Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Juru Bicara Kemkominfo Dedy Permadi. (IST)

Juru Bicara Kemkominfo Dedy Permadi. (IST)

Kemkominfo Dorong WhatApp Berikan Penjelasan Lengkap tentang Kebijakan Privasi

Senin, 22 Februari 2021 | 19:07 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Perubahan kebijakan privasi yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik (PSE), salah satunya oleh WhatsApp (WA), perlu disertai dengan penjelasan yang lengkap, terutama guna memenuhi hak-hak pengguna. Salah satu caranya dengan diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) juga mendorong seluruh PSE, termasuk WhatApp (WA), agar mematuhi seluruh peraturan perundang-perundangan yang berlaku terkait kegiatan di ruang digital, termasuk ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak pengguna. 

"Sehubungan dengan perubahan kebijakan privasi, Kemkominfo telah menerima klarifikasi dari WhatsApp, termasuk penjelasan mengenai hilangnya end-to-end encryption untuk pengguna WhatsApp Business API (WABA)," jelas Juru Bicara Kemkominfo Dedy Permadi di Jakarta, seperti dikutip Senin (22/2).

Menanggapi penjelasan yang diterima mengenai adanya perubahan kebijakan privasi aplikasi pesan instan WhatsApp, Dedy menyatakan, pemenuhan hak pengguna harus dilakukan dengan memberikan penjelasan atas perubahan yang terjadi. 

"Kemkominfo menekankan bahwa WhatsApp harus memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada publik mengenai perubahan kebijakan privasi tersebut dan melakukan penerjemahan kebijakan privasi dalam Bahasa Indonesia agar lebih mudah dimengerti," jelasnya. 

Menurut dia, Kemkominfo juga mendorong WhatsApp/Facebook untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan perundangan-undangan Indonesia.

"Hal ini terutama yang terkait pelindungan data pribadi, di mana turut diatur ketentuan hak pengguna selaku pemilik data pribadi serta ketentuan pemrosesan data pribadi," tegas Dedy.

Mengutip Peraturan Menteri Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Jubir Kemkominfo menyatakan, pemilik data pribadi memiliki hak, antara lain, atas kerahasiaan, pengubahan, hingga penghapusan data pribadi yang dikelola oleh PSE. 

"Pemilik data juga berhak mengajukan pengaduan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi oleh PSE," tandasnya.

Dedy mengingatkan pula bahwa kewajiban PSE yang melakukan pengumpulan data pribadi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

"Hak-hak (penguna) ini turut diperkuat melalui kewajiban PSE untuk melakukan pengumpulan data pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dengan sepengetahuan dan persetujuan pemilik data pribadi," jelasnya.

Dia pun menegaskan perhatian pemerintah terhadap pelindungan data pribadi warga negara Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan upaya penyelesaian RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang tengah berproses di DPR.

"Di saat bersamaan, saat ini, Kemkominfo terus bekerja keras bersama DPR untuk segera menyelesaikan. Melalui RUU PDP, hak-hak pengguna selaku pemilik data pribadi akan semakin jelas dan perlindungannya lebih terjamin," tandasnya.

Permintaan Menkominfo

Pada 11 Januari 2021, Menkominfo Johnny G Plate telah meminta perwakilan WhatsApp/Facebook Asia-Pacific Region untuk menjawab dan memberikan penjelasan terkait kebijakan privasinya kepada masyarakat Indonesia.

Hal tersebut diperlukan untuk meredam kekhawatiran yang tengah berkembang mengenai tujuan dan dasar kepentingan pemrosesan data pribadi,  mekanisme yang tersedia bagi pengguna untuk melaksanakan hak-haknya, dan hal-hal lain yang menjadi perhatian publik.

Selain itu, Menkominfo mendorong WhatsApp/Facebook Asia-Pacific Region untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan perundang-perundangan. Hal ini terutama yang mengatur tentang pelindungan data pribadi di Indonesia.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN