Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pembangunan Pusat Perbelanjaan

Pembangunan Pusat Perbelanjaan

Pengelola Mal Siapkan 'Judicial Review' Agar Perda Perpasaran Dicabut

Abdul Aziz/Leonard AL Cahyoputra, Kamis, 7 November 2019 | 11:23 WIB

JAKARTA, Investor.id – Para pengelola mal yang tergabung dalam Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) segera mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Agung (MA) agar Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran yang diterbitkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dicabut karena sangat memberatkan pusat perbelanjaan.

Selain mengajukan uji materi, APPBI akan tetap berdiskusi dengan Pemprov DKI agar merevisi atau membatalkan Perda Perpasaran dan mencari solusi saling menguntungkan (win-win solution). Soalnya, jika Perda itu tetap diterapkan, yang bakal terpukul bukan hanya mal, tapi juga para pelaku pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kepala Bidang Hukum dan Advokasi DPP APPBI Hery Sulistyono menegaskan, pengajuan judicial review bukan untuk menentang Pemprov DKI, melainkan untuk mencari solusi guna menyelamatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), baik pelaku UMKM, pengelola mal, maupun Pemprov DKI dalam kaitannya dengan penerimaan pajak, penyerapan tenaga kerja, dan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan mal.

Judicial review adalah tindakan yang amat sangat terpaksa dilakukan karena secara politis DPRD dan Pemprov DKI tidak mungkin membatalkan Perda Perpasaran. Sebaliknya, jika tetap diterapkan, Perda ini akan mematikan mal dan UMKM. Perda ini juga merugikan Pemprov DKI. Kami akan ajukan judicial review secepatnya. Sedang kami siapkan materinya,” ujar Hery saat berkunjung ke Beritasatu Media Holdings, di Beritasatu Plaza, Jakarta, Rabu (6/11) malam.

Perda No 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran diberlakukan Pemprov DKI sejak 31 Mei 2018. Ayat 42 Perda Perpasaran memuat sejumlah kewajiban bagi para pengelola pusat perbelanjaan (mal) untuk menjalin kemitraan usaha dengan pelaku UMKM melalui penyediaan lokasi usaha, penyediaan pasokan, atau fasilitator.

Dalam pola kemitraan penyediaan lokasi usaha, pengelola mal wajib menyediakan ruang usaha sebesar 20% yang dihitung berdasarkan luas efektif lantai usaha pusat perbelanjaan yang dikelola. Pengusaha mal yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, dan penutupan lokasi usaha.

Selain itu, pengusaha mal yang terbukti melanggar Perda Perpasaran atau peraturan perundang-undangan terkait berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dimasukkan ke dalam daftar hitam pelaku usaha perpasaran.

Saling Menguatkan

Hery Sulistyono menjelaskan, kemitraan antara pengelola mal dan UMKM harus didukung. Namun, kemitraan harus dijalin atas dasar saling membutuhkan, saling menguatkan, dan saling menguntungkan, bukan saling membunuh.

Menurut dia, kemitraan yang dijalin atas dasar saling membutuhkan, saling menguatkan, dan saling menguntungkan akan menghasilkan dampak pengganda (multiplier effect) yang besar untuk mendorong perekonomian. Selain akan menyerap banyak tenaga kerja dan menggerakkan industri terkait, kemitraan tersebut akan meningkatkan penerimaan pajak dan pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta.

Dia mengakui, sepintas lalu, Perda Perpasaran sangat pro-UMKM. Namun, jika diselisik lebih dalam, perda tersebut justru bisa mematikan UMKM. Soalnya, tidak semua mal cocok sebagai tempat berjualan bagi produk-produk UMKM. “Ada mal yang diperuntukkan bagi kalangan atas. Saat UMKM berjualan di sana, alih-alih laku, UMKM-nya malah bangkrut,” tutur dia.

Selain itu, kata dia, banyak penyewa (tenant) gerai di mal-mal berasal dari kalangan UMKM. Jika pengelola mal harus menyediakan lagi 20% ruangan untuk UMKM lain secara gratis, UMKM yang sudah ada (existing) bakal kalah bersaing. Sebab, mereka harus membebankan biaya sewa kepada konsumen dalam bentuk harga produk yang lebih mahal. Ketidakadilan itu akan mendorong para UMKM saling ‘berperang’. Ujung-ujungnya, mereka bisa gulung tikar.

“Ada mal, seperti PGC Cililitan, yang 99% penyewanya adalah pelaku UMKM. Nah, bagaimana kalau nanti ada UMKM baru yang mendapatkan fasilitas gratis? Itu akan menimbulkan ketidakadilan,” papar dia.

Sebaliknya, kata Hery Sulistyono, pada mal segmen menengah atas, seperti Plaza Indonesia, penerapan Perda Perpasaran bisa mematikan UMKM, sekaligus malnya. “Kalau ada 20% UMKM di sana, kasihan juga UMKM-nya. Orang yang datang ke Plaza Indonesia nggak akan mencari UMKM,” ujar dia.

Tak cuma UMKM-nya yang mati, kata Hery, malnya juga bisa mati. Sebab, ‘karakter’ malnya akan hilang akibat segmen pasar yang tidak jelas. “Lama-lama, orang akan malas datang ke sana,” tandas dia.

Baca juga:

Perda Perpasaran Bisa Matikan Mal dan UMKM

Kadin Dorong Evaluasi Perda Perpasaran

Perda Perpasaran Hambat Investasi


 


 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA