Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden RI Joko Widodo memberikan arahannya saat menghadiri Indonesia Digital Economy Summit 2020 di The Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta, pada Kamis (27/2/2020). Presiden Jokowi mengarahkan potensi ekonomi digital Indonesia bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga berupaya keras meningkatkan ekosistem ekonomi digital di Indonesia. BeritaSatu photo/Joanito De Saojoao.

Presiden RI Joko Widodo memberikan arahannya saat menghadiri Indonesia Digital Economy Summit 2020 di The Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta, pada Kamis (27/2/2020). Presiden Jokowi mengarahkan potensi ekonomi digital Indonesia bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga berupaya keras meningkatkan ekosistem ekonomi digital di Indonesia. BeritaSatu photo/Joanito De Saojoao.

Insentif Pajak Dongkrak Daya Saing Digital

Kamis, 19 November 2020 | 11:33 WIB
Oleh Abdul Muslim dan Emanuel Kure

JAKARTA, investor.id – Sejumlah insentif, termasuk insentif pajak diperlukan untuk menaikkan daya saing digital Indonesia yang lebih rendah. Insentif pajak termasuk tax holiday layak dipertimbangkan agar menjadi motor akselerasi pertumbuhan digital di Tanah Air.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi berpendapat, insentif sangat dibutuhkan sebagai penggerak ekonomi digital, baik bagi pelaku start-up, seperti marketplace/e-commerce dan ride hailing, serta UMKM yang berjualan dan menjadi mitra start-up, agar mereka bertumbuh bersama.

“Bahkan, insentif semakin dibutuhkan bagi pelaku start-up maupun UMKM di tengah pandemi Covid-19 karena bisnisnya sedang berat. Bisa saja, misalnya mereka diberikan insentif tax holiday, atau PPh-nya ditunda sementara dengan syarat-syarat tertentu. Itu hal lazim diberikan di negara maju, baik bagi pelaku usaha kecil, atau besar,” ujarnya kepada Investor Daily, Rabu (18/11/2020).

Heru mencontohkan, pemerintah bisa memberikan insentif bagi pelaku start-up besar maupun kecil dengan syarat tidak mem-PHK karyawan dalam satu tahun, mau merekrut 10.000-100.000 karyawan baru, atau bagi start-up yang sudah dimiliki asing ataupun asing mau menambah investasinya di Indonesia.

Insentif pajak juga dibutuhkan jika pemerintah ingin menaikkan daya saing digital. Berdasarkan laporan East Ventures Digital Competitiveness Indeks (EV-DCI) 2020, indeks daya saing digital di Indonesia adalah 27,9 dengan skala 0-100, yang mencerminkan rendahnya daya saing.

Sedangkan menurut survey IMD World Digital Competitiveness Index 2019, Indonesia berada di peringkat ke 56 dari 63 negara. Posisi ini kalah jauh dari Malaysia yang berada di peringkat ke 26, Thailand 40, dan Filipina peringkat ke 55.

Heru Sutadi menyebut ada beberapa faktor yang membuat peringkat daya saing digital RI rendah, yakni infrastruktur telekomunikasi (termasuk internet) yang belum merata ke seluruh wilayah Tanah Air, sehingga sangat butuh percepatan seperti dicanangkan Menkominfo Johnny G Plate.

Saat ini, kecepatan internet Indonesia hanya sekitar 20 Mega bits per second (Mbps), sedangkan dunia rata-rata sudah mencapai 100 Mbps. Hal ini juga akibat molornya proyek penggelaran kabel serat fiber tulang punggung (backbone) Palapa Ring yang seharusnya sudah diresmikan tahun 2017, tapi tertunda ke tahun 2019.

“Akibatnya, penyelesaian jaringan telekomunikasi pengumpan ke seluruh Tanah Air pun ikut tertunda hingga 2022,” tutur Heru.

Sementara itu, peringkat daya saing digital RI yang rendah juga disebabkan implementasi regulasi yang kurang bagus. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) lebih dikenal sebagai UU hoaks dan ujaran kebencian. Padahal, di dalamnya, ada pasal-pasal yang mendukung transaksi elektronik dan menjamin investasinya yang kurang dikenali.

Selanjutnya, anggaran riset dan pengembangan (research and development/R&D) di Indonesia masih cukup kecil dan pengungkapan data-data paten di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), atau yang terkait dunia digital juga masih sangat sedikit.

Selain itu, jumlah sumber daya manusia (SDM) di bidang digital (talenta digital) yang berpendidikan formal dan punya keahlian di bidang digital, seperti artificial intelligence (AI), internet of things (IoT), machine learning, pemrograman yang berstandar dunia juga masih sedikit. “Kebanyakan talenta digital di Tanah Air bisa karena belajar sendiri alias otodidak,” kata dia.

Heru mengakui, potensi ekonomi digital Indonesia sebenarnya sangat besar ditopang penduduk 275 jutaan dan pengguna internet 196,71 juta (73,7% dari populasi), sehingga Google & Temasek pun memproyeksikan pasar ekonomi digital Indonesia tahun 2025 bisa mencapai US$ 133 miliar.

Namun, itu juga dengan catatan bahwa masyarakat Indonesia harus memiliki literasi dan keterampilan digital agar dapat bersaing di ekosistem digital yang akan terus berkembang.

“Proyeksi-proyeksi kita ke depan ekonomi digital memang besar dan bagus. Hanya saja, banyak start-up (usaha rintisan berbasis teknologi), atau bisnis digital yang berkembang menjadi besar, misalnya unicorn dan decacorn, karena berkembang dari jauh hari dari tahun 2010-an. Yang baru hampir nggak ada,” ujarnya.

 

Kurang Dukungan

Pemerintah dinilainya kurang mendukung dengan memberikan insentif memadai dan tak punya program tuntas untuk mendukung start-up yang bergerak di berbagai bidang, antara lain transportasi online (ride hailing) serta marketplace/e-commrce, sehingga bisa berkembang pesat dan menjadi besar.

Dia pun mempertanyakan program pencetakan dan pelatihan 1.000 start-up yang tanpa pembinaan lebih lanjut dan penjabaran keterangan tingkat keberhasilannya. Padahal, program yang dinamai Gerakan Nasional 1000 Startup Digital dan diluncurkan sejak Juni 2016 tersebut dibiayai dengan dana APBN. Jika seandainya, ada 5-10 yang berhasil berkembang dan maju saja sudah bagus.

Lebih lanjut Heru Sutadi menyampaikan, saat ini, di tengah pandemi Covid-19, ada usaha start-up yang sedang tertekan, tapi ada yang menangguk ‘berkah’. Start-up yang bergerak di bidang bisnis perhotelan, tiket pesawat, dan transportasi sedang berat. Mereka dalam tekanan karena aturan PSBB yang menekan pergerakan orang dan larangan orang berkerumun dalam jumlah banyak.

Sementara itu, start-up yang berbergerak di bisnis antara lain marketplace/e-commerce dan uang elektronik, seperti Bukalapak, Tokopedia, OVO, dan LinkAja justru sedang mengalami kenaikan bisnis. Karena, masyarakat mulai beralih ke serba digital dan mengurangi sentuhan langsung dan mengurangi transaksi dengan uang fisik.

Khusus bagi perusahaan teknologi seperti Grab dan Gojek yang awalnya mengandalkan pendapatan dari ride-hailing, kini dinilai mulai membaik bisnisnya. Karena, penurunan bisnis ride-hailing mulai tergantikan oleh bisnis antarpesan makanan dan inovasi bisnis baru, misalnya dengan bermitra UMKM yang menjual jasa untuk kebutuhan sehari-hari.

“Kalau soal investor luar yang antre masuk untuk investasi di bisnis ekonomi digital, saat ini, banyak investor pada start-up, yang menjadi bagian dari ekonomi digital, sedang wait and see karena bisnisnya sedang turun. Tapi, terakhir, Grab investasi bersama mitranya di LinkAja dan Telkomsel investasi di Gojek,” pungkas Heru.

Berpendapat senada, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai perlu adanya insentif fiskal dari pemerintah kepada pelaku industri digital melalui berbagai bentuk. Langkah ini menurutnya penting, apalagi valuasi ekonomi digital Indonesia berdasarkan prediksi Google, Temasek, dan Bain & Co. (2019) akan mencapai US$ 133 miliar pada tahun 2025. 

“Insentif fiskal diperlukan untuk mendorong investasi di beberapa sektor digital yang memang produktif, misalnya dalam bentuk keringanan pajak. Tidak hanya untuk pelaku ekonomi digital atau platformnya saja, tetapi juga untuk ekosistem yang terlibat di dalamnya seperti para merchant atau UMKM mitra e-commerce,” kata Nailul Huda.

Selain keringanan pajak, Huda memberi contoh perpanjangan insentif yang bisa diberikan untuk UMKM dalam hal biaya pengiriman barang yang melibatkan BUMN seperti PT Pos Indonesia (Persero). “Jadi insentifnya juga bisa dirasakan langsung oleh penjual dan pembeli, sehingga otomatis juga akan meningkatkan performa e-commerce-nya sendiri,” kata Huda.

Di beberapa negara seperti di Eropa, Huda mengatakan beberapa negara juga memberikan insentif fiskal kepada pelaku industri digital melalui pembebasan beberapa jenis pajak.

 

Investor Asing Antre

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (Indonesian E-Commerce Association/idEA) Bima Laga berpendapat, peringkat daya saing digital Indonesia rendah karena kualitas infrastruktur pendukungnya belum kondusif. Akses internet yang belum merata.

Selain itu, regulasi yang memudahkan dan mendukung terjadinya inovasi masih kurang. “Langkanya talenta digital untuk industri telah menjadi perhatian Presiden Jokowi. Kita memerlukan sekitar 600.000 talenta per tahun,” kata dia.

Salah satu yang telah dijalankan idEA di tahun 2019 adalah ideaWorks sebagai ajang untuk mempertemukan industri dengan pelajar dan mahasiswa guna mengisi talenta negeri ini dengan cepat. Saat itu, tercatat 3.000 peserta yang menghadiri dari SMA, SMK hingga universitas. Hal ini menunjukkan bahwa banyak talenta-talenta muda yang berminat untuk terjun di industri digital. 

Pihaknya telah menyiapkan idEAHub, sebuah aplikasi untuk menghubungkan seluruh pelaku industri untuk networking, talent scouting, hingga program capacity building. 

Bima melihat bahwa banyak universitas telah memasukkan entrepreneurship dalam silabus mereka dan dalam proses pembuatannya melibatkan pelaku industri. “Selain itu, kita perlu perbanyak program-program pelatihan karena industri digital ini berubah sangat cepat. Sehingga kualitas talenta digital yang dicetak institusi pendidikan kita sesuai dengan yang dibutuhkan industri,” kata dia. 

Bima juga melihat ilmu dan kompetensi yang dipelajari dan didapat tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Hal itu menyebabkan kelangkaan talenta digital dan mahalnya remunerasi. “Akibatnya, yang kita lihat adalah talenta biasa saja tapi minta harga terlalu tinggi, yang akibatnya merusak standar industri,” kata dia. 

Benar bahwa pengguna internet mencapai 180 juta dan jumlah penduduk 275 juta merupakan modal besar agar ekonomi digital tumbuh pesat. Tapi itu hanya di permukaan saja. “Akses pada internet dan kompetensi adalah dua hal yang berbeda,” ujarnya. 

Banyak pekerjaan rumah yang harus dirombak. “Salah satunya sistem pendidikan kita yang harus berorientasi pada industri, serta regulasi dan infrastruktur,” tegasnya.

Bima menekankan bahwa insentif pajak sangat dibutuhkan bagi industri digital. Ditambah dengan regulasi yang mendorong inovasi akan memacu industri ekonomi digital untuk bertumbuh dalam jangka panjang. 

Menurut Bima, potensi pertumbuhan e-commerce dan payment digital memang masih sangat besar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. “Jika ditanya banyak investor luar yang tertarik, mungkin kita bisa lihat beberapa waktu terakhir beberapa perusahaan e-commerce banyak mendapat suntikan dana,” kata dia. 


 

Presiden: Potensi Besar

Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan bahwa ekonomi digital memiliki potensi yang besar di Indonesia, sehingga perlu didorong percepatan pengembangannya, terutama di masa krisis pandemi Covid.
"Salah satu momentum yang bisa kita manfaatkan adalah percepatan pengembangan ekonomi digital. Potensi pasar digital Indonesia tumbuh sangat menjanjikan. Penetrasi pasar internet setiap tahun meningkat sangat signifikan," kata Presiden Jokowi dalam Google For Indonesia, Rabu (18/11).
Dengan infrastruktur digital yang telah dibangun hingga menjangkau seluruh pelosok negeri, ia yakin ekonomi digital akan bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru.
Selain itu, presiden mengatakan bahwa sektor UMKM juga masih sangat potensial untuk dikembangkan. Ia menyebutkan, dari 64 juta UMKM yang ada, baru 8 juta atau 13% yang terintegrasi dengan teknologi digital.
Presiden mengatakan, dukungan ekosistem usaha yang kondusif dapat mempercepat pengembangan ekonomi digital. Melalui UU Cipta Kerja, UMKM diharapkan akan lebih mudah membuka usaha baru.
Hal ini didorong oleh penyederhanaan regulasi yang rumit, proses perizinan diintegrasikan, dibuat simpel dan transparan, dengan bantuan teknologi. Selain itu, akses pada pembiayaan juga disederhanakan.
"Pemerintah telah mempermudah akses UMKM untuk mendapatkan kredit usaha dengan bunga yang semakin rendah dan persyaratan yang tidak memberatkan, terutama bagi startup yang baru membuka usaha," kata Jokowi.
Percepatan ekonomi digital, menurut Jokowi, juga membutuhkan lebih banyak talenta digital, sehingga diperlukan lebih banyak pelatihan untuk mengasah kemampuan SDM di bidang IT, agar mampu memenuhi kebutuhan 9 juta talenta digital nasional hingga tahun 2035.
"Upaya untuk memenuhi target 9 juta talenta digital nasional tersebut tidak bisa hanya dikerjakan oleh pemerintah. Ini harus dilakukan bersama-sama, baik oleh pemerintah, perguruan tinggi, maupun swasta," kata Jokowi.
Adanya talenta digital perlu diimbangi dengan literasi digital yang merata bagi masyarakat, terutama generasi muda agar menggunakan internet dengan baik, aman, bertanggung jawab, bebas dari misinformasi dan disinformasi, dan memerangi hoaks atau berita bohong.
Jokowi menambahkan, literasi digital yang baik akan mendorong pemanfaatan teknologi digital ke arah yang positif, yakni meningkatkan produktivitas dan pembelajaran jarak jauh, mendorong kegiatan sosial, filantropi, penggalangan donasi untuk kemanusiaan, serta meningkatkan gerakan kepedulian, solidaritas, dan gotong-royong.
"Saya berharap berbagai inisiatif seperti Google for Indonesia 2020 akan terus bermunculan untuk berkontribusi bagi pengembangan SDM Indonesia di bidang IT, untuk membantu UMKM mengembangkan bisnis dan mampu naik kelas, serta bangkit dan maju bersama untuk Indonesia maju," kata Presiden.

Editor : Hari Gunarto (hari_gunarto@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN