BUMN Konstruksi Diminta Tak Kerjakan Proyek di Bawah Rp 100 M i

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mochamad Basuki Hadimuljono memukul gong tanda dibuka Rapat Pimpinan Nasional Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) di Jakarta, Rabu, 18 Juli 2018.

Oleh : Eko Adityo / GOR | Jumat, 20 Juli 2018 | 20:28 WIB

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengimbau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya tidak mengerjakan proyek konstruksi dengan nilai di bawah Rp 100 miliar. Hal itu merupakan bagian dari pembinaan terhadap perusahaan konstruksi nasional.

“Saya telah berkirim surat kepada Ibu Menteri BUMN meminta agar BUMN konstruksi tidak masuk pada pekerjaan di bawah Rp 100 miliar. Kemudian, Ibu Menteri BUMN telah berkirim surat kepada BUMN Karya,” kata Basuki dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (19/7).

Basuki menambahkan, permintaan tersebut merupakan bagian dari pembinaan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan konstruksi nasional. Sifatnya adalah imbauan karena dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang telah beberapa kali mengalami perubahan, tidak ada larangan BUMN mengerjakan proyek konstruksi antara Rp 50 miliar-Rp 100 miliar.

“Di Kementerian PUPR dengan total belanja modal Rp 90 triliun, sebagian besar paket dikerjakan oleh kontraktor swasta nasional. Namun saya minta dikecualikan untuk BUMN konstruksi PT Istaka Karya karena merupakan BUMN yang masih memerlukan pengembangan usaha,” kata Basuki.

Adapun BUMN karya yang diimbau tidak ambil proyek pekerjaan di bawah Rp 100 miliar adalah PT Adhi Karya, PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, PT Brantas Abipraya, PT Hutama Karya, PT Nindya Karya, dan PT Pembangunan Perumahan.

Namun demikian, pembangunan infrastruktur di bawah kewenangan Kementerian PUPR sebagian menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) seperti pembangunan jalan tol dan penyediaan air minum sehingga dalam pemilihan kontraktornya menjadi kewenangan investor.

Basuki melanjutkan, pembinaan kontraktor swasta nasional agar berdaya saing dan profesional juga dilakukan mulai dari pemaketan pekerjaan di Kementerian PUPR. Pada tahun 2017 untuk belanja modal sebesar Rp 77,86 triliun yang terbagi menjadi 3.935 paket pekerjaan, sebanyak 3.650 paket (93%) di antaranya memiliki nilai paket di bawah Rp 50 miliar dengan anggaran keseluruhan Rp32,2 triliun yang dikerjakan seluruhnya oleh kontraktor swasta nasional.

Sebanyak 166 paket (4%) paket pekerjaan dengan nilai antara Rp 50 miliar hingga Rp 100 miliar, dikerjakan 90% oleh swasta nasional. Sementara untuk paket di atas Rp 100 miliar terdapat 119 paket yang dikerjakan 65% oleh BUMN karya dan 35% oleh kontraktor swasta nasional.

Demikian halnya dengan pemaketan tahun anggaram 2018 hingga awal Juni, hampir 99% merupakan paket pekerjaan dengan nilai di bawah Rp 100 miliar sebesar Rp 39 triliun dari total Rp 59,9 triliun.

“Untuk proyek konstruksi di atas Rp 100 miliar seperti bendungan, kami juga telah melarang BUMN konstruksi untuk melakukan kerja sama operasi (KSO) dengan sesama BUMN konstruksi, kecuali PT Adhi Karya karena koefisien dasarnya masih rendah. KSO harus dilakukan dengan kontraktor swasta nasional. Nantinya apabila pekerjaan sudah selesai, kontraktor tersebut akan memiliki koefisien dasar yang dipersyaratkan untuk mengerjakan sendiri pembangunan
bendungan,” jelas Basuki.

Basuki juga menyampaikan peran penting Gapensi sebagai mitra dan pilar pembangunan.

“Tidak ada keraguan bagi kami sebagai pembina sekaligus pengguna jasa para kontraktor yang terhimpun sebagai anggota Gapensi berperan besar dalam pembangunan karena telah membuka lapangan kerja,” jelasnya.

Gapensi diharapkan dapat membina dan mengarahkan anggotanya menjadi kontraktor spesialis dan bukan lagi kontraktor generalis. Saat ini Indonesia masih mengalami defisit kontraktor spesialis seperti jasa pengelasan pipa bawah laut dan lainnya.



Selengkapnya
 
MORE STORIES