Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Armada bus di Terminal Pulogadung. Foto ilustrasi: beritasatu.com

Armada bus di Terminal Pulogadung. Foto ilustrasi: beritasatu.com

Pengusaha Bus Butuh Keadilan dalam Berbisnis

Kamis, 8 April 2021 | 14:04 WIB
Thresa Sandra Desfika (thresa.desfika@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Pengusaha bus yang juga pendiri dan host kanal Perpalz TV Kurnia Lesani Adnan mengingatkan pentingnya penegakan hukum oleh pemerintah dalam penyelenggaraan transportasi umum di wilayah Sumatera.

Hal tersebut menjadi catatan penting selama perjalanan PerpalZ TV dari Jakarta, Lampung, hingga ke Medan dalam PerpalZGoestoSumatra.

Menurut Lesani, penegakan hukum sangat penting juga menyangkut kelangsungan bisnis para pengusaha otobus (PO) di Sumatera. Pengusaha PO butuh keadilan dalam berbisnis.

“Ada beberapa persoalan yang menonjol selama tiga minggu perjalanan kami di mana kami juga mengunjungi sejumlah PO bus yang ada di Sumatra. Persoalan yang terbesar adalah penegakan hukum untuk transportasi darat,” kata Kurnia Lesani Adnan dalam keterangan resmi, Kamis (8/4).

Lesani menjelaskan, penegakan hukum di transportasi darat diperlukan karena di lapangan banyak beroperasi mobil berpelat hitam yang mengangkut penumpang umum. Selain itu, banyak juga bus daerah lain yang beroperasi di wilayah-wilayah Sumatra.

“Kalau kita lihat di terminal-terminal, banyak beroperasi bus berpelat dari provinsi yang bukan dari Sumatra, misalnya bus dari Jawa. Bus-bus itu melayani trayek di Sumatra, bukan trayek di tempat asalnya,” kata Sani.

Selain itu, jelas dia, ada juga perusahaan-perusahaan otobus yang sudah lama tidak terdengar, tiba-tiba muncul lagi dengan armada yang kondisi dan pelat daerahnya beragam. Walaupun pemerintah melarang masyarakat melakukan pergerakan, orang tetap bergerak dengan menggunakan angkutan lain yakni mobil pelat hitam. Masyarakat menggunakan pelat hitam agar tidak dirazia petugas.

"Kondisi seperti ini mengancam kelangsungan bisnis angkutan bus. PO yang diketahui sudah lama tidak aktif, tiba-tiba menggunakan bus dari Jawa untuk beroperasi di Sumatra. Lalu muncul lagi layanan travel yang menggunakan mobil MPV,” jelas Sani.

Masalah lain yang ditemui adalah infrastruktur jalan yang rusak, seperti jalan nasional Medan-Siantar-Parapat, padahal pariwisata di Parapat Sumatra Utara ini sangat bagus, begitu juga jalan dari Bangko Jambi ke Padang. Jalan rusak juga terjadi di jalan tol yang baru berumur satu tahun. Jalan yang terbuat dari beton itu terlihat pecah dan patah, seperti di jalan tol di Mesuji perbatasan Lampung menuju Sumatera Selatan.

Keterbatasan biosolar terjadi di sejumlah daerah seperti di SPBU rest area tol Lampung, di sejumlah SPBU arah ke Padang. Soal kabel listik/telepon dan pohon yang terlalu rendah sehingga membentur atap bus dan menyebabkan kabel putus juga terjadi di hampir setiap daerah yang dilalui, mulai dari Lampung sampai Medan.

Semua persoalan yang ditemukan di lapangan ini, ujar Lesani, akan bisa diselesaikan apabila semua pemangku kepentingan duduk bersama. Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pemerintah daerah, Kepolisian, dan semua pihak terkait menyelesaikan semua masalah ini bersama tanpa ada yang saling tunjuk.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN