Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pusat Perbelanjaan

Pusat Perbelanjaan

Pengelola Mal Terus Lobi Pemprov DKI

Perda Perpasaran Bisa Matikan Mal dan UMKM

Abdul Aziz/Leonard AL Cahyoputra, Kamis, 7 November 2019 | 12:15 WIB

JAKARTA, Investor.id - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) terus menjalin komunikasi dengan Pemprov dan DPRD DKI Jakarta untuk meminta agar Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran dicabut atau direvisi. 

APPBI menilai Perda tersebut tidak sejalan dan kontraproduktif terhadap semangat pemerintah pusat yang ingin menghapus atau menertibkan aturan-aturan penghambat investasi. Alih-alih menumbuhkan bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Perda Perpasaran justru bisa mematikan UMKM. Soalnya, tidak semua mal cocok dengan karakter bisnis UMKM. Selain itu, tidak semua mal mendapatkan nilai tambah jika menyediakan ruang bagi UMKM.

“Kami tidak keberatan untuk duduk bersama dan membuka data-data yang menunjukkan bahwa perda ini tidak bisa diterapkan karena merugikan semua pihak, bukan cuma pengelola mal, tapi juga UMKM dan Pemprov DKI, bahkan perekonomian secara keseluruhan. Kami harap ada win-win solution. Memang kesannya mencabut atau merevisi perda ini tidak populis. Padahal, perda ini bisa membunuh UMKM juga,” tegas Ketua Umum DPP APPBI Stefanus Ridwan saat berkunjung ke Beritasatu Media Holdings, di Beritasatu Plaza, Jakarta, Rabu (6/11) malam.

Menurut Ridwan, pihaknya tidak anti-UMKM. Keinginan agar Perda Perpasaran direvisi justru berangkat dari keinginan menyelamatkan UMKM, selain menyelamatkan mal. “Jadi, jangan salah tafsir. Sepintas mungkin kalau perda ini direvisi, seperti tidak pro-UMKM. Padahal, kalau ditelusuri lebih dalam, Perda ini merugikan UMKM juga,” tutur dia.

Karena itulah, kata Stefanus Ridwan, APPBI  berencana mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Agung (MA) agar Perda No 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran yang diterbitkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dicabut karena sangat memberatkan pusat perbelanjaan.

Di sisi lain, APPBI juga terus menjalin komunikasi dan berdiskusi dengan Pemprov DKI untuk mencari jalan keluar terbaik. “Kami ingin adanya win-win solution bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), bukan saling mematikan,” ujar dia.

Ridwan menambahkan, saat ini terdapat 42.848 tenant UMKM di sedikitnya 45 mal dari total 83 mal di Jakarta. Selain itu ada 762 kios UMKM di kantin mal dan 1.1712 kali pameran UMKM dalam setahun.

“Jadi, keberpihakan kami kepada UMKM jelas banget. Justru kami nggak mau nutup pintu buat UMKM. Makanya, ayo duduk bareng-bareng, tapi jangan bikin bangkrut. Kalau malnya bangkrut, UMKM yang ada juga dikeluarin,” tandas dia.

Bisa Matikan UMKM

Stefanus Ridwan mengungkapkan, sepintas lalu, Perda Perpasaran sangat pro-UMKM. Namun, jika diselisik lebih dalam, perda tersebut justru bisa mematikan UMKM. Sebab, tidak semua mal cocok untuk produk-produk UMKM.

“Ada mal yang diperuntukkan bagi kalangan atas. Saat UMKM berjualan di sana, UMKM-nya malah bangkrut,” ucap dia.

Selain itu, menurut Ridwan, banyak penyewa (tenant) gerai di mal-mal berasal dari kalangan UMKM. Jika pengelola mal harus menyediakan lagi 20% ruangan untuk UMKM lain secara gratis, UMKM yang sudah ada (existing) bakal kalah bersaing.

Soalnya, kata dia, mereka harus membebankan biaya sewa kepada konsumen dalam bentuk harga produk yang lebih mahal. Ketidakadilan itu akan mendorong para UMKM terlibat dalam persaingan yang tidak sehat. Ujung-ujungnya, mereka bisa gulung tikar.

Dia mencontohkan mal seperti PGC Cililitan, yang 99% penyewanya adalah pelaku UMKM. “Bagaimana kalau ada UMKM baru yang mendapatkan fasilitas gratis? Itu akan menimbulkan ketidakadilan,” tandas dia.

Ridwan juga mencontohkan mal segmen menengah atas, seperti Plaza Indonesia. “Kalau ada 20% UMKM di sana, kasihan juga UMKM-nya. Orang yang datang ke Plaza Indonesia nggak akan mencari UMKM. Malnya juga bisa mati karena ‘karakter’ malnya akan hilang akibat segmen pasar yang tidak jelas,” papar dia.

Sumber Investor Daily menyebutkan, Perda No 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran dibuat semasa kepemimpinan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama). Perda tersebut disusun menjelang Pilkada DKI. Anies Baswedan yang memenangi pilkada, kemudian menandatangani perda tersebut pada 2  Mei 2018 dan mengundangkannya pada 31 Mei, tahun yang sama.

“Jadi, perda ini memang dibuat untuk menunjukkan kepemimpinan yang populis, apalagi waktu itu menjelang pilkada. Nah, gubernur yang sekarang jadi serba salah. Kalau pun gubernur sekarang bersedia merevisi, belum tentu DPRD-nya mau karena nanti mereka takut dianggap tidak populis,” papar sumber tersebut.

Izin Dicabut 

Perda No 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran diberlakukan Pemprov DKI sejak 31 Mei 2018. Ayat 42 Perda Perpasaran memuat sejumlah kewajiban bagi para pengelola pusat perbelanjaan (mal) untuk menjalin kemitraan usaha dengan pelaku UMKM melalui penyediaan lokasi usaha, penyediaan pasokan, atau fasilitator.

Dalam pola kemitraan penyediaan lokasi usaha, pengelola mal wajib menyediakan ruang usaha sebesar 20% yang dihitung berdasarkan luas efektif lantai usaha pusat perbelanjaan yang dikelola. Pengusaha mal yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, dan penutupan lokasi usaha.

Selain itu, pengusaha mal yang terbukti melanggar Perda Perpasaran atau peraturan perundang-undangan terkait berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dimasukkan ke dalam daftar hitam pelaku usaha perpasaran.

Baca juga:

Kadin Dorong Evaluasi Perda Perpasaran

Perda Perpasaran Hambat Investasi

 

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA