itu, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, pemerintah harus mengambil sikap tegas guna mengendalikan impor baja murah tersebut.

“Banjir impor baja, terutama dari Tiongkok harus dihentikan. Kalau tidak, industri kita tidak akan berkembang, bahkan terancam bangkrut. Mereka pasti kalah bersaing dengan harga yang murah sekali,” kata Enny di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Enny, jika industri baja gulung tikar, akan memunculkan dampak berantai yang cukup besar, termasuk ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap puluhan ribu karyawan. Pada 2019, tenaga kerja industri baja dalam negeri sekitar 80 ribu orang.

Oleh sebab itu, Enny mengatakan, pemerintah perlu memberlakukan trade remidies, seperti penerapan bea masuk antidumping dan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard. Sebab, beberapa negara sudah memberlakukan kebijakan tersebut. “Malaysia, misalnya, mengenakan tambahan tarif antidumping yang cukup tinggi untuk baja impor,” kata dia.

Perlindungan semacam itu, menurut Enny, tidak bertentangan dengan prinsip keadilan World Trade Organization (WTO). Sebab, murahnya baja Tiongkok memang disebabkan dukungan pemerintah yang luar biasa besar. Contohnya, tax rebate dan subsidi. Bahkan, pemerintah Tiongkok juga memberi bantuan bagi industri untuk kebijakan lingkungan, seperti slag baja dan impunitas scrap.

“Pemerintah Tiongkok memberikan doping habis-habisan kepada industri baja. Ini terjadi karena over supply baja di Tiongkok, setelah AS (Amerika Serikat) memberlakukan berbagai macam barrier dan tariff tinggi,” kata Enny.

Karena dukungan masif itulah, lanjut Enny, tak heran baja Tiongkok bisa berharga rendah dan tidak wajar (unfair trade), termasuk ketika membanjiri pasar Indonesia. “Makanya, jika pemerintah memberikan proteksi seperti antidumping dan safeguard diberikan, itu akan menciptakan fairness agar seimbang,” jelas dia.

Berdasarkan penelusuran, Malaysia menerapkan bea masuk antidumping untuk impor baja lapis aluminium dari Tiongkok sebesar 2,8-18,18% hingga Desember 2025. Kebijakan antidumping baja juga diterapkan Vietnam sejak 28 Desember 2020 selama lima tahun.

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN