Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar dalam Sidang Dewan SDA Nasional.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar dalam Sidang Dewan SDA Nasional.

Dewan SDA Nasional Hasilkan Raperpes Kebijakan Pengelolaan SDA

Rabu, 9 Juni 2021 | 22:25 WIB
Muawwan Daelami (muawwan@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Menteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang juga Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional menyampaikan

Sidang Dewan SDA Nasional yang membahas kegiatan program kerja 2020 dan usulan agenda kerja 2021 telah menghasilkan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpes) mengenai Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA.

"Raperpes tersebut sudah tersusun dan akan segera dilakukan pembahasan antar kementerian setelah rapat sidang pleno ini, sebelum disampaikan kepada Presiden,” kata Menteri Basuki dalam sidang Pleno Dewan SDA Nasional yang dilaksanakan melalui video conference di Jakarta, Rabu (9/6).

Menteri Basuki menambahkan, hal yang perlu diputuskan dalam sidang pleno yaitu Substansi Draft Rekomendasi terkait Perspektif Sumber Daya Air untuk Pengembangan Calon Ibu Kota Negara, Substansi Draft Rekomendasi terkait Pengendalian Erosi dan Sedimentasi untuk Pelestarian Fungsi Waduk, Substansi Draft Rekomendasi terkait Penyusunan Metodologi Indeks Ketahanan Air, dan Penetapan Rencana Kerja Dewan SDA Nasional Tahun 2021.

Diketahui pada 2021 ini, kebijakan Dewan SDA Nasional akan melakukan penyusunan matriks tindak lanjut pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan SDA, penyiapan masukan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan SDA dan fasilitasi peran pemda dalam penyusunan ketahanan air nasional. Tindak lanjut kegiatan tersebut akan mulai dilaksanakan sesuai timeline yang telah disusun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Dewan SDA Nasional
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Dewan SDA Nasional

Menurut Menteri Basuki, Raperpes tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA yang disampaikan dalam sidang pleno tersebut merupakan satu dari delapan realisasi kegiatan kerja Dewan SDA Nasional Tahun 2020 yang disampaikan dalam sidang pleno.

Kedua, penyusunan matriks tindak lanjut pelaksanaan Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA telah dilakukan koordinasi penyelarasan program dan kegiatan 16 kementerian dan lembaga serta Matriks Kebijakan Nasional (Jaknas) SDA.

"Adapun hasilnya akan disampaikan kepada masing-masing Kementarian/Lembaga melalui surat Ketua Dewan SDA Nasional,” ujar Menteri Basuki. 

Ketiga, review kebijakan pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (SIH3) pada tingkat Nasional. Bahkan Draft Raperpres telah dibahas secara internal di BMKG.

Lebih jauh, substansi Raperpres tentang Penguatan dan Pengembangan Kebijakan Pengelolaan SIH3 juga telah disepakati dalam Sidang Pleno dan disampaikan oleh Ketua Dewan SDA Nasional kepada BMKG untuk ditindak lanjuti penetapannya.

Keempat, penyiapan masukan peraturan perundangan terkait pengelolaan SDA telah diselesaikan dan selanjutnya diakomodir dalam PP turunan UU 17 tahun 2019. Kelima, penyusunan rekomendasi solusi mendasar tentang kebijakan terpadu antar kementerian dan lembaga dalam menangani masalah kekeringan. Keenam, kebijakan pengelolaan SDA di calon Ibu Kota Negara (IKN).

Ketujuh, rekomendasi terkait pengendalian erosi dan sedimentasi untuk pelestarian fungsi waduk baru yang dibangun. Terakhir kedelapan, rekomendasi terkait penyusunan metodologi indeks ketahanan air telah selesai dirumuskan awal Februari 2021.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Dewan SDA Nasional menilai, Raperpres tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA ini sangat penting untuk pengelolaan sumber daya air yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan, sekaligus untuk mendorong terciptanya tatanan air nasional.

Menurut dia, hal ini akan menjamin ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.

"Tentu, ketahanan air nasional tidak dapat terwujud tanpa adanya kolaborasi baik antara kementerian, lembaga, masyarakat maupun dunia usaha,” tutup Airlangga.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN