Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Taspen Proteksi, salah satu produk andalan Taspen Life. Foto: ist.

Taspen Proteksi, salah satu produk andalan Taspen Life. Foto: ist.

Punya RBC 162,2%, Taspen Life Jamin Hak Pemegang Polis Aman

Sabtu, 15 Januari 2022 | 08:21 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id  - PT Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life) memastikan premi dan pembayaran manfaat seluruh peserta atau pemegang polis aman.  Hal itu didukung posisi risk based capital (RBC) perusahaan per November 2021 pada  level 162,2%.

Hal itu ditegaskan perusahaan setelah ramai dikabarkan adanya penyidikan tindak pidana korupsi (tipikor) terkait penempatan dana investasi yang merugikan negara Rp 161,62 miliar. "Kami pastikan bahwa seluruh premi dan pembayaran manfaat asuransi seluruh peserta dan pemegang polis berada dalam kondisi aman," ujar Plt Direktur Utama Taspen Life, Ibnu Hasyim kepada Investor Daily, Jumat (14/1),

Dia juga menerangkan, saat ini Taspen Life dalam kondisi sehat. Tercermin dari posisi keuangan perusahaan per 31 Desember 2021 (unaudited) yang berhasil mencetak laba sebesar Rp 61.7 miliar. Adapun berdasarkan audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat solvabilitas yang digambarkan pada RBC per November 2021 terjaga baik di level 162,2% atau diatas batas minimum sebesar 120%.

"Terkait pemberitaan Taspen Life tentang penyidikan oleh Jampidsus Kejaksaan Agung yang beredar saat ini, kami sampaikan bahwa kejadian tersebut merupakan kasus lama yang terjadi pada tahun 2017-2018 yang telah dikonsider dalam laporan keuangan dengan membukukan pencadangan sejak tahun 2019," demikian kata Ibnu.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung secara resmi telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Dana Investasi di PT Asuransi Jiwa Taspen Tahun 2017 s/d 2020 pada Selasa, 04 Januari 2022. Sprindik itu ditandatangani Direktur Penyidikan Jampidsus Nomor: Print-01/F.2/Fd.2/01/2022 tanggal 04 Januari 2022.

Pada Rabu 12 Januari 2022, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung mulai melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang saksi yang terkait dengan perkara tersebut. Saksi yang diperiksa yaitu RS selaku Kepala Divisi Keuangan dan Investasi Taspen Life periode 2017 s/d 2020, diperiksa terkait investasi MTN Prioritas Finance Tahun 2017 oleh Taspen Life.

Dalam perkara ini, Kejagung menduga Taspen Life telah merugikan negara senilai Rp 161,62 miliar pada periode 2017-2020. Dugaan itu menyangkut penempatan dana investasi terhadap medium term notes (MTN) senilai Rp 150 miliar pada tahun 2017.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menjelaskan bahwa Taspen Life melakukan penempatan dana investasi sebesar Rp 150 miliar pada tanggal 17 Oktober 2017. Investasi dalam bentuk kontrak pengelolaan dana (KPD) di PT Emco Asset Management selaku Manajer Investasi (MI) dengan underlying berupa MTN PT Prioritas Raditya Multifinance (PT PRM), meskipun sejak awal diketahui MTN PT PRM tidak mendapat peringkat (investment grade).

"Dana pencairan MTN tersebut oleh PT PRM tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan MTN dalam prospektus, melainkan langsung mengalir dan didistribusikan ke Group Perusahaan PT Sekar Wijaya dan beberapa pihak yang terlibat dalam penerbitan MTN PT PRM sehingga gagal bayar," kata Leonard.

Dia mengungkapkan, tanah jaminan dan jaminan tambahan MTN PT PRM pada akhirnya seolah-olah dijual ke PT Nusantara Alamanda Wirabhakti dan PT Bumi Mahkota Jaya. Adapun skema investasinya yakni dengan cara Taspen Life berinvestasi pada beberapa reksa dana.

Namun demikian, dana yang diinvestasikan pada beberapa reksa dana itu dikendalikan untuk membeli saham-saham tertentu yang dananya mengalir ke kedua perusahaan tersebut untuk dilakukan pembelian tanah jaminan dan jaminan tambahan MTN. "Bahwa akibat perbuatan tersebut, diduga telah merugikan keuangan negara setidak-tidaknya sebesar Rp. 161.629.999.568 (Rp 161,62 miliar), " beber Leonard.

Di sisi lain, permasalahan pengelolaan investasi itu pun sudah diendus Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018. Dalam laporan itu BPK menerangkan telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pengelolaan investasi pada Taspen Life tahun 2017 dan 2018 dan instansi terkait lainnya di Jakarta.

Tapi dalam hal ini, BPK menemukan dua permasalahan sistem pengendalian internal (SPI) pada Taspen Life yakni pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan dan SOP belum berjalan optimal.

Selain itu, ada juga ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E (ekonomi, efisiensi, dan efektifitas) dengan total nilai Rp 809,47 juta. Masing-masing sebesar Rp 420,91 juta untuk pemborosan atau kemahalan harga, senilai Rp 388,56 juta untuk penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima. (pri)

 

Editor : Frans (ftagawai@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN