Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Giant Sea Wall. Foto: IST

Giant Sea Wall. Foto: IST

Giant Sea Wall Harus Dibangun

Selasa, 14 Januari 2020 | 15:30 WIB
F Rio Winto

 JAKARTA, investor.id – Rencana pembangunan proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall) harus dilanjutkan untuk mengamankan Jakarta dari bencana banjir. Giant sea wall juga efektif mencegah Jakarta dari bahaya tenggelam akibat turunnya permukaan tanah dan semakin naiknya permukaan laut. Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mesti mendukung program tersebut.

Hal itu diungkapkan pengamat tata kota Yayat Supriyatna dan Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Firdaus Ali dalam Luch Talk BeritasatuTV di Beritasatu Plaza Jakarta, Senin (13/1/2020).

Proyek giant sea wall merupakan bagian dari Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Proyek ini sedang dikaji pemerintah pusat, dengan melibatkan sejumlah ahli dari Belanda, Korea Selatan, dan Jepang.

Yayat Supriyatna. Sumber: BSTV
Yayat Supriyatna. Sumber: BSTV

Untuk proyek NCICD, pemerintah sejak 2014 telah membangun tanggul pesisir pantai dan tanggul sungai di zona paling kritis. Panjang tanggul yang dibangun rencananya mencapai 120 Km. Khusus untuk giant sea wall di lepas pantai, panjangnya sekitar 35 km.

Berbeda dengan proyek NCICD yang terus berjalan, pembangunan giant sea wall masih dikaji. Tahun ini, kajian proyek tersebut ditargetkan rampung.

Mematangkan Kajian

Menurut Staf Khusus Menteri PUPR Firdaus Ali, Kementerian PUPR sedang mematangkan kajian pembangunan proyek giant sea wall. Kajian mencakup aspek teknis, lingkungan, sosial, dan pembiayaan.

“Kami sudah menuntaskan kajian aspek teknis, lingkungan, dan sosial, tinggal aspek pembiayaannya,” kata dia.

Firdaus menjelaskan, aspek pembiayaan sangat penting, karena proyek giant sea wall merupakan proyek pembangunan infrastruktur yang sifatnya massif dan membutuhkan biaya sangat besar.

Pakar Bioteknologi Universitas Indonesia (UI) Firdaus Ali. Sumber: BSTV
Pakar Bioteknologi Universitas Indonesia (UI) Firdaus Ali. Sumber: BSTV

“Tentu biayanya tidak bisa dibebankan kepada anggaran pusat atau daerah. Ini menjadi sangat krusial,” tandas dia.

Firdaus Ali menegaskan, pembangunan sistem atau pengamanan Jakarta tidak bisa ditawar-tawar lagi karena sudah sangat mendesak dan tidak ada pilihan lain.

“Kalau ada yang meragukan dan mengatakan kita tidak butuh sistem pengamanan ibu kota, khususnya dari ancaman tenggelam akibat permukaan tanah yang turun terus dan air laut yang naik signifikan, saya pikir sangat super naif, sebab tidak ada pilihan lain,” tandas dia.

Wilayah DKI Jakarta, kata Firdaus, terletak di kawasan pesisir.

Selain itu, sebagianbesar elevasi (ketinggian) kawasan pantai utara (pantura) Jakarta ratarata sudah di bawah permukaan air laut. “Kita tidak punya sistem pengamanan tanggul, sehingga Jakarta tidak akan aman. Kenapa? Karena tanahnya turun terus,” tutur dia.

Firdaus Ali mengungkapkan, untuk mengamankan Jakarta dalam jangka panjang hingga ratusan tahun ke depan, pemerintah harus membangun megastruktur di lepas pantai.

“Tanggul laut yang dikenal sebagai giant sea wall akan bersifat multifungsi, tidak hanya tanggul semata, tapi juga mencakup water front city area,” ucap Firdaus.

Para pengembang, menurut Firdaus, bisa memanfaatkan kawasan tersebut. “Nanti ada jalur transortasinya, utility-nya lengkap,” ucap dia.

Kecuali itu, kata dia, pembangunan giant sea wall akan tetap menjaga komunitas nelayan dan kearifan lokal di pesisir Jakarta.

“Nanti di kiri dan kanan ada dua perkampungan nelayan modern dan terpadu. Ada sekolah anak nelayan, ada penambat kapal nelayan, dan semuanya dibuat perfect sekali. Semua ini bagian rencana giant sea wall,” papar dia.

Perihal anggaran NCIDC, Firdaus mengatakan, anggarannya disesuaikan dengan tahapan-tahapan pembangunannya. “Tahapan pertama atau A adalah memperkuat tanggul pantai dengan sungai di muara. Ini yang sekarang dikerjakan, tapi belum tuntas sepenuhnya,” ujar dia.

Selanjutnya, menurut dia, adalah tahap B, yaitu pembangunan tanggul lepas pantai, kemudian tahap C pembangunan tanggul di lepas pantai sebelah timur.

“Ini perlu dimatangkan, sebab biayanya sangat besar karena bukan hanya membangun tanggul, melainkan juga membangun daratan,” tutur dia.

Dia menambahkan, dalam proyek tersebut bakal dibangun ada bendungan lepas pantai dan sistem sanitasi. “Tidak mungkin kan limbah masuk ke Teluk Jakarta lagi. Kita akan punya 15-16 zona pengelolaahn limbah domestik,” ujar dia.

Firdaus menjelaskan, masing-masing propek di NCIDC dan giant sea wall bakal diintergrasikan. “Jadi, jika pembangunan tanggul diselesaikan seluruhnya, Jakarta akan jauh lebih baik dibandingkan saat ini. Jika pada 2024 ibu kota negara dipindah, Jakarta akan jauh lebih hebat,” tegas dia.

Firdaus Ali mengakui, penanggung jawab pembangunan giant sea wall berikut anggarannya terdiri atas tiga pihak. Pertama, pemerintah pusat melalui Balai Besar Ciliwung-Cisadane. Kemudian, Pemprov DKI Jakarta melalui APBD.

“Yang menjadi domain pemerintah pusat mencapai 4.600 meter, itu total. Sudah kami kerjakan 4.500 meter. Ini untuk mengamankan sementara. Kami berpacu dengan waktu,” kata dia.

Penurunan Tanah

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna. Foto: youtube
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna. Foto: youtube

Pengamat tata kota Yayat Supriatna mengungkapkan, Jakarta mengalami penurunan struktur tanah secara terus- menerus. Di sisi lain, permukaan air laut terus naik.

“Fakta ini tidak bisa ditolak. Ada kebutuhan air baku yang makin lama semakin meningkat. Bahkan, ada zona merah tidak boleh mengambil air tanah yang tetap harus ada izin karena sudah ada pengendalian,” kata dia.

Dengan fakta-fakta tersebut, menurut dia, tak ada alasan untuk menolak pembangunan NCIDC dan giant sea wall.

“Realitas yang harus dihadapi setiap musim penghujan, seperti pada awal tahun baru kemarin, kota Jakarta mengalami kerugian sampai Rp 1 triliun,” ujar dia.

DKI Jakar ta, kata Yayat, terus- menerus berada dalam ancaman tenggelam akibat naiknya permukaan laut dan turunnya permukaan tanah.

“Kita harus ingat saudara-saudara kita di pesisir Jakarta, mereka hidup dalam kualitas rendah. Bayangkan, setiap hari lingkungan mereka selalu tergenang saat rob terjadi. Apakah itu akan terus dibiarkan?!” tandas dia.

Dengan kata lain, menurut Yayat Supriatna, pembangunan NCIDC dan giant sea wall adalah opsi yang tak terhindarkan. “Kalau dibawa ke arah politis repot, karena politis tidak menyelesaikan persoalan,” ucap dia.

Yayat mengakui, wilayah DKI Jakarta memiliki ‘cacat bawaan’ berupa 13 sungai yang bermuara di Teluk Jakarta. “Kita berada di tataran banjir. Sedimentasinya tinggi, sedangkan hulunya dalam kondisi kurang terjaga. Memilih Jakarta sebagai ibu kota negara kan juga bukan karen pilihan, melainkan karena warisan. Kita sebenarnya mewarisi kota yang sudah punya masalah sejak dulu,” papar dia.

Pemprov DKI Jakarta

Pengamat tata air Universitas Indonesia (UI) Firdaus Ali. Foto: reklamasi-pantura.com
Pengamat tata air Universitas Indonesia (UI) Firdaus Ali. Foto: reklamasi-pantura.com

Firdaus Ali mengemukakan, pascabanjir 2007, Kementerian PUPR berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, khususnya dengan Pemkab Bogor dan Cianjur. “Pascabanjir 2013, kami sepakat bagaimana mengamankan ibu kota dan sekitarnya melalui pendekatan struktural dan nonstruktural. Itu dimulai terpadu dari hulu ke hilir, semua sudah disetel, sehingga ada normalisasi,” ujar dia.

Langkah lainnya adalah membangun bendungan Ciawi Sukamahi. “Sebetulnya semua sudah matang. Bahan kajiannya sangat tebal dan sangat banyak, tinggal diimplementasikan,” ucap dia.

Dia mengatakan, jika Pemprov DKI Jakarta tidak setuju, itu merupakan haknya. “Tapi DKI Jakarta kan ibu kota negara. Kondisi ini berbeda dengan dengan pemprov lainnya. Apalagi, pusat pemerintahan dan perwakilan negara lain ada di di sini,” ucap dia.

Rp 600 Triliun

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari situs resmi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), proyek NCICD ditaksir menelan biaya Rp 600 triliun. Keseluruhan fase proyek tersebut mencakup pembangunan tanggul raksasa di bagian utara dari Teluk Jakarta sebagai cara untuk melindungi ibu kota negara dari banjir.

Di dalam tanggul akan dibuat laguna-laguna besar untuk menampung aliran dari 13 sungai di Jakarta. Megaproyek NCICD digulirkan mengingat lebih dari separuh penduduk Jakarta tinggal di area pesisir dan aktivitas perekonomian utama perkotaan juga banyak berkembang di kawasan pesisir.

Di kawasan ini terdapat aliran 13 sungai besar yang bermuara di Teluk Jakarta, dan 40% wilayahnya merupakan dataran rendah yang berada di bawah muka air laut pasang. Banjir di kawasan pesisir Jakarta diperburuk oleh menurunnya muka tanah akibat ekstrasi pemanfaatan air tanah dalam yang berlebihan. (c01/az)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN