Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Jembatan timbang. Ilustrasi: jembatantimbang.net

Jembatan timbang. Ilustrasi: jembatantimbang.net

Pelanggaran di Jembatan Timbang Berkurang

Thresa Sandra Desfika, Jumat, 8 November 2019 | 17:26 WIB

JAKARTA, investor.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat adanya tren penurunan pelanggaran truk yang memasuki jembatan timbang selama periode Januari-Oktober 2019. Dari total 1,8 juta truk yang masuk ke jembatan timbang hanya 31% yang melanggar batas dimensi dan muatan, sisanya 69% memenuhi ketentuan.

Direktur Prasarana Transportasi Darat Kemenhub Risal Wasal menjelaskan, sejak adanya peningkatan pengelolaan dan pengawasan jembatan timbang oleh pemerintah pusat serta koordinasi dengan stakeholders lain, tingkat pelanggaran dari kendaraan yang masuk ke jembatan timbang mengalami penurunan.

"Ini bahkan dulu trennya itu lebih banyak yang melanggar. Tapi, kalau Januari-Oktober 2019, malah berbalik, lebih banyak yang sesuai ketentuan dibandingkan yang melanggar. Yang sesuai ketentuan 1,1 juta truk dan yang melanggar sekitar 700.000 kendaraan," ungkap Risal di Jakarta, Jumat (8/11).

Risal menjelaskan, pihaknya memang berupaya meningkatkan kinerja jembatan timbang sehingga fungsinya bisa dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut sebagai langkah Kemenhub dalam merealisasikan bebas kendaraan bermuatan lebih dan melanggar dimensi pada 2021.

Selain mengoptimalkan jembatan timbang, lanjut Risal, pihaknya juga akan memastikan jalan tol bebas truk bermuatan dan berdimensi lebih pada 2020 dengan memasang jembatan timbang portable. "Seluruh jalan tol akan bebas trul ODOL (over dimension over load) pada tahun depan," lengkap Risal.

Lebih jauh, Risal menuturkan, secara bertahap penanganan truk ODOL bakal dilakukan ke lintas penyeberangan. Mulai Februari 2020, pihaknya memberlakukan kebijakan bebas kendaraan odol di lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi sebelumnya meminta, para pemilik barang dan truk untuk bersama-sama dengan pemerintah berkomitmen menjalankan program bebas kendaraan ODOL sehingga negara bisa mengalokasikan anggaran untuk membangun sektor lain ketimbang terus memperbaiki jalan yang rusak akibat kendaraan ODOL.

“Saya meminta kepada pihak-pihak yang terkait bahwa persoalan ODOL ini merupakan tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita terlambat menyadari bahwa hal ini dapat merugikan banyak pihak, tidak hanya mengakibatkan korban jiwa namun negara turut dirugikan,” imbuh Budi

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA