Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
H Infrastructure Limited mengajukan gugatan pailit kepada PT Bangun Cipta Kontraktor (BCK) di Pengadilan Niaga pada pengadilan Jakarta Pusat

H Infrastructure Limited mengajukan gugatan pailit kepada PT Bangun Cipta Kontraktor (BCK) di Pengadilan Niaga pada pengadilan Jakarta Pusat

HIL Ajukan Replik Permohonan Pailit Bangun Cipta Kontraktor

Parluhutan Situmorang, Selasa, 12 November 2019 | 19:27 WIB

JAKARTA, Investor.id - Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima replik dari H Infrastructure Limited  (HIL) terkait permohonan pailit terhadap PT Bangun Cipta Kontraktor (BCK). Hal ini dilakukan setelah BCK mengajukan tanggapan atas permohonan pailit dari HIL.

 

Pengacara H Infrastructure Limited Representative Office Ian PSSP Siregar mengatakan, pihaknya telah menyampaikan replik atas tanggapan BCK terkait permohonan pernyataan pailit dari HIL. "Majelis hakim sudah menerima replik yang kami sampaikan," kata Ian di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (12/11).

Dia menyebutkan, persidangan tersebut dipimpin oleh Hakim Ketua Abdul Kohar yang didampingi Hakim Anggota, John Tony Hutauruk. "Kuasa hukum dari BCK (Hendry Muliana Hendrawan) juga hadir pada persidangan ini. Nantinya, sidang dilanjukan dengan penyampaian duplik dari pihak lawan," ucap Ian.

Dalam replik tersebut, dia mengatakan, HIL secara tegas menolak seluruh tanggapan yang disampaikan BCK pada 4 November 2019. Di antaranya, HIL menolak pernyataan BCK yang menyebutkan bahwa  HIL bukan pihak dalam joint operation agreement (JOA) tertanggal 29 Januari 2015.

“HIL justru pihak yang termasuk dalam JOA dan diakui berdasarkan izin dari pemerintah Indonesia, sehingga memiliki legal standing untuk mengajukan tuntutan pailit kepada BCK berdasarkan JOA,” ungkapnya.

Pihaknya juga menolak dalil BCK yang tidak mengakui pemohon pailit bukan pihak dalam JOA. Karena, BCK menyampaikan bahwa Hawkins Infrastructure Limited Representative Office (HILRO) yang merupakan perwakilan Hawkins Infrastructure Limited (HIL) berbeda badan hukum dengan H Infrastructure Limited.

Berdasarkan Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing tertanggal 31 Desember 2014 dari Kementerian Pekerjaan Umum RI kepada Hawkins Infrastucture Limited, No. IK.01.01.06/EC/KTR/207/2014, ID: 64-1.1, pemberian izin perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing menjadi kewenangan Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pada replik H Infrastructure Limited menyebutkan bahwa Hawkins Infrastructure Limited telah berganti nama menjadi H Infrastructure Limited dengan Sertifikat No. 124/1/IK.01.01.06/2017/R4, Nomor Identitas: NZ.1 yang diterbitkan BKPM pada 11 Desember 2017.

Ian menjelaskan, perubahan nama Hawkins Infrastructure Limited menjadi H Infrastructure Limited terjadi pada 3 April 2017 dan kliennya sudah memberitahukan ke BKPM mengenai penunjukkan perwakilan H Infrastructure Limited di Indonesia dengan memberikan bukti-bukti dokumen ke BKPM. "Sehingga, terbukti klien kami mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pailit," tegasnya.

Sementara itu, kuasa hukum H Infrastructur Limited Representative Office, Anthony LP Hutapea berharap agar majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bisa menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pernyataan pailit yang diajukan kliennya terhadap Bangun Cipta Kontraktor.

Selain itu, lanjut Anthony, majelis hakim yang menangani kasus ini menyatakan bahwa Bangun Cipta Kontraktor berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Serta, menunjuk hakim dari hakim-hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan Bangun Cipta Kontraktor.

Anthony juga berharap agar ada penunjukan dan pengangkatan Fitri Safitri sebagai Kurator proses kepailitan atau Pengurus jika Bangun Cipta Kontraktordiputus dan masuk dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). "Dan juga membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo kepada Bangun Cipta Kontraktor," ujar Anthony.

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA