Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi kejahatan siber (Gambar: computerworld.com/IST)

Ilustrasi kejahatan siber (Gambar: computerworld.com/IST)

Menkominfo dan KPU Berkoordinasi Terkait Kebocoran Data

Abdul Muslim, Sabtu, 23 Mei 2020 | 08:00 WIB

JAKARTA, investor.id - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait dugaan kebocoran data pemilih.

"Saya sudah berbicara dengan Ketua KPU RI mas Arief Budiman dan akan ditindaklanjuti koordinasi antara KPU, Kominfo, dan BSSN. Tujuannya untuk melalukan penyelidikan teknis guna menjaga perlindungan data, khususnya data pribadi," ujar Johnny, melalui pesan singkat, Jumat (22/5).

Dalam melaksanakan UU Pemilihan Umum, lanjut dia, pemerintah berkewajiban menyerahkan perkiraan data penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih kepada KPU Pusat.

Karena itu, mekanisme pengiriman, pengolahan, penyimpanan, dan pengungkapan data calon pemilih perlu diperhatikan keamanannya.

"Kami sudah berbicara perihal dugaan kebocoran data tersebut dengan Ketua KPU. Sebagai tindak lanjut, Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika), KPU, bersama BSSN, segera melakukan peningkatan keamanan dan menelusuri penyebab kejadian ini," tambahnya.

Menurut Johnny, pemerintah tidak akan hanya melakukan penguatan dan pembaruan sistem keamanan data KPU, namun juga diperlukan pula payung hukum yang memadai.

"Untuk itu, kami berharap bahwa proses politik pembahasan RUU PDP (Perlindungan Data Pribadi) di DPR RI dapat segera dilakukan. Kami meyakini DPR RI juga mempunyai pandangan yang sama di mana RUU PDP perlu segera diselesaikan," ujarnya.

Saat ini, Kemenkominfo sedang menyiapkan Pusat Data Nasional Pemerintah yang akan mengintegrasikan data-data pemerintah dengan sistem keamanan yang berlapis dan yang memadai sesuai standard keamanan yang berlaku.

"Diharapkan, pusat data tersebut akan mencegah terjadinya perpindahan data dari satu lembaga kepada lembaga lainnya dan akan memperkuat ketahanan data dan informasi nasional," pungkas Johnny.

Data Pemilih

Publik Tanah Air kembali dikejutkan dan khawatir oleh kabar kebocoran 2,3 juta pemilih Tanah Air dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Akun Twitter @underthebreach yang mengabarkan hal ini. Saat dicek di Raid Forums, data yang disajikan plain dan bisa di-download member secara gratis.

Data yang disebar di forum internet tersebut mencakup nama, jenis kelamin, alamat, nomor kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK), tempat tanggal lahir, usia, serta status lajang, atau menikah.

Data yang disebar dari tahun 2013, setahun sebelum pemilu 2014, dan sebagian besar data pemilih dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Akun yang menyebarkan di Raid Forums adalah Arlinst.

Pakar keamanan siber Pratama Persadha mengatakan, sangat berbahaya dan mengkhawatirkan jika data tersebut disebar dan digunakan pihak tidak bertanggung jawab, khususnya karena adanya data nomor KTP dan KK.

“Data yang disebar tanpa enkripsi sama sekali. Nomor KTP dan KK bersamaan, misalnya bisa digunakan untuk mendaftarkan nomor seluler dan juga melakukan pinjaman online bila pelaku mahir melengkapi data,” jelas Pratama yang merupakan Chairman lembaga riset siber Indonesia Communication & Informatian System Security Research Center (CISSReC), dalam keterangannya.

Sumber : ANTARA

BAGIKAN