Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kawasan industri

Kawasan industri

Proyek Kawasan Industri di Jambi Disebut Dijegal Mafia Tanah

Sabtu, 15 Mei 2021 | 21:26 WIB
Fana Suparman

JAKARTA - Kuasa Hukum PT Kharisma Kemingking, Endang Supriadi mengatakan, proyek Kawasan Industri Kemingking (KIK) dijegal oleh mafia tanah yang berkolaborasi dengan mafia hukum. Kawasan industri ini merupakan salah satu Proyek Kawasan Industri Prioritas Nasional yang menjadi program prioritas Presiden Joko Widodo. 

Hal ini disampaikan Endang menanggapi empat laporan yang ditujukan terhadap Chairil Anwar, Direktur PT Kharisma Kemingking yang juga Direktur Utama PT Jambi Kemingking Ecopark yang merupakan pengembangan Kawasan Industri Kemiking.

Endang  menyayangkan adanya pelaporan dengan tuduhan pengrusakan lahan dan tanaman sawit sesuai Pasal 170 dan 406 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Endang mengklaim, kliennya yang mendapat kepercayaan mengembangkan Kawasan Industri Kemiking merupakan pemilik lahan tersebut.

"Menurut bukti- bukti surat yang kami miliki adalah lahan kami dan tanaman sawit yang ada di atas lahan tersebut adalah milik kami. Kami menduga bahwa dalam proses penanganan perkara  Pidana Pasal 170 dan 406 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 ini ada kekurangcermatan dan ketidakobyektifan dalam menganalisa untuk menentukan bukti surat sporadik alas hak Pelapor dengan objek tanahnya," kata Endang dalam keterangannya, Sabtu (15/5/2021).

Menurut Endang, penyidik belum mendalami isi perjanjian yang mengikat para pihak karena jelas ada unsur keperdataan. Akibatnya ada ketidakobyektifan oknum penyidik dalam menentukan bukti surat  alas hak atas tanah. Bukti yang menjadi  dasar pelapor belum ditentukan status penguasaannya oleh tenaga ahli pertanahan, sesuai amanat Perkap no. 6 tahun 2019 tentang manajemen penyidikan tindak pidana.

Endang menjelaskan, objek tanah yang merupakan hak penguasaan kliennya telah disampaikan kepada penyidik yang menangani kasus tersebut. Bukti dimaksud berupa surat bukti penguasaan alas hak atas tanah dan adanya akta perjanjian para pihak (Pelapor dan Terlapor) tidak menjadi pertimbangan sama sekali. 

"Bahwa klien kami memiliki data-data surat objek tanah berperkara, namun perkara ini kami duga dipaksakan menjadi perkara pidana, padahal bukti-bukti adanya perselisihan hak sangat jelas adanya perbedaan lokasi lahan yang dikerjakan klien kami berupa 5 surat sporadik yang berada di RT 08, sedangkan alas hak berupa 7 surat Sporadik  yang digunakan pelapor berada di RT 10," ungkapnya.

Endang menduga pelaporan tersebut sengaja diciptakan oleh oknum-oknum mafia tanah yang bekerja sama dengan mafia hukum di Provinsi Jambi. Untuk itu, Endang meminta perlindungan hukum kepada Kapolri dan Jaksa Agung, sesuai dengan surat edaran (SE) masing-masing.

Salah satu dasar pengajuan perlindungan hukum adalah  Surat Edaran Jaksa Agung No B-230/E/EJP/01/2013 tanggal 22 Januari 2013 yang ditujukan kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.  SE ini berkaitan dengan penanganan perkara pidana yang objeknya berupa tanah yang berpotensi ditunggangi oleh berbagai kepentingan.

"Dengan dasar surat edaran Jaksa Agung ini, para Kejati seluruh Indonesia agar bilamana menerima SPDP dari penyidik yang perkara pidananya berupa tanah agar diatensi secara sungguh-sungguh secara objektif, proporsional dan profesional sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh manuver-manuver dari oknum-oknum yang punya kepentingan Pribadi, itulah Surat Edaran Keras dari Jaksa Agung," kata Endang.

Padahal, Endang mengatakan, Kawasan Industri Kemiking merupakan proyek kawasan industri prioritas Nasional yang menjadi program prioritas Presiden Joko Widodo. Proyek yang segera dibangun di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi itu masuk dalam Perpres Nomor 18 tahun 2020. Proyek ini bertujuan mendongkrak perekonomian nasional lantaran diproyeksikan mampu menyerap hingga 147.500 orang tenaga kerja.

Selain itu, Kawasan Industri Kemingking yang merupakan satu-satunya 'smart-eco industrial estate' di provinsi Jambi ini telah mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Menurut Endang, pembangunan Kawasan Industri Kemingking disambut baik oleh masyarakat sekitar khususnya dan umumnya masyarakat Kabupaten Muaro Jambi, serta dukungan dan respon positif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini ditunjukkan dengan terbitnya kajian persyaratan teknis dan administratif Kawasan Industri Kemingking dan referensi surat dari Bupati Muaro Jambi, Masnah Busro yang ditujukan kepada Penjabat Gubernur Provinsi Jambi  terkait mohon verifikasi kajian Pemda Muaro Jambi.

Namun, Endang menyebut proyek skala nasional ini terhambat lantaran adanya pihak-pihak yang diduga ingin menggagalkan terwujudnya Kawasan Industri Prioritas Nasional di Provinsi Jambi ini. 
"Hambatan ini diduga keras dipelopori oleh mafia tanah yang bekerjasama dengan mafia hukum yang ada di Provinsi Jambi yang bertujuan menghambat terwujudnya KIK," kata Endang.

Dengan adanya hambatan-hambatan yang dialami pengembang di wilayah Provinsi Jambi, Endang meminta Presiden Joko Widodo turun tangan. "Untuk 'membersihkan para mafia tanah dan mafia hukum yang dengan sengaja' agar program skala Nasional tersebut menjadi gagal, karena investor-investor, baik dari luar maupun dalam Negeri 'ragu-ragu' untuk menanamkan investasi di Proyek Nasional di Kawasan Industri Kemingking di Kabupaten Muaro Jambi," tegasnya. (F-5) 

Editor : Frans (ftagawai@gmail.com)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN