Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Pemerintah Harus Ikut Atasi Permasalahan di Jatiluhur

Gora Kunjana, Selasa, 6 November 2018 | 14:05 WIB

PURWAKARTA - Perum Jasa Tirta (PJT) II tidak bisa sendirian menghadapi permasalahan pencemaran air yang saat ini terjadi di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Pemerintah pusat harus ikut memikirkan masalah pencemaran itu, mengingat Waduk Jatiluhur objek vital yang strategis untuk memenui kebutuhan air bagi berbagai kebutuhan masyarakat.

Demikian dikemukakan Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darah (PPAD) Letjen (Pur) Kiki Syahnakri saat berkunjung ke Waduk Jatiluhur di Purwakarta, Jabar, Selasa (6/11).

"Ini objek vital yang memiliki peran sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan air, energi, bahkan pangan bagi masyarakat," ujar Kiki Syahnakri.

Dalam kunjungan itu, Kiki didampingi Ketua Badan Pengkajian PPAD Bambang Darmono, Ketua Bidang Komunikasi PPAD Setia Purwaka, dan Ketua Bidang Organisasi PPAD Andreas Mere. Kehadiran rombongan PPAD diterima Direktur Operasional dan Pengembangan PJT II Antonius Aris Sudjatmiko dan jajarannya.

"Adalah kewajiban moral kita untuk mengembalikan mutu air di Jatiluhur. Saya kira, apa yang sudah dilakukan PJT II sudah sangat bagus, seperti program culture based fisheries (CBF), biogas, dan pupuk kompos," kata Kiki.

Menurut dia, Waduk Jatiluhur memiliki peran yang sangat vital, sehingga tidak boleh sampai salah kelola. “Bayangkan, seandainya jebol, salah kelola, berapa juta orang yang hanyut dan menjadi korban tsunami dari darat," ujarnya.

Dikatakan pula, limbah kimia di Waduk Jatiluhuru ini cukup membahayakan dan sangat berpengaruh terhadap kualitas air. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya keramba jaring apung (KJA).

Kiki menandaskan, jika pemerintah pusat tidak ikut mengelola Jatiluhir, maka akan banyak daerah yang terancam krisis air, krisis pangan, dan krisis energi. Oleh karena itu, ia mengingatkan, manajemen krisis yang sedang dihadapi PJT II dalam mengelola kualitas air Jatiluhur harus mendapatkan bantuan pemerintah pusat.

"Fungsi Jatiluhur untuk ketahanan air, pangan, dan energi sangat luar biasa. Vital luar biasa. Untuk itu pemerintah pusat perlu lebih memperhatikan bagaimana manajemen Waduk Jatiuhur ini. Tidak bisa diserahkan kepada PJT II semata, tetapi juga perlu bantuan berbagai instansi lain, terutama untuk mengubah kultur masyarakat," jelasya.

Mengenai kemungkinan kerjasama PPAD-PJT II, Kiki mengatakan dalam waktu cepat, PPAD akan membantu mengeliminasi kemungkinan risiko terkait masalah di Jatiluhur. PPAD akan memberikan masukan kepada PJT II dalam menghadapi persoalan keramba ikan yang telah jauh melebihi ambang batas.

"Juga menjadi bagian dari pekerjaan itu adalah penyadaran masyarakat. Ini tidak mudah dan perlu waktu yang cukup panjang. Masyarakat harus disadarkan bahwa kualitas air yang baik di Jatiluhur ini bisa meningkatkan perekonomian mereka," ujarnya.

Masalah utama yang perlu diperhatikan, lanjut Kiki, soal kultur masyarakat terhadap kelestarian lingkungan mereka. "Pandangan masyarakat terhadap sungai di Jawa, termasuk Jawa Barat, berbeda dengan di Papua. Masyarakat di Jawa menganggap sungai sekadar halaman belakang, sehingga mereka sering membuang limbah dan sampah di sungai. Sementara, masyarakat Papua menganggap sungai sebagai sumber penghidupan mereka, sehingga harus dijaga kelestariannya," kata Kiki.

H2S dan korosivitas

Sementara itu, Direktur Operasional dan Pengembangan PJT II Antonius Aris Sudjatmiko mengatakan, pencemaran yang terjadi di Waduk Jatiluhur membuat kadar H2S di air sangat tinggi.

“Hal itu membuat tingkat korosivitas juga sangat tinggi. Salah satu penyebabnya adalah sisa pakan ikan yang tidak termakan, yang jumlahnya bisa ratusan ton per hari,” katanya.

Saat ini, papar Aris, ada lebih dari 30.000 keramba jaring apung (KJA), padahal kapasitas yang memadai hanya sekitar 2.500 KJA. "Ini jauh di atas kemampuan danau untuk menerima pengotoran yang terjadi. Apalagi, saat musim kemarau, di mana tinggi muka air susut. Air kurang tetapi pengotoran sama, sehingga tingkat kontaminasi air juga sangat tinggi," ucapnya.

Menurut Aris, salah satu dampak korosivitas yang tinggi itu adalah peralatan di waduk, terutama di instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), yang cepat mengalami kerusakan.

Sedangkan, Bambang Darmono mengapresiasi langkah PJT II yang bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kerja sama PJT II-KKP, terutama untuk mengembangkan sistem ikan tangkap atau culture base fisheries (CBF) dapat mengurangi dampak pencemaran air di Jatiluhur.

"Masalah yang dihadapi Jatiluhur sekarang sangat penting dan harus segera dicarikan solusi. Kalau Jatiluhur bermasalah, industri di Bekasi, Cikarang, dan Karawang bisa berdampak pula," ujarnya.

Selanjutnya Bambang menyarankan perlunya dilakukan penelitian yang mendalam tentang kultur masyarakat. Perlu juga data yang akurat tentang jumlah warga lokal yang memiliki keramba di Jatiluhur agar penanganan masalahnya tepat sasaran. (gor)

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA