Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkominfo Johnny G Plate. (IST)

Menkominfo Johnny G Plate. (IST)

Demo Penolakan UU Ciptaker Rusuh

Kemenkominfo Bantah akan Blokir Medsos

Jumat, 9 Oktober 2020 | 19:16 WIB
Investor Daily

JAKARTA, investor.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membantah isu yang beredar akan memblokir sejumlah media sosial (medsos) setelah terjadi kericuhan saat aksi massa menolak Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) di Ibu Kota Jakarta dan beberapa daerah di Tanah Air.

"Hoaks. Tugas AIS Kominfo (Patroli Siber Kemenkomifo) adalah untuk menjaga ruang digital agar tetap bersih dan sehat. Demikian amanat UU ITE kepada Kemenkominfo," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Jumat (9/10).

"Namun, jika ada hoaks, maka tidak boleh dibiarkan. Karena, itu pasti melanggar hukum, tentu harus dibersihkan dan itu dilakukan melalui platform digital," tambahnya.

Beredar informasi di medsos, pada Kamis (8/10) malam, Tim Kemenkominfo sudah bersiaga untuk memblokir medsos, antara lain WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok.

Pemblokiran tersebut, menurut isu di medsos, untuk merespons aksi protes terhadap UU Ciptaker yang baru saja disahkan oleh DPR, Senin (5/10).

"Jika juga ditemukan ada tindak pidana maka penegakan hukum perlu dilakukan oleh aparat hukum dalam hal ini Bareskrim Polri. Kemenkominfo berkomunikasi secara rutin dalam kerja sama dengan Bareskrim Polri, BNPT dan lembaga negara, serta kementerian terkait lainnya," tutur Johnny.

Pembatasan medsos pernah terjadi di Indonesia pada 2019 lalu untuk akses ke sejumlah medsos dan aplikasi pesan singkat terhambat karena kasus rasial dan isu terkait Papua.

Menkominfo melanjutkan, pembersihan platform medsos, termasuk YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok dari hoaks merupakan tugas rutin Kemenkominfo.

Begitu juga, tugas koordinasi dengan penegak hukum, kementerian, lembaga negara, dan BNPT jika ada tindak pidana dari temuan hoaks tersebut. "Ini tugas rutin dan dilaksanakan termasuk terkait hoaks Covid-19 dan UU Cipta Kerja," tambahnya.

Mengenai hoaks yang beredar di medsos tentang Covid-19, Kemenkominfo telah menemukan 1.184 konten di berbagai medsos hingga 7 Oktober 2020. Dari semua hoaks tersebut, sebanyak 104 kasus sudah diajukan ke Kepolisian RI.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : ANTARA

BAGIKAN