Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Netflix. Foto: finance.yahoo.com

Netflix. Foto: finance.yahoo.com

Netflix Harus Tunduk dengan Aturan Indonesia

Abdul Muslim, Rabu, 15 Januari 2020 | 08:31 WIB

JAKARTA, investor.id - Netflix, salah satu penyedia layanan media streaming melalui jaringan internet (over the top/OTT) asal Amerika Serikat, diharapkan mau tunduk kepada peraturan perundang-undangan Indonesia.

Selain harus membayar pajak kepada negara, OTT tersebut juga diharapkan mau bekerja sama dengan operator telekomunikasi di Tanah Air.  

Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) M Danny Buldansyah mengatakan, penyedia layanan konten digital, termasuk Netflix, harus mengikuti aturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain dengan berbadan hukum dan punya kantor di Indonesia.

Jika hal tersebut dipenuhi, pelanggan Netflix dari masyarakat Indonesia yang memiliki permasalahan, atau kendala dengan penyedia layanan konten digitalnya bisa langsung ditangani di Tanah Air.

"Selain itu, dengan adanya kantor perwakilan penyedia layanan digital di Indonesia, negara bisa memungut pajak. Kehadiran mereka di Indonesia harus bisa memberikan kontribusi positif bagi negara seperti pembayaran pajak dari perusahaan OTT asing tersebut," terang Danny, dalam keterangannya, Selasa (14/1).

Dia menjelaskan, keberadaan OTT asing di Indonesia bisa diibaratkan dengan ungkapan ‘benci tapi rindu’. Kondisi ini terjadi, terutama antara perusahaan operator telekomunikasi dan penyedia layanan OTT di Indonesia, khususnya penyedia layanan OTT video streaming asing.

Di satu sisi, perusahaan telekomunikasi membutuhkan trafik dari penyediaan layanan video streaming. Sedangkan penyedia layanan video streaming asing membutuhkan akses kontennya melalui jaringan telekomunikasi di Tanah Air.

Selama ini, operator telekomunikasi mengeluhkan hanya dijadikan sarana akses (dump pipe) tanpa mendapatkan benefit finansial dari keberadaan OTT tersebut. Kondisi ini sudah terjadi cukup lama dan hingga saat ini belum menemukan titik temu.

PMK BUT

Seperti diketahui, pemerintah telah menggeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 35/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Peraturan ini menjabarkan tentang kewajiban perpajakan bagi perusahaan, atau orang asing yang berbisnis di Indonesia, baik itu perusahaan konvensional maupun yang beroperasi secara digital. Hal ini tak terkecuali juga berlaku untuk Netflix dan OTT asing lain.

Namun kenyataannya, penyedia layanan konten digital seperti Netflix sampai saat ini belum mau menuruti perundang-undangan yang ada di Indonesia, seperti kewajiban untuk memiliki badan hukum Indonesia, atau BUT, dan membuka kantor perwakilan di Indonesia. 

Hingga saat ini, penyedia layanan konten digital seperti Netflix belum membuat BUT. Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah mengungkapkan masih mencari formula untuk memaksa perusahaan penyedia streaming video raksasa seperti Netflix untuk membayar pajak di Indonesia sesuai regulasi yang berlaku.

Menurut Menkeu, potensi pajak yang bisa dikutip dari biaya berlangganan seperti Netflix di Indonesia sangatlah besar. Tak hanya di Tanah Air, di Australia, Netflix juga punya masalah yang sama dengan otoritas pajak setempat.

"Masalah konsep mengenai ekonomi digital, tidak memiliki BUT, tapi aktivitasnya banyak. Maka, mereka memiliki kehadiran ekonomis yang signifikan, atau economy present yang signifikan,” tuturnya.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA