Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi. Foto: IST

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi. Foto: IST

Ini Rincian Larangan Mudik dan Pengecualiannya di Moda Darat

Kamis, 8 April 2021 | 18:48 WIB
Thresa Sandra Desfika (thresa.desfika@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menjelaskan, untuk sektor transportasi darat terdapat sejumlah kendaraan yang tidak boleh beroperasi selama periode larangan mudik pada 6-17 Mei 2021.

"Saya akan menyampaikan pertama hal-hal yang dilarang dulu," kata Budi Setiyadi dalam konferensi pers secara virtual pada Kamis (8/4/2021).

Pertama, yang dilarang adalah kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan juga mobil penumpang. Kedua, kendaraan bermotor perseorangan dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, dan sepeda motor. Ketiga, kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

Kendati demikian, sebut Budi, ada pengecualian bagi masyarakat yang boleh melakukan perjalanan, yaitu yang pertama adalah yang bekerja atau perjalanan dinas untuk aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN, pegawai BUMD, Polri, TNI, pegawai swasta yang dilengkapi dengan surat tugas dengan tanda tangan basah dan cap basah dari pimpinannya.

"Kemudian berikutnya adalah kunjungan keluarga yang sakit, kemudian kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dunia, kemudian ibu hamil dengan satu orang pendamping itu juga masih diperbolehkan untuk melakukan perjalanan," papar Budi.

Selain itu, yang diperbolehkan untuk melakukan perjalanan adalah untuk kepentingan melahirkan dengan maksimal dua orang pendamping serta pelayanan kesehatan yang darurat.

Lalu, tambah dia, untuk pengecualian kendaraan yang masih boleh melanjutkan perjalanan yang pertama adalah kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara Republik Indonesia. Kemudian berikutnya adalah kendaraan dinas operasional berpelat dinas TNI dan juga Polri.

Kemudian berikutnya adalah kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, kendaraan pemadam kebakaran, ambulan, dan mobil jenazah. Kemudian mobil barang dengan tidak membawa penumpang.

"Jadi khusus hanya mobil barang yang membawa barang saja bukan untuk membawa penumpang. Seperti kasus tahun lalu banyak mobil barang yang digunakan untuk membawa penumpang itu tidak boleh," papar Budi.

Dia menambahkan, kendaraan yang digunakan pelayanan kesehatan darurat ibu hamil juga boleh melanjutkan perjalanan dan anggota keluarga intinya yang akan mendampingi.

"Kemudian kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja migran Indonesia, warga negara Indonesia, dan pelajar mahasiswa yang berada di luar negeri serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku," imbuh dia.

Terkait masalah aglomerasi, kata Budi, ada beberapa daerah yang sudah dikecualikan dalam peraturan sehingga masih boleh ada pergerakan, antara lain aglomerasi Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo; Jabodetabek; Bandung Raya;  Semarang, Kendal, Demak, Bungaran, dan Purwodadi; Yogya raya; Solo raya;  Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, dan Sidoarjo.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN