INSA Minta Asas Cabotage Harus Dipertahankan i

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto bersama Panglima TNI Hadi Tjahjanto.

Oleh : Thresa Sandra Desfika / GOR | Senin, 8 Oktober 2018 | 00:27 WIB

JAKARTA – Indonesia National Shipowners Association (INSA) meminta pemerintah tetap membatasi investasi asing pada sektor usaha angkutan multimoda, termasuk di dalamnya angkutan laut. Apabila keran investasi usaha angkutan multimoda dibuka 100% bagi asing, itu akan menodai kebijakan asas cabotage angkutan laut nasional.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menjelaskan, adanya usulan dari pihak-pihak tertentu untuk merevisi daftar negatif investasi (DNI) pada angkutan multimoda, khususnya sektor angkutan laut, merupakan sebuah kemunduran dan menodai semangat nasionalisme yang tertuang dalam asas cabotage.

“Asas cabotage harus tetap berjalan konsisten karena sudah terbukti memberikan banyak dampak positif dalam banyak aspek negara. Jadi kalau ada suara atau usulan untuk mengubah DNI di sektor angkutan laut tentunya harus ditolak,” kata Carmelita dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat (5/10).

Menurutnya, pasar dalam negeri Indonesia dengan penduduk nomor empat terbesar memang sangat menggiurkan investor asing, apalagi di saat pasar dunia yang tengah mengalami kelesuan. Untuk itu, pemerintah harus menempatkan keselamatan dan keamanan nasional di atas segalanya termasuk investasi asing.

Di sisi lain, terang Carmelita, pelayaran nasional masih memiliki pekerjaan rumah dalam mendorong daya saingnya. Jika DNI pada sektor angkutan laut dibuka hingga 100% untuk investasi asing, maka akan membuat pelayaran nasional akan kembali mengalami kelesuan.

Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim mengatakan, asas cabotage menegaskan angkutan laut dalam negeri menggunakan kapal berbendera merah putih dan diawaki oleh warga negara Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya diterapkan di Indonesia. Beberapa negara sudah memberlakukan asas cabotage, seperti Amerika Serikat, Brazil, Kanada, Jepang, India, Tiongkok, Australia, dan Filipina.

Terlebih, kata Budhi, saat ini Presiden Joko Widodo tengah mencita-citakan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Cita-cita itu akan terwujud dengan dukungan industri pelayaran nasional yang kuat dengan konsistensi implementasi kebijakan asas cabotage.

“Jadi asas cabotage harus konsisten dijalankan kalau kita mau menuju poros maritim dunia sesuai dengan keinginan Bapak Presiden Joko Widodo. Kebijakan asas cabotage merupakan bentuk kedaulatan negara dan mandatori atau bersifat wajib untuk negara. Asas cabotage harus dipertahankan demi kepentingan nasional,” ungkapnya.

Menurut dia, kebijakan asas cabotage yang tertuang dalam Instruksi Presiden No 5 tahun 2005 dan Undang-Undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran juga telah terbukti berperan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Penerapan asas cabotage yang didukung para pelaku usaha pelayaran nasional telah mendorong investasi sektor angkutan laut.

Pada 2017, terang Budhi, armada pelayaran nasional mencapai 23.823 atau melonjak dari sejak awal diterapkannya asas cabotage pada 2005 yang hanya berkisar 6.041 armada. Hal ini juga diiringi dengan pertumbuhan perusahaan pelayaran nasional yang pada 2017 telah mencapai 3.760 perusahaan.

Dengan kekuatan armada yang cukup besar, tambah Budhi, pelayaran nasional juga telah mampu melayani seluruh pendistribusian kargo domestik. Asas cabotage juga berperan dalam mendorong pertumbuhan sektor terkait pelayaran nasional lainnya. (*)



Selengkapnya
 
MORE STORIES