Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Suasana pengunjung Lippo Mall Tamini Square di Jakarta Timur,  Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao.

Suasana pengunjung Lippo Mall Tamini Square di Jakarta Timur, Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao.

Pemerintah Kaji Relaksasi Pajak Pengusaha Mal

Sabtu, 26 September 2020 | 09:47 WIB
Triyan Pangastuti dan Arnoldus Kristianus

JAKARTA, investor.id - Pemerintah sedang mengkaji pemberian relaksasi pajak untuk pengusaha mal seperti diajukan oleh Asosisasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI). APPBI berharap relaksasi dapat diberikan untuk menolong arus kas (cash flow) pusat-pusat perbelanjaan yang terdampak kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Sedang kita kaji seperti apa insentif yang diberikan. Khususnya karena ini mempekerjakan banyak orang,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam diskusi secara virtual, Jumat (25/9).

Febrio Kacaribu. Foto: IST
Febrio Kacaribu. Foto: IST

Menurut dia, saat ini pemerintah telah memberikan stimulus bantuan subsidi upah untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta akan mendapatkan insentif Rp 600 ribu selama 4 bulan.

Dengan bantuan subsidi gaji dinilainya dapat menjadi bantalan atau buffer bagi para pekerja.Rencananya, bantuan tersebut akan diterima oleh 15,7 juta karyawan yang terdaftar di BP Jamsostek.

“Kalau pendapatan di bawah Rp 5 juta sudah cover di BPJS Ketenagakerjaan, 2,4 juta per orang. Ada buffer. Ini tampaknya pengusahanya,” ujarnya.

Yustinus Prastowo
Yustinus Prastowo

Dihubungi terpisah, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, pihakya baru saja mendapatkan surat tembusan APPBI dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Untuk tindak lanjut terhadap surat itu, dia menyatakan pihaknya sedang melihat lagi bagaimana dan sejauh apa dampak bila hal tersebut dikabulkan.

“Kami juga baru menerima tembusan suratnya dan sedang dilakukan kajian. (Kebijakan tersebut) akan dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian dan Satgas,” ucap Yustinus ketika dihubungi Kamis (24/9).

Sementara itu, Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja mengapresiasi kebijakan pemerintah memberikan stimulus dalam Program Pemulihan Ekonomi (PEN), termasuk ke korporasi. Namun, stimulus perpajakan dalam PEN tidak bisa langsung dimanfaatkan pusat-pusat perbelanjaan untuk mampu bertahan dari dampak pandemi Covid-19 dan kebijakan penanganannya seperti melalui PSBB sejak Maret 2020.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja. Foto: IST
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja. Foto: IST

“Kami sangat paham tentang pajak- pajak dalam program stimulus. Tetapi stimulus itu tidak efektif untuk pusat perbelanjaan. Karena di mal yang berlaku adalah pajak final, tidak bisa restitusi,” ujar Alphonzus Widjaja dalam acara Hot Economy di BeritaSatu TV, Jumat (25/9).

Oleh karena itulah, lanjut Alphonzus, APPBI mengajukan tiga usulan atau permintaan kepada pemerintah.

“Kami membutuhkan stimulus atau relaksasi atau apapun namanya yang bisa langsung dimanfaatkan pusat perbelanjaan. Kami khawatir, resesi tak bisa dihindari dan berkepanjangan, sedangkan kami sudah tidak punya dana cadangan lagi,” tegasnya.

Permintaan relaksasi, jelas Alphonzus, diperlukan untuk menolong arus kas (cash flow) pusat-pusat perbelanjaan.

“Jika biaya tetap bisa dikurangi, akan menolong kami agar bisa bertahan dan menghindari PHK dan perusahaan kolaps. Resesi, tak bisa dhindari, tapi harus sesingkat mungkin. Tapi jika banyak perusahaan yang kolaps, resesi akan berpanjangan,” jelasnya.

APPBI telah menyurati Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Airlangga Hartarto, yang juga Menko Perekonomian. Dalam suratnya, APPBI mengajukan permintaan atas tiga hal. Pertama, meminta relaksasi pembebasan dari pajak yang dipungut pemerintah pusat.

Kedua, pembebasan dari pajak yang dipungut pemerintah daerah. Ketiga, subsidi bantuan gaji untuk karyawan yang dengan upah minimum provinsi (UMP) sekitar 50%, yang nanti disalurkan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami minta pembebasan dari PPh (pajak penghasilan), PPN (pajak pertambahan nilai), dan pajak penjualan dihapuskan sementara. Kami minta ini sampai pertengahan 2021. Ini karena pusat perbelanjaan baru bisa pulih normal kalau vaksinasi sudah bisa dilaksanakan. Kalau itu belum dilaksanakan, pusat perbelanjaan enggak bisa normal, dan yang kita tahu produksi vaksin itu mulai kuartal pertama tahun depan, itu sesuai pembicaraan pemerintah,” ujar Alphonzus.

Kalau produksi vaksin Covid- 19 pada kuartal pertama 2021, lanjut dia, maka vaksinasinya terhadap seluruh masyarakat juga perlu waktu. Alphonzus mem perkirakan butuh waktu tiga bulan untuk vaksinasi.

“Kecepatan dan keberhasilan vaksinasi menjadi kuncinya. Kami prediksikan, baru pada kuartal II tahun depan, setelah vaksinasi berhasil, dunia usa ha baru mulai bergerak lagi. Itu alasannya kami minta pembebasan pajak sampai tahun depan,” jelasnya.

Tingkat kunjungan makan di tempat
Tingkat kunjungan makan di tempat

Kedua, lanjut Alphonzus, pemerintah daerah perlu membebaskan pajak bumi dan bangunan (PBB), pembebasan pajak reklame, dan pajak parkir. Sekarang ini penerimaan parkir sedikit, tapi pajaknya tetap ada.

“Untuk biaya operasional parkir, sekarang ini jumlahnya sedikit masih harus bayar pajak juga. Kalau PBB itu, saat ini, meski pusat perbelanjaan tutup atau operasional terbatas, PBB mesti bayar terus, demikian pula pajak reklame. Meski mal tutup, sekarang mesti harus bayar pajak reklame, jadi kami mesti dibebaskan untuk membantu cash flow pusat perbelanjaan,” katanya.

Ketiga, APPBI meminta subsidi bantuan gaji untuk karyawan dengan upah minimum provinsi (UMP) sekitar 50% yang nanti disalurkan melalui BPJS Ketenagakerjaan, atau untuk yang bergaji sekitar Rp 6 juta per bulan. Ini diminta kepada pemerintah pusat untuk disalurkan lewat BPJS, tidak perlu ke pengusaha dulu.

Edy Priyono
Edy Priyono

Pada kesempatan yang sama,  Tenaga Ahli Utama Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono mengatakan, dalam konteks progam pemulihan ekonomi nasional (PEN), ada insentif usaha yang pada dasarnya ada lah keringanan pajak, di antaranya PPh 21 ditanggung pemerintah, pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan PPN, penurunan tarif PPh badan.

“Itu nilai anggarannya Rp 120 triliun. Namun sampai sekarang realisasinya rendah sekali, ya itu sekitar 20%. Tapi hasil survei Bank Dunia menyatakan pengusaha sedang mendorong Satgas Pemulihan Ekonomi untuk melakukan sosialisasi lebih lanjut,” kata Edy.

Mengenai subsidi untuk karyawan, dia menyebutkan selama ini ada subsidi upah, tapi ini sifatnya menambah.

“Saya akan coba komunikasikan dengan Satgas Pemulihan Eko nomi adalah dalam konteks mengurangi beban pengusaha. Yang disampaikan Pak Alphonzus itu masukan bagus. Sebab, konteks bantuan subsidi upah itu hanya untuk mendorong demand atau daya beli masyarakat,” katanya.

Proyeksi penambahan Angka Pengangguran
Proyeksi penambahan Angka Pengangguran

Di sisi lain, saat ini ada juga kebijakan penundaan pem bayaran BPJS Ketenagakerjaan terutama jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sampai April 2021, yakni cukup membayar minimal 1%.

Dia berpendapat, pihaknya memahami jika pengusaha mal butuh stimulus yang bisa langsung dimanfaatkan pusat perbelanjaan. “Itu kami sangat paham dan akan saya sampaikan ke Satgas, karena anggaran itu ada, namun (bisa saja) pemanfaatan itu bisa saja tidak selalu pas, seperti yang disampaikan Pak Alphonzus itu benar. Karena PPh 21 final itu untuk UMKM, anggarannya Rp 2,4 triliun, kalau pengusaha ritel dalam arti ritel besar tentu tidak masuk kategori itu (UMKM). Jadi yang disampaikan pak Alfonsus itu benar,” jelas Edy. (ks/ts)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN