Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkominfo Rudiantara (Foto: Emanuel Kure/ID)

Menkominfo Rudiantara (Foto: Emanuel Kure/ID)

Menkominfo Pertanyakan Rencana KPI Awasi Youtube

Emanuel Kure, Selasa, 13 Agustus 2019 | 19:54 WIB

JAKARTA, investor.id - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mempertanyakan wacana dan rencana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang akan memberikan pengawasan terhadap produk konten video/film yang tayang di sejumlah aplikasi, antara lain Youtube dan Netflix. Selain itu, KPI diminta perlu memperjelas objek yang ingin diawasinya.

Menkominfo mengaku, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) masih akan mengkaji wacana KPI tersebut. Dalam pemahamannya, konten film yang tayang di aplikasi semacam Youtube berbeda dengan yang tayang di bioskop. Film di bioskop diawasi oleh Lembaga Sensor Film (LSF) sebelum tayang. Sedangkan Netflix merupakan perusahaan penyedia layanan video streaming (video on demand/VoD) dengan kontennya baru akan ketahuan setelah ditayangkan.

“Objeknya apa sih? Hanya sekedar melakukan sensor dan kalau kita lihat di dunia maya kan bukan sebelum ditayangkan disensor. Susah kan? Lain dengan film-film yang di bioskop itu disensor dulu baru boleh ditayangkan. Artinya begini, kita harus lihat kedudukan hukumnya seperti apa. Jangan sampai nanti saat pelaksanaannya malah tidak berdasarkan hukum,” kata Rudiantara di Jakarta, Senin (12/8).

Dia juga mengingatkan, bedasarkan UU tentang Penyiaran, KPI hanya berwenang mengawasi konteks penyiaran free to air (siaran gratis), seperti siaran pada televisi dan radio. Sedangkan konten yang dirilis melalui aplikasi VoD seperti Netflix, maupun media sosial seperti YouTube sangat terkait dengan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Kalau bicara KPI adalah dalam konteks free to air, mengacu pada Undang-Undang Penyiaran, di mana undang-undangnya sendiri belum direvisi. Tapi, kalau kita bicara dalam konteks Undang-Undang ITE, di sana dilihat mana-mana yang tidak diperbolehkan kontennya, apakah berkaitan dengan kesusilaan, atau sebagainya,” tambahnya.

Karena itu, objeknya perlu dikaji serta dasar hukumnya harus jelas jika KPI ingin mengawasi Netflix maupun Youtube. “Jangan sampai berlangsung, tetapi hukumnya belum jelas. Kami akan duduk bersama, tapi jangan lupa objektif. Konsekuensinya beda,” ungkap Rudiantara.

Peran Orang Tua

Di sisi lain, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), sebagai lembaga yang menaungi sekaligus mendorong akselerasi pengembangan inovasi-inovasi kreatif di Tanah Air, terutama di era digital saat ini, pun angkat bicara dengan wacana pengawasan KPI tersebut.

Deputi Infrastruktur Bekraf Hari Santosa Sungkari mengatakan, pihak yang bertanggung jawab untuk mengontrol anak-anak dalam menikmati televisi maupun konten-konten yang tersedia seperti di Netflix ataupun YouTube adalah orang tuanya. Orang tua memiliki peran dan tanggun jawab terhadap konten yang layak dan tidak layak untuk ditonton oleh anak-anaknya.

“Siapa yang mengontrol anak tidak nonton film dewasa dalam TV? Sama. Itu jawabannya. Yang mengontrol dalam Netflix siapa? Orang tuanya. Supaya tidak main gim anak-anak, siapa ? Itu orang tuanya,” kata Hari di Jakarta, pekan lalu.

Menurut Hari, orang tua yang lebih perlu dididik agar memberikan fasilitas dan tontonan yang layak bagi anak-anaknya. Karena, orang tua memiliki peran dan tanggung jawab yang besar terhadap anak-anaknya.

“Di rumah kan bisa saja nonton film TV kan banyak. Atau tiba tiba, anak anak nonton Netflix, itu kan orang tua enggak tahu. Tetapi, semua itu kan ada rating. Yang ngontrol itu adalah orang tuanya. Orang tua harus menjaga anaknya. Enggak boleh lepas tangan menyalahkan provider, gitu kan?” ujar Hari.

Hari juga menyampaikan kekhawatirannya apabila platform seperti Netflix maupun YouTube dilarang dan diawasi terlalu ketat karena akan berdampak negatif kepada para kreator konten Indonesia. “Karena, banyak kreator-kreator Indonesia juga di situ. Karena itu, orang tua gak boleh lepas tangan, punya konsekuensi kalau punya anak,” tegas Hari.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN