Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkes Budi Gunadi Sadikin (kiri) dan Menkominfo Johnny G Plate (kanan) usai Penandatanganan SKB tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19  di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (12/1). (IST)

Menkes Budi Gunadi Sadikin (kiri) dan Menkominfo Johnny G Plate (kanan) usai Penandatanganan SKB tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (12/1). (IST)

Mendukung Tata Kelola Data Akurat, Mutakhir, dan Terpadu

Menkominfo dan Menkes Teken SKB Satu Data Vaksinasi Covid-19

Selasa, 12 Januari 2021 | 20:52 WIB
Emanuel Kure (emanuel.kure@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id -  Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19.

Menurut Menkominfo, penandatanganan SKB itu merupakan upaya memberikan kepastian hukum dalam mengatur Sistem Manajemen Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

"SKB mendukung oleh tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita bersama berharap agar program vaksinasi perdana yang akan dilakukan segera dapat berjalan dengan lancar," ujar Johnny, usai penandatanganan SKB di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, Selasa (12/1).

Menkominfo menyatakan, dalam dua hari terakhir, pemerintah telah menyelesaikan langkah-langkah final untuk menjamin keamanan vaksinasi Covid-19 di Indonesia. 

"Setelah sebelumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa halal Covid-19 produk dari Sinovac, kemarin, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan emergency use authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19 yang dijamin aman dan memiliki tingkat efisiensi melebihi standar yang ditetapkan WHO," paparnya.

Johnny menyatakan, pada Selasa (12/1) ini pula, telah menyaksikan uji coba Sistem Satu Data Vaksinasi Covid-19. Pelaksanaan uji coba juga berjalan dengan baik. "Sistem mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga dari tahap persiapan, pelaksanaan, proses pelaporan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan vaksinasi Covid-19," jelas dia.

Sementara itu, ada 12 diktum dalam SKB Nomor HK.03.01/MENKES/53/2021 dan Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur mengenai ketentuan umum dan teknis Satu Data Vaksinasi Covid-19 itu.

SKB menetetapkan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 sebagai sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk persiapan, pelaksanaan vaksinasi, proses pelaporan, monitoring, dan evaluasi dalam penyelenggaraan vaksinasi Covid-19. 

Dalam kesempatan tersebut, Menkominfo didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Mira Tayyiba dan Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Ismail.

Sedangkan Menkes didampingi Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuono dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi.

Turut hadir Direktur Utama Telkom Indonesia Ririek Andriansyah, Direktur Digital Business Telkom Muhammad Fajrin Rasyid, serta jajaran pejabat tinggi madya lingkup Kemkominfo, Kemenkes, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, jajaran Direksi BPJS Kesehatan, PT Bio Farma, dan Telkom. 

3 Peran Kemkominfo

Menkominfo juga menjelaskan, SKB tersebut mengatur pembagian kewenangan pemangku kepentingan dalam menjamin pengamanan serta pelindungan data agar vaksinasi Covid-19 dapat berjalan dengan baik. 

"Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menjadi wali data. PT Telkom Indonesia Tbk akan menjadi pihak yang mengoperasikan, mengembangkan, dan mengelola sistem informasi ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tuturnya.

Dia pun memerinci peran Kemkominfo berkaitan dengan tiga hal, yakni mendukung registrasi, integrasi data, dan keamanan data pribadi.

Pertama, mendukung integrasi aplikasi PeduliLindungi dalam sistem informasi satu data Covid-19. “PeduliLindungi akan digunakan dalam tahapan registrasi ulang dan juga tahapan penerbitan sertifikasi digital vaksinasi tahap pertama dan tahap kedua," jelasnya.

Kedua, kewenangan dalam melakukan integrasi tata kelola data sistem informasi. Kemkominfo akan melakukan mirroring data dengan sistem pusat data nasional yang tengah dikembangkan guna memvalidasi sasaran penerima vaksin yang datanya dikelola oleh beberapa kementerian dan lembaga.

Ketiga, lanjut dia, melakukan pengawasan untuk menjamin pemanfaatan data pribadi dan sistem informasi yang aman dan handal.

“Hal ini dilakukan Kemkominfo untuk memastikan penerapan prinsip perlindungan data pribadi serta keamanan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan operasional sistem informasi satu data vaksinasi covid-19," papar dia.

Menurut  Johnny, tiga hal tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi saat ini pelindungan data menjadi imperatif, "Saat ini, untuk memastikan keamanan data pemilik data menjadi imperatif yang payung hukumnya harus dicari dan dibentuk agar tata kelola ini dapat berjalan dengan baik," jelas Menkominfo.

 

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN