Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Novie Riyanto, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub. Sumber: BSTV

Novie Riyanto, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub. Sumber: BSTV

Kemenhub: Larangan Mudik dengan Pesawat Bersifat Menyeluruh

Kamis, 8 April 2021 | 21:37 WIB
Thresa Sandra Desfika (thresa.desfika@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan larangan mudik berupa Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto menjelaskan, untuk sektor penerbangan yang dilakukan adalah pelarangan sementara dalam masa mudik Lebaran adalah penggunaan transportasi udara untuk angkutan udara niaga dan bukan niaga.

"Pelarangan ini bersifat menyeluruh, namun masih ada pengecualian karena kita tahu bahwa transportasi udara ini mempunyai karakteristik yang khusus untuk bisa menghubungkan satu titik dengan titik yang lain," kata Novie dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (8/4/2021).

Novie mengatakan, badan usaha angkutan udara yang akan melakukan penerbangan yang dikecualikan dapat menggunakan izin rute yang sudah ada atau mengajukan flight approval  kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Novie menyebutkan, pengecualian tidak diberlakukan untuk perjalanan transportasi udara untuk pimpinan lembaga tinggi negara RI dan tamu kenegaraan. Kedua, operasional kedutaan besar, konsulat jenderal dan konsulat asing, serta perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia. Selain itu, operasional penerbangan khusus repatriasi.

"Ini maksudnya repatriasi flight. Tapi sudah kita sampaikan tidak untuk angkutan Lebaran atau mudik, yaitu orang yang melakukan pemulangan WNI maupun WNA," jelas Novie.

Kemudian, yang dikecualikan dari larangan adalah operasional penegakan hukum, ketertiban dan pelayanan darurat.

"Juga di dalamnya mengakomodasi operasional angkutan kargo, operasional angkutan udara perintis, dan operasional lainnya dengan seizin dari Kemenhub," papar Novie.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN