Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Maskapai RI Bebas Terbang ke India

Antara, Selasa, 25 Januari 2011 | 09:28 WIB


JAKARTA -- Pemerintah Indonesia dan India dijadwalkan menandatangani perubahan perjanjian hubungan udara (air services agreement/ASA) pada Selasa (25/1) di India. Dalam perjanjian baru itu, kedua Negara sepakat menerapkan multi designated airlines dalam melakukan penunjukan maskapai yang bisa terbang di wilayah udara kedua negara itu.

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Herry Bhakti Singayudha Gumay mengungkapkan, dengan kesepakatan itu, berarti maskapai nasional yang bisa ditunjuk untuk terbang ke langit udara India bisa lebih dari satu.

Demikian juga maskapai India yang bisa terbang ke Indonesia tak hanya satu perusahaan penerbangan. “Revisi perjanjian udara ini untuk mengakomodasi keinginan sejumlah maskapai Indonesia dan India yang memang ingin terbang langsung ke masing-masing negara. Jadi kedua negara sepakat untuk menerapkan multi designated airlines,” kata Herry, yang ketika dihubungi tengah berada di New Delhi, India, mendampingi Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Senin (24/1).

Sedianya, penandatanganan revisi perjanjian itu dilakukan Menteri Perhubungan Indonesia dengan Menteri Transportasi India dan disaksikan oleh Perdana Menteri India dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungan kenegaraannya ke India pada 24-26 Januari 2011.

Herry Bhakti mengungkapkan, revisi perjanjian udara itu akan menjadi payung hukum untuk dibuatnya perjanjian lainnya yang lebih spesifik. Misalnya, jumlah dan nama maskapai penerbangan masing-masing negara yang bisa terbang di langit udara kedua negara, juga jumlah atau trafik penerbangan yang bisa dimanfaatkan maskapai masingmasing negara.

“Belum bisa bilang maskapainya siapa, sebelumnya memang ada kabar Jet Airways mau terbang ke Indonesia, tapi kan belum ada paying hukum yang dilakukan secara government to government (g to g),” ungkap dia.

Belum AJukan Izin
Kepala Subdit Angkutan Udara Berjadwal Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, Hemi Pamuraharjo, menambahkan, hingga kini maskapai India yang sudah terbang ke Indonesia baru Air India. Air India terbang berjadwal dengan melalui transit di Bandara Changi, Singapura. Sedangkan belum ada maskapai nasional yang terbang ke India.

“Jet Airways juga sepertinya belum mengajukan perizinan ke Kemenhub. Kalau dari India itu maskapai Air India yang terbang tidak langsung atau transit dulu di Singapura,” ungkap Hemi.

Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar mengatakan, pihaknya tahun ini siap terbang ke India. Garuda Indonesia sedianya akan terbang ke dua kota di India, yakni New Delhi dan Mumbai. Pemerintah Indonesia dan India telah menandatangani ASA pada 18 September 1968.

Guna menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan dunia penerbangan saat ini, pemerintah Indonesia dan India telah melakukan perundingan awal atas perjanjian udara itu dengan menandatangani nota kesepahaman penerbangan berjadwal bagi maskapai masing-masing negara di New Delhi, India, pada 25-26 Mei 2010.

Kapuskom Publik Kemenhub Bambang Supriyadie Ervan mengatakan, pokok-pokok materi dalam ASA yang disepakati untuk diperbaharui adalah mengenai definisi wilayah (territory), penunjukan perusahaan penerbangan, tarif, keselamatan dan keamanan penerbangan. Dengan pembaruan perjanjian itu, kedua negara sepakat Indonesia akan melakukan kedaulatannya sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982.

Sedangkan untuk penunjukan perusahaan penerbangan, kedua belah pihak sepakat untuk menganut multi designated airlines. Kesepakatan mengenai tarif adalah dengan menggunakan asas double disapproval. Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan standar ICAO dalam perumusan pasal mengenai keamanan dan keselamatan penerbangan dalam perjanjian tersebut. (ari)

BAGIKAN