Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Novie Riyanto, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub. Sumber: BSTV

Novie Riyanto, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub. Sumber: BSTV

Ini Ketentuan Naik Pesawat Selama Larangan Mudik

Kamis, 8 April 2021 | 22:51 WIB
Thresa Sandra Desfika (thresa.desfika@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id   - Menyusul adanya kebijakan larangan mudik Lebaran, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto menyampaikan, selama periode larangan mudik tersebut mulai 6-17 Mei 2021, diputuskan untuk melarang sementara penggunaan transportasi udara yang berlaku untuk angkutan udara niaga dan bukan niaga.

Untuk badan usaha angkutan udara yang akan melakukan penerbangan yang dikecualikan, badan usaha tersebut dapat menggunakan izin rute eksisting, atau mengajukan flight approval kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

“Pelarangan ini bersifat menyeluruh, namun masih ada pengecualian-pengecualian. Karena kita tahu transportasi udara mempunyai karakteristik yang khusus untuk bisa menghubungkan satu titik dengan titik yang lain,” kata Novie dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (8/4/2021).

Beberapa pengecualian larangan perjalanan menggunakan transportasi udara antara lain untuk pimpinan lembaga tinggi negara RI dan tamu kenegaraan; operasional kedutaan besar, konsulat jenderal dan konsulat asing serta perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia; operasional penerbangan khusus repatriasi yang bukan untuk angkutan Lebaran atau mudik; operasional penegakan hukum, ketertiban dan pelayanan darurat; serta operasional angkutan kargo, angkutan udara perintis, dan operasional lainnya dengan seizin Kementerian Perhubungan. Bagi badan usaha yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Jadi, sudah jelas meniadakan untuk angkutan Lebaran. Sedangkan rute-rute penerbangan, bandara, itu tetap terbuka  untuk mengantisipasi hal-hal yang kita butuhkan, tetapi tidak untuk keperluan mudik. Rute-rute penerbangan tetap akan melayani untuk yang logistik, keperluan dinas tertentu, dan yang lain. Jadi, pembatasan tidak ada, tetapi pelarangan yang ada atau peniadaan angkutan Lebaran,” jelas Novie.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN