Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Moderator yang juga Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings Primus Dorimulu (kiri) dan Pemimpin Redaksi Majalah Investor Komang Darmawan (kanan) berfoto bersama panelis, masing-masing CEO PT Kiran Resources Indonesia Soebowo Musa, Direktur Utama PT Bahana Sekuritas Feb Sunandar, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Kennedy Simanjuntak, Nurul Ichwan, Dandung Sri Harninto saat acara Infrastructure Outlook Forum 2020 di sela Indonesia Infrastructure Week 2019 di Jakarta, Kamis (7/11/2019). Foto: UTHAN A RACHIM

Moderator yang juga Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings Primus Dorimulu (kiri) dan Pemimpin Redaksi Majalah Investor Komang Darmawan (kanan) berfoto bersama panelis, masing-masing CEO PT Kiran Resources Indonesia Soebowo Musa, Direktur Utama PT Bahana Sekuritas Feb Sunandar, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Kennedy Simanjuntak, Nurul Ichwan, Dandung Sri Harninto saat acara Infrastructure Outlook Forum 2020 di sela Indonesia Infrastructure Week 2019 di Jakarta, Kamis (7/11/2019). Foto: UTHAN A RACHIM

RP 6.445 TRILIUN, INVESTASI INFRASTRUKTUR 2020-2024

Pembangunan Infrastruktur Harus Libatkan Pengusaha Lokal

Thresa Sandra Desfika, Jumat, 8 November 2019 | 14:43 WIB

JAKARTA, investor.id – Stok infrastruktur Indonesia yang rendah, hanya 43% dari Produk Domestik Bruto (PDB), menjadi titik lemah iklim investasi. Karena itu, pembangunan infrastruktur harus diakselerasi dan melibatkan swasta. Kebutuhan pembangunan infrastruktur dalam lima tahun ke depan mencapai Rp 6.445 triliun, 42% di antaranya bersumber dari swasta.

Dalam konteks itu, pembangunan infrastruktur ke depan harus mampu menggerakkan perekonomian Indonesia serta lebih banyak lagi melibatkan produk dan pelaku usaha di dalam negeri. Selain itu, infrastruktur yang sudah selesai dibangun juga diharapkan bisa langsung dirasakan dampaknya dalam jangka pendek. Seiring dengan itu, tingginya kandungan impor untuk proyek infrastruktur harus diminimalisasi agar tidak memperburuk neraca perdagangan.

Demikian benang merah diskusi “Infrastructure Outlook Forum 2020” yang diselenggarakan Berita Satu Media Holdings di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (7/11). Diskusi dimoderatori News Director Berita Satu Media Primus Dorimulu.

Moderator / Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings Primus Dorimulu (kiri) bersama Panelis diantaranya : CEO PT Kiran Resources  Indonesia Soebowo Musa, Direktur Utama PT Bahana Sekuritas Feb Sunandar, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Kennedy Simanjuntak, Direktur Perencanaan Jasa Dan Kawasan BKPM Nurul Ichwan, Wakil Ketua Komite Pengembangan SDM dan Infrastruktur KADIN Indonesia Dandung Sri Harninto (kanan) saat acara Infrastructure Outlook Forum 2020 disela Indonesia Infrastructure Week 2019 di Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Moderator / Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings Primus Dorimulu (kiri) bersama Panelis diantaranya : CEO PT Kiran Resources Indonesia Soebowo Musa, Direktur Utama PT Bahana Sekuritas Feb Sunandar, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Kennedy Simanjuntak, Direktur Perencanaan Jasa Dan Kawasan BKPM Nurul Ichwan, Wakil Ketua Komite Pengembangan SDM dan Infrastruktur KADIN Indonesia Dandung Sri Harninto (kanan) saat acara Infrastructure Outlook Forum 2020 disela Indonesia Infrastructure Week 2019 di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Dandung Sri Harninto menjelaskan, pembangunan infrastruktur yang terjadi selama periode 2015-2019,  belum dapat dirasakan masyarakat secara optimal. Hal tersebut terjadi lantaran dampak pembangunan infrastruktur baru terasa dalam jangka panjang.

"Sebenarnya infrastruktur yang sudah jadi dampaknya bisa dirasakan dalam jangka pendek asalkan ditunjang dengan baik dengan fasilitas pendukungnya. Utilitas infrastruktur kita masih rendah," ungkap Dandung.

Karena itu, kata dia, dalam mempersiapkan pembangunan infrastruktur, pemerintah juga harus menyiapkan kawasan pendukungnya, baik itu kawasan untuk industri maupun kawasan pariwisata, sehingga ketika infrastruktur selesai dibangun dapat langsung dirasakan hasilnya. "Misalnya, jalan tol yang baru jadi itu bisa optimal apabila sudah disiapkan pula kawasan untuk industrinya. Jadi ini ada optimisme bahwa infrastruktur itu memang bisa dirasakan dalam jangka pendek," tutur Dandung.

Moderator / Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings Primus Dorimulu (kiri) bersama Panelis diantaranya : CEO PT Kiran Resources  Indonesia Soebowo Musa, Direktur Utama PT Bahana Sekuritas Feb Sunandar, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Kennedy Simanjuntak, Direktur Perencanaan Jasa Dan Kawasan BKPM Nurul Ichwan, Wakil Ketua Komite Pengembangan SDM dan Infrastruktur KADIN Indonesia Dandung Sri Harninto (kanan) saat acara Infrastructure Outlook Forum 2020 disela Indonesia Infrastructure Week 2019 di Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Moderator / Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings Primus Dorimulu (kiri) bersama Panelis diantaranya : CEO PT Kiran Resources Indonesia Soebowo Musa, Direktur Utama PT Bahana Sekuritas Feb Sunandar, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Kennedy Simanjuntak, Direktur Perencanaan Jasa Dan Kawasan BKPM Nurul Ichwan, Wakil Ketua Komite Pengembangan SDM dan Infrastruktur KADIN Indonesia Dandung Sri Harninto (kanan) saat acara Infrastructure Outlook Forum 2020 disela Indonesia Infrastructure Week 2019 di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Dandung mendesak pemerintah agar dalam pembangunan infrastruktur selama lima tahun ke depan, lebih mengoptimalkan lagi sumber daya dalam negeri, baik dari sisi produk maupun pelaku usaha konstruksi. Dia melihat, dalam 5 tahun terakhir, material dan komponen dalam pembangunan infrastruktur masih banyak yang diimpor.

"Semen surplus, besi juga, tapi kita malah impor. Ini paradoks antara pembangunan infrastruktur dengan industri kita. Misalnya, aspal juga 80% impor. Sekarang dipaksa gunakan pavements, namun kemudian semennya impor lagi," ungkap Dandung.

Demikian halnya dengan pelibatan pelaku usaha konstruksi lokal. Menurut Dandung, pelaku usaha lokal masih belum banyak dilibatkan dalam program pembangunan infrastruktur periode 2015-2019.  Itulah sebabnya, dia meminta dalam lima tahun ke depan, pemerintah lebih banyak lagi melibatkan pengusaha lokal dalam pembangunan infrastruktur.

"Jadi kami merekomendasikan agar pembangunan infrastruktur bisa mendorong munculnya pengusaha-pengusaha baru. Artinya, sektor swasta harus dipacu untuk terlibat supaya tidak jadi penonton saja," imbuh dia.

Sasaran utama pembangunan infrastruktur
Sasaran utama pembangunan infrastruktur

Stok Infrastruktur Rendah

Pembicara lainnya, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Kennedy Simanjuntak mengutarakan, pemerintah berkomitmen lebih intens melibatkan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur periode 2020-2024. Sebab, dari kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur selama lima tahun ke depan senilai Rp 6.445 triliun, mayoritasnya senilai Rp 2.707 triliun atau 42% di antaranya harus bersumber dari swasta.

Adapun sumber pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah berkisar Rp 2.385 triliun atau sekitar 37% dan sumber dana dari BUMN hanya 21% atau Rp 1.353 triliun. Selama periode 2015-2019  kebutuhan pendanaan infrastruktur senilai Rp 4.796 triliun dengan sumber pendanaan terbesar berasal dari pemerintah.

"Pemerintah nanti fokus di pelayanan dasar, yang lainnya kita dorong swasta yang lebih besar melalui KPBU (kerja sama pemerintah badan usaha). Kami akan siapkan langkah-langkah agar memudahkan swasta melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur," terang Kennedy.

Selain itu, kata Kennedy, pemerintah juga senantiasa menyiapkan agar setiap pembangunan infrastruktur dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Misalnya, dalam mengoptimalkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, pemerintah sudah dan akan mengembangkan 6 kawasan industri di sekitarnya. Terkait Light Rail Transit (LRT) Palembang juga digarap pengembangan transit oriented development (TOD) dan angkutan feeder terintegrasi.

"Untuk pembangunan bendungan juga tentu pemerintah menyiapkan rencana agar termanfaatkan dengan baik, dengan pembangunan irigasi untuk lahan pertanian, pengendalian banjir, dan penyediaan air baku," tutur Kennedy.

Kennedy melanjutkan, pemerintah berkomitmen terus menggenjot pembangunan infrastruktur. Namun, langkah sudah dilakukan selama 2014-2019 baru mampu menahan laju penurunan stok infrastruktur terhadap PDB, lantaran pembangunan Indonesia sudah jauh ketinggalan dari negara-negara lain. Stok infrastruktur adalah infrastruktur yang sudah dibangun dan beroperasi.

Hingga awal 2019, stok infrastruktur Indonesia terhadap PDB meningkat menjadi 43% dari posisi 35% pada 2015. Rata-rata stok infrastruktur negara-negara di dunia sebenarnya mencapai 70% terhadap PDB. Dari catatan Bappenas, Tiongkok dan India masing-masing memiliki stok infrastruktur sebesar 76% dan 57% PDB. Sementara itu, Afrika Selatan yang memiliki PDB di bawah Indonesia, memiliki stok infrastruktur 87%.

"Stok infrastruktur kita masih di bawah negara-negara maju di mana mereka stok infrastrukturnya 70% terhadap PDB. Tapi target kami untuk lima tahun ke depan stok infrastruktur dinaikkan dulu menjadi 50% terhadap PDB. Jadi bertahap," ungkap Kennedy.

Guna mengejar target tersebut, lanjut Kennedy, pemerintah mempunyai lima program prioritas pembangunan infrastruktur dalam kurun waktu 2020-2024. Kelima program itu adalah pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, penguatan konektivitas, pembangunan infrastruktur perkotaan, energi dan ketenagalistrikan, serta transformasi digital.

"Apa yang akan dilakukan memang akan banyak tantangannya. Tetapi, kami sudah siapkan program prioritas yang akan menjadi fokus dalam lima tahun ke depan," imbuh dia.

Kennedy merinci, masing-masing dari kelima program prioritas disiapkan pula proyek besar. Contohnya, untuk infrastruktur pelayanan dasar, proyek besarnya adalah penyediaan100.000 unit hunian layak serta pembangunan 10 juta sambungan rumah dengan akses air minum layak dan aman. Sedangkan proyek masif pada program penguatan konektivitas ialah pengembangan jaringan tujuh pelabuhan laut terpadu, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Kereta Semi Cepat Jakarta-Semarang-Surabaya, serta pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. 

Anggaran infrastruktur dan realisasi proyek infrastruktur
Anggaran infrastruktur dan realisasi proyek infrastruktur

Sedangkan Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nurul Ichwan mencatat, investasi langsung badan usaha domestik (PMDN) maupun luar negeri (PMA) terus meningkat setiap tahunnya sejak 2014. Meskipun pada 2018, tren pertumbuhannya menurun menjadi sekitar 4% karena faktor tahun politik. Adapun rata-rata pertumbuhan investasi itu setiap tahunnya berkisar 11,8%.

Selama periode Januari-September 2019, tambah Ichwan, jumlah investasi kembali berada di jalur positif dengan pertumbuhan 12,3% atau senilai Rp 601,3 triliun. Dari nilai total investasi yang ditanamkan itu, ungkap dia, mayoritas didominasi sektor infrastruktur dengan porsi 57,9%.

Ke depan, lanjut dia, pemerintah memang terus mendorong agar investasi langsung swasta nasional maupun luar negeri ini terus tumbuh dengan memberikan berbagai insentif. Selain itu, guna menggenjot pertumbuhan pengusaha lokal, diwajibkan agar para investor itu untuk menggandeng pelaku usaha lokal dalam menjalankan proyeknya.

"Harus ada upaya aktif dan kita akan terus mendorong agar pengusaha besar yang menanamkan investasinya, termasuk infrastruktur, harus melibatkan pengusaha lokal yang masih kecil atau menengah. Jadi misalnya, proyek infrastruktur di Sulawesi jangan ambil partner lokal  dari Jakarta," papar Ichwan.

Potensi KPBU

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin. Foto: rumah.com
Syarif Burhanuddin. Foto: rumah.com


Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin, dalam sambutannya menyebutkan,  Kementerian PUPR konsisten menggandeng swasta dalam pembangunan infrastruktur, terutama melalui skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).

Menurut dia, dalam periode 2020-2024, terdapat 94 proyek di Kementerian PUPR senilai Rp 737,8 triliun yang berpotensi diadakan kerja sama melalui skema KPBU. Proyek-proyek tersebut terbagi atas pengerjaan sumber daya air Rp 32,7 triliun, pembangunan jalan dan jembatan Rp 621,6 triliun, perumahan Rp 33 triliun, dan pemukiman Rp 50,5 triliun.

"Jumlah dana yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur lebih banyak non- APBN. Maka dari itu, diberikan penawaran untuk potensi KPBU. Tapi, tantangan selama ini memang lebih banyak yang tertarik dengan jalan tol. Padahal, pembangunan sumber daya air penting, namun investasi di sini masih kurang," ungkap Syarif.

Dia menekankan, pembangunan infrastruktur sangatlah penting karena infrastruktur yang tidak memadai akan menghambat peningkatan daya saing. Hal tersebut terbukti, ungkap Syarif, pembangunan infrastruktur pada 2015-2019  yang agresif telah berhasil meningkatkan daya saing global Indonesia menjadi peringkat ke-36. "Indeks daya saing infrastuktur Indonesia juga terus meningkat dari posisi ke-82 pada 2010 menjadi peringkat ke-52 pada 2018," kata dia.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Bahana Sekuritas Feb Sumandar menyebutkan, kebutuhan pendanaan untuk proyek infrastruktur terus meningkat sejalan dengan agenda pembangunan yang terus berlanjut. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan yang besar antara ketersediaan APBN dengan kebutuhan pendanaan sehingga menjadi tantangan untuk mencari alternatif pendanaan.

Bukan hanya itu, kata Feb, upaya mendorong sektor swasta juga kemungkinan akan mengalami beberapa kendala, seperti ketidakpastian perekonomian global sehingga berdampak pada kondisi makroekonomi dalam negeri yang tidak suportif. "Selain itu, dalam kasus negara berkembang, hambatan regulasi dan birokrasi dapat memengaruhi investasi pada sektor infrastruktur," kata Feb.

Sementara itu, Soebowo Musa dari Kiran Resources menegaskan, indeks daya saing infrastruktur Indonesia tergolong rendah, di level 67,6. Posisi itu kalah dibanding Singapura, Malaysia, Brunei, dan Thailand.

Soebowo juga mengingatkan dampak masifnya pembangunan infrastruktur, yakni tingginya impor material dan komponen sehingga memicu defisit neraca perdagangan. Dampak lain adalah menambah beban utang, memperburuk defisit transaksi berjalan, serta tingkat pengembalian investasi yang rendah. (hg)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA