Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Jubir Kemkominfo Dedy Permadi. (IST)

Jubir Kemkominfo Dedy Permadi. (IST)

Sejak 2018, Kemkominfo Blokir 3.640 Konten SARA

Selasa, 27 April 2021 | 19:47 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah memblokir sebanyak 3.640 konten terkait ujaran kebencian, atau permusuhan yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di media sosial sejak tahun 2018 hingga 26 April 2021, pukul 14.00 WIB.

Juru Bicara Kemkominfo Dedy Permadi menyatakan, langkah yang dilakukan pertama kali, Kemkominfo memutus akses/memblokir (takedown) terhadap konten yang membahayakan terhadap keutuhan kehidupan berbangsa Indonesia tersebut.

“Dari 3.640 konten itu, di dalamnya termasuk pemutusan akses terhadap 54 konten yang diduga mengandung muatan kebencian dan permusuhan yang pertama kali diunggah oleh Joseph Paul Zhang,” jelas Dedy, dalam pernyataannya, seperti dikutip Selasa (26/4).

Menurut dia, Kemkominfo perlu memberikan penjelasan karena dalam beberapa hari dan minggu terakhir, masyarakat banyak yang membahas konten ujaran kebencian SARA dari Josep Paul Zhang yang diunggah ke kanal Youtube dan media sosialnya.

“Ada banyak pertanyaan yang masuk, apakah hanya konten Joseph Paul Zhang yang kami blokir? Jawabannya adalah tidak, dan kami ingin meng-update beberapa hal yang sudah dan terus dilakukan oleh Kemkominfo untuk penanganan konten ujaran kebencian yang terkait dengan SARA ini,” tegasnya.

Kemkominfo disampaikannya telah dan akan terus mengambil langkah tegas dalam menangani persebaran konten yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan, atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.

“Kembali lagi kami tegaskan, Kemkominfo bertindak tegas di dalam menangani konten ujaran kebencian yang berbau SARA,” ujar dia.

Syarat Takedown

Dalam penanganan pemutusan akses atas konten yang melanggar, Dedy menyebutkan tiga kriteria yang menjadi acuan. Pertama, konten yang mengandung muatan penghinaan terhadap agama-agama tertentu di Indonesia. Kedua, ajakan untuk membenci, atau melakukan kekerasan kepada pemeluk agama tertentu.

“Dan yang ketiga, terakhir, seruan untuk membenci individu dari kelompok, atau suku tertentu. Konten-konten yang telah di-takedown tersebut tersebar di berbagai situs platform media sosial, serta platform file sharing, atau berbagi konten,” ujarnya.

Penanganan konten yang mengandung unsur kebencian, atau permusuhan berdasarkan SARA dilakukan Kemkominfo sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ada tiga peraturan perundangan yang dijadikan rujukan. Pertama, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE).

“Hal tersebut khususnya pasal 28 ayat 2 bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan, atau kelompok masyarakat berdasarkan atas SARA,” jelasnya.

Kedua, pemblokiran dilakukan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), khususnya pasal 5, mengenai larangan pemuatan konten yang melanggar aturan di sistem elektronik dan pasal 96 terkait klasifikasi dan definisi konten yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Ketiga, regulasi yang baru saja tahun 2020 diterbitkan oleh Menkominfo Johnny G Plate, yaitu Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Hal tersebut khususnya pasal 13 mengenai kewajiban pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dilarang, serta pasal 15 mengenai ketentuan waktu serta prosedur pemutusan akses konten yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan pemutusan, atau penanganan konten, Kemkominfo bersinergi dengan pemangku kepentingan lintas kementerian, lembaga, dan pengelola platform.

Tak Ada Toleransi

Menurut Dedy, tidak ada toleransi atas konten yang menyebarkan kebencian terhadap individu, atau kelompok berdasarkan SARA karena merupakan konten yang melanggar peraturan perundang-undangan.

“Kemkominfo tidak akan memberikan toleransi serta akan menindak tegas dengan melakukan pemblokiran, atau pemutusan akses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tandasnya.

Kepada masyarakat, dia pun mengimbau agar tidak turut menyebarluaskan konten, atau muatan elektronik yang berisi ujaran kebencian, perundungan siber, hoaks, dan berbagai konten yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Guna menjaga perdamaian bangsa dan ruang digital Indonesia supaya tetap  bersih, sehat, dan bermartabat, Kemkominfo juga mengharapkan masyarakat tidak terprovokasi atas hasutan yang ditujukan untuk memunculkan kebencian antarwarga negara.

“Kami juga memohon kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi dan tidak terhasut dengan ajakan-ajakan yang ada untuk memusuhi, atau membenci, baik kelompok maupun individu berdasarkan alasan SARA, atau apa pun,” harap Dedy.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN