Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kantor Pusat PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Kantor Pusat PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

REFORMASI PERLU DITUNTASKAN

2020, Pertumbuhan Premi Asuransi Double Digit

Nida Sahara/Euis Rita Hartati, Selasa, 21 Januari 2020 | 21:16 WIB

JAKARTA, investor.id - Rencana pemerintah mulai membayar bertahap klaim nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kuartal I ini dan penuntasan reformasi industri asuransi bisa mendorong premi tumbuh double digit, tahun 2020. Tahun lalu, premi tumbuh 6,1% menjadi Rp 261,6 triliun.

Firdaus Djaelani, kepala pengawas Industri Keuangan Non Bank dan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012-2017, menilai industri asuransi kita cukup bagus.

“Seperti yang pernah disampaikan ketua dewan komisioner OJK, meskipun sedikit ramai pemberitaannya, tapi pertumbuhan premi asuransi masih 6%. Aset yang dikelola mencapai lebih dari Rp 250 triliun,” ujarnya dalam Hot Economy yang ditayangkan BeritaSatu TV, Jakarta, Senin (20/1).

Firdaus Djaelani. Foto: David
Firdaus Djaelani. Foto: David

Kalau berbicara apakah di industry asuransi ini telah dilakukan reformasi, lanjut Firdaus, sebetulnya sejak tahun 2000 sudah mulai dilakukan. Namun, reformasi itu memang dilakukan secara bertahap dan belum rampung sepenuhnya.

“Perbankan memang lebih cepat dilakukan reformasi sejak terjadi krisis tahun 1998, karena industri itu lebih besar dibanding asuransi. Tapi, secara bertahap, sebetulnya dilakukan di Kementerian Keuangan dan (saat itu) ada di bawah Bapepam LK, sampai dengan OJK menangani, secara bertahap pembenahan-pembenahan terhadap industri asuransi sudah dilakukan,” ucapnya.

Pada kesempatan terpisah, ahli asuransi Herris B Simandjuntak mengatakan, seperti perbankan di Indonesia tahun 1998 yang dihantam krisis, industri asuransi sebenarnya juga kena masalah berat akibat anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang sangat dalam.

Ketua Dewan Juri Asuransi Terbaik 2019 Herris B. Simandjuntak (tiga dari kiri) bersama anggota juri (ki-ka): Ketut Sendra, Tri Joko Santoso, Diah Sofiyanti, S. Budisuharto, Primus
Dorimulu (kanan) berfoto usai penjurian pertama Asuransi Terbaik 2019 di kantor Beritasatu Media Holdings di Beritasatu Plaza Jakarta, Rabu (12/6). Penganugerahan akan digelar pada bulan Juli 2019 di Jakarta. Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR
Ketua Dewan Juri Asuransi Terbaik 2019 Herris B. Simandjuntak (tiga dari kiri) bersama anggota juri (ki-ka): Ketut Sendra, Tri Joko Santoso, Diah Sofiyanti, S. Budisuharto, Primus Dorimulu (kanan) berfoto usai penjurian pertama Asuransi Terbaik 2019 di kantor Beritasatu Media Holdings di Beritasatu Plaza Jakarta, Rabu (12/6). Penganugerahan akan digelar pada bulan Juli 2019 di Jakarta. Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR

“Sama seperti perbankan, nilai tukar dolar AS yang melonjak terhadap rupiah waktu itu juga membuat asuransi mengalami masalah. Perbankan yang didahulukan direformasi karena oleh pemerintah dianggap sebagai jantungnya, namun seharusnya setelah 1998 juga disusul (penyelesaian) reformasi industry asuransi dan jasa keuangan yanglain, namun itu tidak dilanjutkan,” katanya kepada Investor Daily, di Jakarta, Senin (20/1/2020).

Hal itu seperti penyakit berat yang tidak sepenuhnya diobati, sehingga memunculkan masalah di industri asuransi nasional seperti kasus gagal bayar klaim nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) hingga Rp 12,4 triliun tahun 2019. Namun demikian, dengan nanti bisa dituntaskannya reformasi industri asuransi dan pemerintah mulai membayar klaim nasabah BUMN Jiwasraya secara bertahap, ia memperkirakan pertumbuhan premi asuransi bisa naik menjadi double digit tahun ini, karena asuransi atau proteksi dibutuhkan masyarakat.

“Proteksi atau asuransi itu dibutuhkan masyarakat, sehingga harus dibenahi dan memang tetap bisa tumbuh. Ini bukan seperti kesannya industri asuransi saja yang butuh,” papar Herris.

OJK mencatat premi industri asuransi komersial masih tumbuh 6,1% yoy, dengan nilai premi Rp 261,6 triliun tahun 2019. Saat ini terdapat total sekitar 137 perusahaan asuransi. Sebanyak 76 perusahaan menangani asuransi umum, 50 perusahaan asuransi jiwa, 6 perusahaan reasuransi, 3 perusahaan asuransi wajib, dan 2 perusahaan asuransi sosial.

Disiapkan Rp 5 T

Arya Sinulingga. Foto: facebook
Arya Sinulingga. Foto: facebook

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan sebelumnya, tengah menyiapkan suntikan dana sebesar Rp 5 triliun sebagai tahap awal strategi penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan dana tersebut direncanakan berasal dari holding asuransi BUMN yang akan dibentuk sebesar Rp 2 triliun dan dari investor sebesar Rp 3 triliun.

“Dana investasi tersebut akan didapatkan dengan cara anak usaha Jiwasraya yaitu PT Jiwasraya Putra melobi kepada investor, yang dananya akan digunakan untuk menyelesaikan perkara finansial tersebut. Dana yang terkumpul dari holding dan investor tersebut akan digunakan untuk mengembalikan secara bertahap dana pemegang polis atau nasabah Jiwasraya yang telah mengalami jatuh tempo. Kementerian BUMN akan mulai memberikan dana tersebut pada kuartal pertama 2020 kepada nasabah kecil yang menjadi prioritas. Bertahap, kami harapkan, kuartal pertama, kuartal kedua dapat Rp 5 triliun,” paparnya.

Kasus di Negara Lain

Sementara itu, dalam acara yang sama yang ditayangkan BeritaSatu TV kemarin, pengajar di Magister Manajemen Universitas Indonesia dan CEO SLU Asuransi Alberto Hanani mengatakan, industri asuransi di Indonesia sudah cukup baik, tapi perlu ada pembenahan agar lebih baik.

“’Ledakan’ ada saja, yang terjadi kali ini adalah ‘uang sekolah’ yang harus kita bayar. Artinya, ada yang kita pelajari supaya kita naik kelas dan kita tumbuh lebih cepat lagi,” ucapnya.

Kasus gagal bayar klaim nasabah seperti kini terjadi di Jiwasraya di Indonesia, bukan berarti industry asuransi di Tanah Air tidak baik. Di tingkat dunia, perusahaan asuransi IAG juga pernah menghadapi persoalan seperti itu pada waktu menghadapi krisis tahun 2008.

“Padahal, itu perusahaan top di dunia bagus sekali dan menjadi role model bagi banyak orang. Tapi apakah orang jadi ragu dengan asuransi, saya kira tidak. Ya, ada kemiripan dengan kasus yang terjadi di Indonesia. Ada masalah, ada isu dan keramaian. Tapi, sekali lagi, kita harus netral melihatnya dan tidak mempunyai sentimen yang terlalu negatif, itu akan menyelesaikan persoalan,” paparnya.

Ia juga mengatakan lebih lanjut, industri perbankan sudah mulai dideregulasi sejak tahun 1988, sehingga secara size pemain dan nilai aset juga sudah lebih besar. Sedangkan industri asuransi umum pada tahun 2000 saja total pendapatannya kirakira cuma Rp 7 triliun, atau relative kecil sekali, dan pengawasan asuransi juga tidak mungkin diatur sedetail mungkin.

“Kalau (diatur detail) begitu, industri sentralistis dan semua pemain akan menjadi homogen, karena portofolio investasinya sama. Saya tidak bisa membayangkan keseragaman itu menjadi apa. Kalau ditanya pengawasannya puas atau tidak, tentu saja akan ada yang merasa puas ada yang tidak. Jika satu ada yang miss -- saya tidak bilang boleh miss --, tapi masa yang 100 lebih tidak dilihat. Kalau yang 100 juga jatuh, itu problem,” imbuhnya.

Menurut dia, pada waktu krisis, mengingat industri asuransi sangat kecil, jadi impact-nya juga relatif tidak ada. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya restrukturisasi.

Market yang membuktikan perlu atau tidak perlu restrukturisasi, mekanisme pasar yang menentukan. Jumlah Rp 7 triliun itu apalah artinya. Padahal, size industri asuransi umum, saat ini sudah 10 kali lebih besar dibanding 20 tahun lalu,” ucapnya.

Reformasi 2 Tahun

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, pascakrisis 1997-1998 yang menjadi prioritas pemerintah adalah reformasi industri perbankan dengan menggunakan basel principle , manajemen risiko, governance, perhitungan kehati-hatian, risiko pasar, default, dan risiko suku bunga. Perbankan ini masih menjadi tulang punggung industri jasa keuangan di Tanah Air.

“Semua kita betulin, permodalan sesuai potensi risiko yang ada. Di samping itu permodalan nanti kita lihat perlu ada reformasi, sudah jadi sistem, penerapannya butuh waktu,” tutur Wimboh.

Untuk perbankan, pembenahan sudah dilakukan pada tahun 2000 dan menjadi agenda yang berlanjut. Karena di industri perbankan perlu waktu 5 tahun dari tahun 2000 sampai dengan 2005. Industri asuransi dan lembaga keuangan non bank ke depan juga menjadi prioritas.

“Non bank juga jadi prioritas, bukan hanya hilirnya, tapi juga hulunya, instrumen yang harus kita betulin, ke depan kita harapkan jadi lebih resiliens,” ujar dia.

Ia menegaskan, OJK akan melakukan reformasi kebijakan industri keuangan nonbank, termasuk di dalamnya industri asuransi, dengan melakukan pengawasan dan pengaturan dengan prinsip kehati-hatian. Langkah reformasi tersebut membutuhkan waktu implementasi paling cepat 2 tahun.

“Setiap dilakukan reformasi pengawasan jasa keuangan, selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian, karena inisiatif tersebut sudah dilakukan sejak 2018, dan memerlukan waktu. Kami akan meminta dengan menginstruksikan lembaga jasa keuangan menerapkan risk management, risiko apa saja, bagaimana nanti menerapkannya, mulai dari perusahaan itu harus ada kebijakan risk management,” kata Wimboh.

Kebijakan risk management tersebut akan disesuaikan dengan bisnis model perusahaan. Perusahaan perlu memperhitungkan risiko likuiditas dan arus kas, supaya menghindari mismatch baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

“Kalau ada kewajiban jangka pendek, bulan depan dia harus tahu ada cash flow apa, harus ada action. Belum lagi risiko pasar yang harus dimonitor,” ucap Wimboh.

Selain itu, OJK akan menguji mengenai manajemen risiko hukum, operasional, hingga reputasi. OJK akan menyiapkan pedoman pengelolaan risiko untuk industri keuangan nonbank.

“Perlu juga permodalannya, kalau tidak solven, tidak sustain kami minta pengurus melakukan penyetoran modal. Mereka akan lapor ke pemilik,” ungkap Wimboh.

OJK juga akan mendorong terbentuknya lembaga penjamin polis. Namun, pihaknya ingin membereskan terlebih dahulu industri asuransi, sebelum membentuk lembaga penjamin polis asuransi.

“Ini bila yang tidak solven sudah solven. Setelah pedoman manajemen risiko dipenuhi, baru lembaga penjaminan kami hidupkan, meski bisa saja dari awal kami diskusikan mengenai lembaga ini,” ujar Wimboh.

Dampak Krisis 1998

Togar Pasaribu, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)
Togar Pasaribu, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu menyatakan, dampak krisis moneter pada 1998 terhadap asuransi jiwa sangat besar. Contoh nyatanya ialah terdapat sejumlah perusahaan dengan kondisi fundamental cukup baik berbalik menjadi kurang modal, menutup kantor cabang, bahkan bangkrut.

“Fenomena lainnya, ada perusahaan yang terpaksa membayar klaim polis dengan nilai US$ 1 setara Rp 5.000, padahal saat itu nilai dolar melonjak belasan ribu rupiah. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Ya memang industri perbankan mengalami guncangan paling dahsyat, oleh karena itu, hadirlah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sedangkan industri asuransi jiwa tidak mendapatkan bantuan apa-apa dari pemerintah pada saat itu,” kata dia saat dihubungi Investor Daily di Jakarta, Senin (20/1).

Senada, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Dody Achmad Sudiyar Dalimuntehe mengatakan, terjadi currency mismatch pada sejumlah perusahaan asuransi saat krisis 1998, yang menyebabkan kesulitan likuiditas. Kondisi ini diperparah dengan kebijakan manajemen perusahaan menerbitkan produk yang menjanjikan hasil investasi tinggi.

“Namun situasi tersebut hanya terjadi di beberapa perusahaan asuransi. Ini karena dengan kondisi asuransi jiwa yang periode polis jangka panjang, ada manajemen perusahaan asuransi terlalu agresif membuat produk dengan janji nilai investasi terlalu tinggi, dan manajemen perusahaan asuransi itu mengabaikan ketentuan penempatan investasi portofolio sesuai ketentuan,” ungkap dia. (ark/ant/sumber lain/en/pri)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA