Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Depo Kereta Api

Depo Kereta Api

Pemerintah Kurang Bayar PSO ke KAI Rp 257 Miliar

Thresa Sandra Desfika, (aziz_id)  Selasa, 30 Juni 2020 | 16:25 WIB

JAKARTA, Investor.id- PT Kereta Api Indonesia (Persero) KAI mencatat adanya kekurangan pembayaran program penugasan layanan masyarakat (public service obligation/PSO) dari pemerintah pada periode 2015, 2016, dan 2019 senilai total Rp 257,87 miliar.

Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada 2015 pemerintah kurang bayar PSO kepada KAI sebesar Rp 108,27 miliar, pada 2016 kurang bayar PSO Rp 2,22 miliar, dan pada 2019 kurang bayar PSO senilai Rp147,38 miliar.

"BPK menyatakan pemerintah telah membayarkan lebih kecil kepada badan usaha penyelenggara. Kekurangan pembayaran kepada badan usaha penyelenggara tersebut diusulkan untuk dianggarkan dalam APBN atau APBN Perubahan (APBN-P)," kata Didiek dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Selasa (30/6).

Didiek menekankan, KAI saat ini membutuhkan pembayaran dari pemerintah guna membantu likuiditas perseroan di masa pandemi Covid-19. Selain itu, pembayaran utang tersebut akan memberikan keyakinan para pemangku kepentingan (stakeholders) KAI atas kepastian kolektibilitas piutang pemerintah, sehingga hal itu bakal meningkatkan kepercayaan. "KAI juga tidak perlu mengajukan permohonan penghapusan piutang kepada pemegang saham," tutur dia.

Menurut Didiek Hartantyo, setiap tahunnya KAI berkontrak dengan pemerintah dalam pelaksanaan PSO. Dalam program kewajiban pelayanan publik ini, KAI menawarkan tarif tiket yang lebih murah kepada masyarakat dibandingkan tarif keekonomian yang dihitung KAI karena adanya subsidi bagi penumpang dari pemerintah.

Dia menuturkan, dalam menetapkan tarif keekonomian, KAI menghitung biaya operasional ditambah margin 10%. Adapun besaran PSO tergantung pertimbangan pemerintah dalam melihat daya beli masyarakat dan aspek-aspek lainnya.

"Pelayanan kelas ekonomi yang ditetapkan pemerintah pusat dan daerah lebih rendah dari yang dihitung KAI, sehingga selisihnya menjadi concern PSO. Kami akan berunding dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan terkait volume tahun mendatang tumbuh berapa, lalu biaya operasi yang direncanakan sesuai rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP)," papar dia.

Pada 2015, kata Didiek Hartantyo, nilai kontrak PSO mencapai Rp1,542 triliun, pada senilai Rp1,827 triliun, dan pada 2019 berjumlah Rp 2,321 triliun.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN