Menu
Sign in
@ Contact
Search
Senior Partner at Hermawan Juniarto Deloitte Legal Cornel Juniarto (Foto: B-Universe/Eman)

Senior Partner at Hermawan Juniarto Deloitte Legal Cornel Juniarto (Foto: B-Universe/Eman)

Implementasi UU PDP, Organisasi Butuh DPO

Selasa, 24 Jan 2023 | 15:12 WIB
Emanuel Kure (emanuel.kure@beritasatumedia.com)

JAKARTA,investor.id- Pemerintah telah menerbitkan aturan terkait Perilundungan Data Pribadi (PDP). Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No 27 Tahun 2022. Salah satu poin dalam UU PDP tersebut adalah mewajibkan setiap pengendali data, dalam hal ini, organisasi atau perusahaan untuk memiliki divisi Data Protection Officer (DPO).

Meski demikian, terkait DPO ini belum dijelaskan secara rinci dalam UU PDP. Tetapi merujuk pada UU PDP Uni Eropa, DPO merupakan individu yang berdiri sendiri yang melapor langsung kepada manajemen, dan bukan merupakan merupakan pegawai dari organisasi, perusahaan atau institusi.

Senior Partner at Hermawan Juniarto Deloitte Legal Cornel Juniarto mengatakan, kelebihan dari DPO independen ini adalah untuk menjadi jembatan penghubung antara organisasi dengan pihak pengontrol atau pemroses data dari pemerintah. Lalu, memastikan berlangsungnya ketaatan organisasi dengan UU PDP dan regulasi lain terkait. Serta, memberikan nasihat dan penagawasan terkait manajemen data pribadi, mitigasi risiko, pelatihan, dan hal terkait lainnya.

“Saat ini, aturan turunan terkait DPO di Indonesia ini masih digodok di Peraturan Pemerintah atau di peraturan turunan. Kita harapkan supaya aturan ini bisa mengatur lebih rinci terkait peran DPO di organisasi atau perusahaan,” kata Cornel di Jakarta, Selasa (24/1/2023).

Advertisement

Menurut Cornel, Deloitte, sebagai perusahaan yang juga bergerak di jasa konsultan hukum siap membantu para pihak untuk mengimplementasikan UU PDP di setiap organisasi atau institusinya. Pasalnya, UU PDP yang telah disahkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menjadi aturan yang komprehensif dalam mengatur tentang privacy dan keamanan data di Indonesia.

“Kami siap membantu bisnis dan industri agar berkembang bersama untuk mendorong ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan tumbuh menjadi US$ 146 miliar pada 2025,” ujar Cornel.

Cornel berharap, kehadiran UU PDP yang ditujukan untuk kepentingan pribadi pemilik data, organisasi, maupun pelaku bisnis di Indonesia dapat menjamin hak-hak perlindungan data pribadi di Indonesia.

Sehingga, diharapkan dapat meningkatkan daya saing para pelaku bisnis dalam sektor teknologi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital secara keseluruhan. Di sisi lain, UU PDP juga akan meninjau setiap organisasi, lembaga, maupun pelaku usaha dalam memastikan data pribadi setiap individu yang tergabung di dalamnya tetap aman dan terjaga.

“Walaupun pelaku usaha diberikan waktu dua tahun sejak disahkan UU PDP ini untuk mematuhi semua ketentuan, namun dalam periode tersebut, organisasi maupun pelaku usaha perlu melakukan serangkaian tindakan. Misalnya, menentukan framework PDP, pembuatan umbrella privacy policy, perisapan kerangka kerja pemrosesan data pribadi sebagai pedoman kepatuhan, peninjauan proses data pribadi untuk memastikan kepatuhan UU PDP,” tegas Cornel.

Editor : Emanuel (eman_kure@yahoo.com)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com