Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ali Ghufron Mukti

Ali Ghufron Mukti

Iuran Baru BPJS Kesehatan Ditinjau dari Uji Coba KRIS JKN

Senin, 4 Juli 2022 | 19:11 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id  - Besaran iuran baru BPJS Kesehatan akan disesuaikan seiring dengan implementasi kelas rawat inap standar pada program Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS JKN). Uji coba implementasi KRIS JKN pada Juli-Desember 2022 menjadi dasar mengukur penyesuaian besaran iuran tersebut.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan, persiapan penyelenggaraan KRIS JKN perlu dilakukan dengan matang. Termasuk diantaranya adalah perhitungan iuran tunggal.

Dalam hal ini, kata dia, diharapkan besaran iuran nantinya bisa menjaga keberlangsungan dana jaminan sosial (DJS) dari BPJS Kesehatan. Tapi di sisi lain, jangan sampai besaran iuran dalam program KRIS JKN membebani Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebagai contoh, dengan iuran tunggal sebesar Rp 70 ribu maka anggaran yang perlu disiapkan negara dapat meningkat hampir dua kali lipat

"Tujuan uji coba adalah untuk melihat kesiapan RS, penerimaan peserta dan dampak finansial terhadap Dana Jaminan Sosial atau DJS," kata Ghufron saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI, Senin (4/7).

Adapun Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan BPJS Kesehatan, telah menyepakati pelaksanaan uji coba KRIS JKN. Bersama bersama Komisi IX DPR RI, asesmen kesiapan uji coba pun telah dilakukan.

Uji coba akan dilakukan di lima RS Vertikal mulai Juli-Desember 2022. Lima RS vertikal yang dimaksud antara lain, RSUP Kariadi Semarang, RSUP Dr Tadjuddin Chalid Makassar RSUP Dr Johannes Leimena Ambon, RSUP Surakarta dan RSUP Dr Rivai Abdullah Palembang. Dalam perkembangannya, sudah dilaksanakan supervisi lintas institusi kelima RS tersebut pada 24 Juni 2022.

Kesiapan lima RS vertikal dalam implementasi KRIS JKN secara umum telah siap melaksanakan KRIS JKN dengan 10 dari 12 kriteria yang dipersyaratkan. Masih ada beberapa penyesuaian berdasarkan karakteristik masing-masing RS. Adapun RSUP Surakarta relatif paling siap dan dapat menjadi model percontohan (role model) implementasi KRIS JKN.


Lebih lanjut, KRIS JKN telah diamanatkan UU SJSN. Pasal 23 ayat (4) menyampaikan bahwa dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar.

Perpres 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 54B menyatakan bahwa manfaat kelas standar diterapkan secara bertahap sampai dengan paling lambat tahun 2022. Pelaksanaannya dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan tata kelola jaminan kesehatan.

Ketua Komisi Kebijakan Umum DJSN Mickael B Hoelman mengatakan, terdapat sejumlah tindak lanjut DJSN dalam implementasi KRIS JKN. Diantaranya melakukan sosialisasi dan edukasi publik, Monitoring dan evaluasi uji coba implementasi KRIS JKN di lima RS Vertikal, dan bersama Kemenkes tengah melakukan revisi terhadap Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan dan peraturan turunannya.

"DJSN juga akan melakukan pendampingan kepada 50% RS Vertikal terpilih guna persiapan infrastruktur KRIS JKN pada semester I-2023. Serta Implementasi KRIS JKN di 50% RS Vertikal dengan 9 kriteria," jelas dia.

Di sisi lain, Mickael menyampaikan, setidaknya ada dua hal seiring sejalan masih perlu disiapkan dalam implementasi KRIS JKN. Pertama, perhitungan rinci dari BPJS Kesehatan dan Kemenkes terkait kebutuhan jumlah faskes untuk melayani peserta KRIS JKN. Perhitungan perlu dilakukan sampai ke tingkat kabupaten dan kecamatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan medis setempat.

Kedua, perlu pemanfaatan sumber daya pembiayaan dari berbagai lini. Misalnya melalui BLI/BLUD, APBN, APBD dan DAK-Fisik untuk RSUD milik pemerintah, serta pendapatan RS Swasta guna mengakselerasi kesiapan ruang rawat inap KRIS JKN.

"Semester II-2024 diharapkan seluruh rumah sakit bisa melakukan implementasi ini (KRIS JKN). Jadi ini yang kami coba terjemahkan sebagai proses pentahapan, kami sangat menyadari ini dilakukan secara bertahap dan dengan penuh kehati-hatian," imbuh Mickael

Advertisement

Editor : Hari Gunarto (hari_gunarto@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN