Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Barang Milik Negara (BMN) DJKN Encep Sudarwan

Direktur Barang Milik Negara (BMN) DJKN Encep Sudarwan

Asuransi Syariah Gabung Konsorsium ABMN

Senin, 13 September 2021 | 04:50 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Industri asuransi syariah bakal bergabung dalam konsorsium asuransi barang milik negara (ABMN) di tahun ini. Bergabungnya asuransi syariah akan menambah kapasitas dan kekuatan finansial konsorsium dalam rangka memproteksi aset-aset pemerintah.

Sampai saat ini sudah 51 dari 84 kementerian/lembaga (K/L) telah mengimplementasikan program ABMN. Sepanjang 2021, ada sekitar 4.334 objek pertanggungan dengan nilai pertanggungan senilai Rp 32,4 triliun, berikut nilai premi sebesar Rp 49,2 miliar.

Secara keseluruhan, ada tiga objek ABMN yakni 58.038 unit gedung pemerintahan dengan nilai Rp 128,4 triliun. Kemudian 5.549 unit bangunan kesehatan dengan nilai Rp 17,6 triliun. Serta 38,193 unit bangunan pendidikan senilai Rp 41,6 triliun. Saat ini ABMN baru mencakup tiga objek tersebut, adapun aset-aset pemerintah lain akan ikut serta diasuransikan di masa mendatang seiring dengan nilai BMN yang hampir mencapai Rp 6.000 triliun.

Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Encep Sudarwan menyampaikan, sejumlah strategi sudah disiapkan untuk meningkatkan partisipasi dan cakupan ABMN. Misalnya dengan mengintegrasikan pooling fund bencana terhadap dana-dana yang saat ini terpencar dari setiap K/L, berikut dengan kajian perluasan objek asuransi.

"Hal lain yang menarik adalah akan melibatkan partisipasi dari industri asuransi syariah karena saat ini belum melibatkan asuransi syariah. Jadi ini hal yang baru karena selama ini konsorsium belum melibatkan industri asuransi syariah, nantinya asuransi syariah akan bergabung dan menambah kekuatan. Alhamdulillah ini disambut baik dari berbagai kalangan," jelas dia pada diskusi dengan tema Kesiapan Industri Asuransi Pasca Terbitnya Perpres 75 Tahun 2021, akhir pekan lalu.

Encep mengemukakan, kehadiran asuransi syariah dalam konsorsium ABMN akan menambah kapasitas dalam memproteksi aset-aset negara. Apalagi tahun ini dalam perkembangannya, jumlah K/L ditambah dan seluruhnya mesti mengimplementasikan ABMN.

"Jadi semua K/L harus masuk dulu, mau jumlahnya (eksposur) 100% atau 30% harus masuk dulu. Karena tidak gampang memahami asuransi ini. Kedua, kita menambah barang yang diasuransikan. Ketiga tadi ada asuransi syariah yang kini bergabung. Keempat ada Perpres 75/2021 tentang dana bersama penanggulangan bencana yang nanti akan melibatkan Pemda dan lainnya," beber Encep.

Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)
Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) turut Erwin Noekman menyampaikan, pihaknya bersyukur bisa ikut berkontribusi dan membantu dalam memproteksi BMN. Namun demikian, mekanisme lebih lanjut baru akan dibahas bersama konsorsium ABMN dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).

"Inisiatif awal ini akan membuka dan mensejajarkan industri asuransi syariah seperti diamanatkan UU 40/2014 tentang Perasuransian. Kami berharap keberadaan dan kehadiran asuransi syariah bisa menjaga suatu sistem halal value chain terhadap aset dan aktivitas (pemerintah), bersama lembaga keuangan lain yang ada kaitannya dengan syariah," jelas dia.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Dody Dalimunthe paparan kinerja kuartal I-2021 industri asuransi umum secara virtual, Senin (31/5).  Foto: Investor Daily/Prisma Ardianto
Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Dody Dalimunthe  Foto: Investor Daily/Prisma Ardianto

Pada kesempatan itu, Direktur Eksekutif AAUI Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe menyoroti bahwa objek-objek ABMN memiliki beberapa risiko-risiko khusus, nilai pertanggungan besar, dan kalau dilakukan sendiri maka akan sulit. Maka dibuatlah konsorsium untuk bisa menggalang dan meningkatkan kapasitas bersama. Konsorsium terdiri dari 50 perusahaan asuransi umum dan enam perusahaan reasuransi. Adapun kapasitas risiko yang terkumpul itu Rp 1,4 triliun.

"Dengan masuknya teman-teman dari asuransi syariah maka akan menambah kapasitas tersebut. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi, kami menyambut baik karena menjadi bagian menambah kapasitas. Ke depan bisa bersama-sama memastikan BMN dapat diasuransikan sesuai amanat PMK 97/2019," ucap Dody.

Komite Teknik Konsorsium ABMN Heddy Pritasa mengatakan, pihaknya menyambut baik kehadiran industri asuransi syariah dalam konsorsium. Meski begitu, kehadiran asuransi syariah sejatinya sudah dinantikan sejak tahun 2019 dan baru bisa bergabung pada tahun ini.

"Tentunya ini akan menambah kekuatan finansial dan retensi konsorsium ABMN. Sebagai bentuk nyata pada K/L, kami memiliki beberapa program seperti memiliki kantor sendiri, pengembangan sistem informasi terintegrasi untuk K/L mengakses profil risiko hingga klaim. Berikutnya melakukan pemodelan bencana terhadap seluruh K/L," ujar Heddy.

Pooling Fund Bencana
Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Kristiyanto menyampaikan, pemerintah sejak tahun 2018 sudah memiliki strategi pendanaan dan risiko bencana. Ada berbagai instrumen yang disiapkan seperti pooling fund bencana dan ABMN. Pooling fund bencana sendiri berada diantara strategi pemerintah menanggung risiko bencana melalui APBN dan transfer risiko melalui asuransi.

"Tujuan strateginya merupakan skema pendanaan untuk mengurangi risiko APBN terhadap bencana. Pooling fund bencana juga diharapkan bisa mendorong penyaluran dana tepat waktu dan tepat sasaran. Pooling fund bencana dalam jangka menengah memiliki strategi mentransfer risiko melalui pembelian premi asuransi, pengurangan risiko, dan pemulihan masyarakat terdampak," jelas dia.

Kristiyanto menerangkan, tata kelola pooling fund bencana tidak merubah mekanisme pendanaan bencana yang sudah ada, namun bersifat melengkapi dan mengakselerasi. Sehingga APBN masih memiliki dana cadangan bencana, masih ada alokasi rutin kepada BNPB dan pendanaan bencana, BNPB akan berperan sentral dalam penyaluran dana, serta akan dikelola oleh BLU eksisting di Kemenkeu.

Nantinya, pooling fund bencana berfungsi mengumpulkan, mengembangkan akumulasi investasi, dan menyalurkan dana dari berbagai sumber. Nilai tambah yang diharapkan adalah akumulasi dana (self insurance dan transfer risiko). Beberapa program pooling fund bencana yang sedang disiapkan diantaranya mobilisasi dana dari berbagai sumber, baik dari dalam dan luar negeri, akumulasi dan investasi dana, program pendanaan mitigasi, program transfer risiko.

"Sejumlah program akan dilakukan secara bertahap dengan melihat ketersediaan dana. Selain itu ada program pemulihan dan pembangunan kembali masyarakat terdampak, dapat berupa bantuan tunai atau bantuan program," tandas Kristiyanto.   

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN