Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Umum Mastel Kristiono. Foto: beritasatu.com

Ketua Umum Mastel Kristiono. Foto: beritasatu.com

Mastel Berharap UU Data Pribadi Komprehensif

Senin, 14 September 2020 | 07:45 WIB
Emanuel Kure (emanuel.kure@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) meminta kepada pemerintah dan DPR RI agar pengesahan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) menjadi UU nantinya mampu menjawab harapan masyarakat terhadap perlindungan hak asasi pemilik data pribadi dan lebih komprehensif.

Pengesahannya pada November mendatang akan menjadi UU PDP yang ke-130, atau lebih di dunia, sehingga isinya diharapkan menjadi lebih baik dan lengkap. Penegakan kedaulatan data juga diharapkan bisa mengambil manfaat ekonomi untuk kesejahteraan bangsa.

“UU PDP diharapkan berlaku komprehensif untuk semua sektor, tidak hanya sektor komunikasi dan informasi,” ungkap Ketua Umum Mastel Kristiono, dalam keterangannya, akhir pekan lalu.

Sebagai organisasi yang bergerak di sektor telekomunikasi, Mastel pun telah menyampaikan aspirasinya kepada Komisi I DPR dalam format Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PDP.

Pertama, terkait terlindungan privasi warga negara dan peristiwa terkini. Mastel mengusulkan perlunya pasal yang menjelaskan tentang perlakuan terhadap data pribadi yang sudah berada di luar negeri.

Lalu, pembedaan tanggung dan jawab dari dua subjek hukum yang merupakan aktor utama dalam peristiwa pengumpulan dan pengolahan data, yakni operator pemilik jaringan (network operator) dan pemilik platfom (platform/apps) perlu diatur lebih jelas.

Kedua, terkait kedaulatan data. Untuk menjaga kedaulatan data, pemrosesan data pribadi semestinya hanya bisa dilakukan di Indonesia. Apabila transfer data pribadi dapat dilakukan di luar Indonesia, mestinya diberikan dengan batasan tertentu, misalnya belum tersedia teknologi yang sesuai spesifikasi.

“Aliran data melintasi batas negara (cross-border data flow) pasti melalui jaringan telekomunikasi/internet domestik ke luar Indonesia. Jaringan domestik inilah wilayah teritori, atau kedaulatan digital Indonesia. Deklarasi kedaulatan ini penting dimuat dalam UU,” tambah Kristiono.

Ketiga, kepastian hukum bagi pengembangan bisnis digital. RUU PDP sebenarnya telah mengecualikan kegiatan monetisasi dari lingkup jual, atau beli data pribadi. Namun, masih perlu penegasan tentang jenis data yang merupakan monetisasi data pribadi yang dimaksud, seperti data agregat.

Selain itu, perlu adanya klausa pengurangan beban kewajiban, atau pengecualian bagi UMKM dengan mendefinisikan parameter skala bisnis, seperti jumlah karyawan kurang dari 50 orang, atau parameter lainnya.

Mastel juga mengusulkan agar pengenaan sanksi pidana penjara dihapus dan lebih mengefektifkan sanksi denda, atau dalam bentuk lain. Hal ini melihat adanya pengalaman berharga terkait penerapan UU ITE yang berlebihan.

Komite Independen

Mastel juga mengusulkan perlunya komite independen, sebuah badan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab sendiri berdasarkan hukum. Kedudukannya secara organisasi dipisahkan dari menteri dan tidak dipilih secara langsung, atau dikelola oleh menteri.

Komite independen diperlukan karena tiga alasan. Pertama, pertimbangan best practice karena semua negara yang lebih dahulu menerapkan UU PDP mewajibkan adanya lembaga independen. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap perlindungan data masih perlu ditingkatkan.

Kedua, pertimbangan reciprocity dan kesetaraan dengan aturan internasional. Hampir semua perjanjian dan standar internasional tentang perlindungan data pribadi, mengharuskan pembentukan otoritas pengawas/komite independen.

Ketiga, pertimbangan objek pengawasan. Lembaga perlindungan data tidak hanya bertugas mengawasi entitas swasta, tetapi juga diharapkan untuk mengawasi lembaga publik, yaitu badan, atau lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN