Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Sumber: Kementerian PJUPR

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Sumber: Kementerian PJUPR

Sejak Oktober, PUPR Lelang Dini 3.175 Paket Pekerjaan Rp 38,6 Triliun

Selasa, 12 Januari 2021 | 13:48 WIB
Muawwan Daelami (muawwan@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak Oktober 2020 telah melelang dini sebanyak 3.175 paket pekerjaan Tahun Anggaran (TA) 2021 senilai Rp 38,6 triliun. Dari pantauan sistem e-monitoring pada status 10 Januari 2021, PUPR bakal melaksanakan 5.408 paket pekerjaan infrastruktur dengan total pagu pengadaan Rp 107,6 triliun.

"Saya harapkan, pada TA 2021 semua proses lelang harus bisa diselesaikan pada Maret atau April 2021, dengan lebih cepat dan tertib. Jangan lambat, tetapi jangan juga cepat namun ceroboh,” pesan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Penandatanganan Kontrak Paket Tender/Seleksi Dini TA. 2021 secara virtual, Senin (11/1).

Menurutnya, lelang dini akan meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran pembangunan infrastruktur karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal. Selain itu, belanja pembangunan infrastruktur juga masih menjadi tumpuan dalam membantu perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional di samping investasi dan kegiatan ekspor yang masih rendah akibat Pandemi Covid-19.

Basuki menyebut progres belanja infrastruktur Kementerian PUPR pada 2020 sebesar 94% masuk dalam kategori lima besar menurut Kementerian Keuangan.

Untuk itu, ia berpesan kepada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di 34 Provinsi yang bertugas melakukan lelang paket pekerjaan konstruksi harus mampu menjadi lokomotif pembangunan infrastruktur PUPR.

"Kepala Balai sebagai lapis pertama (first line of defense) dalam pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Direktorat Kepatuhan Internal di masing-masing Unit Kerja sebagai second line, dan Inspektorat Jenderal sebagai third line harus betul-betul mengawasi tim Kelompok Kerja (Pokja) PBJ. Sekali lagi agar kerja lebih cepat dan tertib, jangan bersengkokol dengan penyedia jasa dan jangan main-main dengan uang negara,” tegas Basuki.

Untuk efisiensi proses lelang, ia lalu mengingatkan, agar tidak ada paket pekerjaan yang dilelang hingga lebih dari dua kali terutama paket pekerjaan seperti perawatan jalan yang membutuhkan penanganan cepat supaya biayanya tidak semakin besar. Lebih lagi, pada musim hujan yang rentan terjadi kerusakan jalan. Sebab jika penanganannya semakin lama, maka biayanya juga akan semakin bertambah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Trisasongko Widianto dalam laporannya memaparkan bahwa proses tender/seleksi dini telah dimulai pada Oktober 2020 sebanyak 3.175 paket dengan nilai Rp. 38,6 triliun.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Trisasongko Widianto
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Trisasongko Widianto

“Sampai 15 Januari 2021, ada 1.191 paket senilai Rp 14,6 triliun yang akan selesai ditenderkan dengan rincian sebanyak 209 paket senilai Rp. 2,1 triliun telah selesai tender dan telah terkontrak pada Desember 2020,” jelas Trisasongko.

Kemudian, sebanyak 982 paket senilai Rp. 12,5 triliun juga telah selesai tender dan siap untuk tandatangan kontrak pada 15 Januari 2021. Menurut dia, penandatangan paket kontrak hasil tender/seleksi dini TA 2021 rencananya akan dilaksanakan serentak pada Jumat, 15 Januari 2021 secara offline di Auditorium Kementerian PUPR dan online di kantor Balai P2JK Provinsi.

Untuk jadwal penyelesaian tender/seleksi dini 848 paket lainnya dengan nilai Rp. 7,5 triliun akan diselesaikan pada akhir Januari 2021, sehingga total pada Januari 2021 sebanyak 2039 paket senilai 22,1 triliun dan 1.136 paket senilai Rp. 16,5 Triliun akan selesai pada Februari 2021.

Berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021 yang disetujui Komisi V DPR RI, pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2021 sebesar Rp 149,81 triliun. Anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air Rp. 58,55 triliun, konektivitas Rp. 53,96 triliun, permukiman Rp. 26,56 triliun, dan perumahan Rp. 8,09 triliun.

Adapun anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia sebesar Rp 563,79 miliar, pembinaan konstruksi Rp 757,68 miliar, pembiayaan infrastruktur Rp 273,68  miliar, dukungan manajemen Rp 748,20 miliar, pengawasan Rp 101,74 miliar, dan perencanaan infrastruktur Rp 206,18 miliar.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN