Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi asuransi. Sumber: bumn.go.id

Ilustrasi asuransi. Sumber: bumn.go.id

Asing Boleh Miliki Saham Asuransi di Atas 80%

Selasa, 28 Januari 2020 | 14:48 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Pemerintah resmi mengubah ketentuan kepemilikan asing di industri asuransi. Investor asing kini boleh memiliki lebih dari 80% saham perusahaan asuransi di Indonesia. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian.

Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan di Jakarta, pada 16 Januari 2020 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan diundangkan pada 20 Januari 2020 yang diteken oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. PP 3/2020 tersebut mengubah beberapa ketentuan dalam PP 14/2018. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), serta ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 dihapus.

Selain itu, perusahaan asuransi kini diizinkan menambah modal disetor tanpa batasan persentase. Pasal 6 dalam PP 3/2020 menjelaskan, dalam hal kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian yang bukan merupakan perseroan terbuka telah melampaui 80% pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, maka perusahaan perasuransian tersebut dikecualikan dari batasan kepemilikan asing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan perusahaan perasuransian tersebut dilarang menambah persentase kepemilikan asing.

Penyempurnaan pengaturan PP 14/2018 sebagaimana diatur dalam PP 3/2020 ini menjadi dasar hukum dalam penerapan dan pengawasan Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian di Indonesia.

Dalam penjelasan PP Nomor 3 Tahun 2020 disebutkan, pengembangan potensi pasar industri perasuransian di Indonesia tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan peran perusahaan asuransi lokal atau pemodal domestik. Namun juga memerlukan peran perusahaan asuransi asing atau pemodal asing yang memiliki modal, pengalaman, dan teknologi dalam mengembangkan industri perasuransian.

Sementara sebelumnya dalam PP 14/2018 tertuang bahwa investor asing hanya diizinkan memegang 80% saham perusahaan asuransi. Sisanya, 20% suntikan modal ke perusahaan asuransi tersebut wajib berasal dari mitra lokal atau dengan mencatatkan perusahaan di bursa.

PP 14/2018 mengatur bahwa pemodal asing dapat berpartisipasi dalam bisnis perasuransian paling banyak sebesar 80% dari modal disetor. Batasan kepemilikan asing tersebut tidak berlaku bagi perusahaan perasuransian yang berbentuk perseroan terbuka dan bagi perusahaan perasuransian yang persentase kepemilikan asingnya telah melebihi 80% pada saat diundangkannya PP 14/2018.

Berdasarkan PP 14/2018, dalam hal perusahaan perasuransian yang persentase kepemilikan saham asingnya telah melebihi 80% pada saat diundangkannya PP 14/2018 akan melakukan penambahan modal, paling sedikit 20% penambahan modal wajib diperoleh dari pemodal domestik. Namun demikian, dengan memperhatikan kemampuan pemodal domestik, pengaturan penambahan modal ini berpotensi memperlambat pertumbuhan industri perasuransian itu sendiri. Karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan penambahan modal bagi perusahaan perasuransian yang persentase kepemilikan saham asingnya telah melebihi 80% pada saat diundangkannya PP 14/2018.

Menanggapi terbitnya PP 3/2020 tersebut, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe menjelaskan, investor asing yang telah memiliki proporsi lebih dari 80% akan sulit mencari mitra lokal untuk memenuhi batas maksimum. Jika memang ada, bisa jadi mitra lokal itu bukan dari kalangan profesional yang tidak memahami betul karakter bisnis auransi.

"Jadi, kebijakan terbaru pemerintah tersebut sepertinya berusaha mengakomodir kondisi dunia usaha perasuransian agar tetap sustain dan memiliki stabilitas baik," ungkap dia yang juga direktur eksekutif Dewan Asuransi Indonesia (DAI).

Dari kaca mata dunia usaha, kata Dody, investasi adalah salah satu modal yang berkontribusi bagi kelangsungan usaha itu sendiri. Investasi di industri asuransi masih relatif kecil atau sedikit, begitupun yang datang dari dalam negeri. Dia menilai, belum banyak investor yang memahami karakteristik bisnis asuransi, yang berbeda dengan bisnis jasa keuangan lainnya.

Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe. Foto: IST
Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe. Foto: IST

"Kalau ada investor baru yang sifatnya coba-coba, maka dapat berpotensi tidak sustain membangun industri asuransi. Di sisi lain saat ini margin industri asuransi juga relatif tidak besar, terutama untuk investor yang hanya menginginkan siklus usaha pendek. Sedangkan asuransi adalah siklus jangka panjang," jelas Dody kepada Investor Daily, Senin (27/1).

Adapun menyoal kebutuhan yang ada, dia mengatakan, saat ini kondisi stabilitas investasi yang diinginkan oleh industri asuransi masih cukup terakomodir. Apalagi dengan terbitnya PP Nomor 3 tahun 2020 tersebut.

Reformasi Kebijakan IKNB

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan reformasi kebijakan industri keuangan nonbank (IKNB) termasuk industri asuransi, dalam hal pengawasan dan pengaturan dengan prinsip kehati-hatian. Langkah reformasi tersebut membutuhkan waktu implementasi paling cepat dua tahun.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso sebelumnya mengatakan, secara garis besar, setiap dilakukan reformasi pengawasan jasa keuangan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian, karena inisiatif tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2018 dan memerlukan waktu.

"Kita akan meminta dengan instruksikan lembaga jasa keuangan untuk menerapkan risk management, risiko apa saja, bagaimana nanti menerapkannya, mulai dari perusahaan itu harus ada kebijakan risk management," jelas Wimboh di pertemuan tahunan industri jasa keuangan, di Jakarta, baru-baru ini.

Ketua Dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso memberi welcome speech saat acara Ekonomi Digital Outlook Forum 2020 di Jakarta, Jumat (8/11/2019). Seminar ini kerjasama Beritasatu Media Holdings dengan Tarsus Indonesia. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu
Ketua Dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso  Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Kemudian, dalam kebijakan risk management tersebut akan disesuaikan dengan bisnis model peruahaan. Perusahaan perlu memperhitungkan risiko likuiditas, arus kas supaya menghindari miss match baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

"Kalau ada kewajiban jangka pendek, bulan depan dia harus tahu ada cashflow apa, harus ada action, belum lagi risiko pasar yang harus dimonitor," lanjut Wimboh.

OJK juga akan menguji mengenai manajemen risiko hukum, operasional hingga reputasi. Dia menyebutkan, OJK akan menyiapkan pedoman pengelolaan risiko untuk industri keuangan nonbank.

“Hal lain yang perlu adalah permodalannya. Kalau tidak solven, tidak sustain kita minta pengurus lakukan penyetoran modal. Mereka akan lapor kepada pemilik,” ungkap Wimboh.

OJK juga akan mendorong terbentuknya lembaga penjamin polis. Namun, pihaknya ingin regulator membereskan terlebih dahulu industri asuransi sebelum membentuk lembaga penjamin polis asuransi. "Bila yang tidak solven sudah solven. Setelah pedoman manajemen risiko dipenuhi, baru lembaga penjaminan kita hidupkan. Bisa saja dari awal kita diskusikan mengenai lembaga ini,” ujar Wimboh.

Pihaknya menekankan penerapan dan eksekusi lembaga penjaminan itu setelah industri asuransi kuat dan sehat. Hal tersebut supaya lembaga penjaminan nantinya bisa bekerja secara efektif.

Wimboh menyebutkan langkah tersebut yang dilakukan oleh regulator saat melakukan reformasi pengawasan dan aturan perbankan. Kala itu, lembaga penjamin simpanan (LPS) dijalankan setelah perbankan sudah kuat.

Firdaus Djaelani. Foto: David
Firdaus Djaelani. Foto: David

Sementara itu, Firdaus Djaelani, kepala pengawas Industri Keuangan Non Bank dan komisioner OJK periode 2012-2017, menilai, industri asuransi kita cukup bagus. “Seperti yang pernah disampaikan ketua dewan komisioner OJK, meskipun sedikit ramai pemberitaannya, tapi pertumbuhan premi asuransi masih 6%. Aset yang dikelola mencapai lebih dari Rp 250 triliun,” ujarnya dalam Hot Economy yang ditayangkan BeritaSatu TV, Jakarta, Senin (20/1).

Kalau berbicara apakah di industri asuransi ini telah dilakukan reformasi, lanjut Firdaus, sebetulnya sejak tahun 2000 sudah mulai dilakukan. Namun, reformasi itu memang dilakukan secara bertahap dan belum rampung sepenuhnya.

“Perbankan memang lebih cepat dilakukan reformasi sejak terjadi krisis tahun 1998, karena industri itu lebih besar dibanding asuransi. Tapi, secara bertahap, sebetulnya dilakukan di Kementerian Keuangan dan (saat itu) ada di bawah Bapepam LK, sampai dengan OJK menangani, secara bertahap pembenahan-pembenahan terhadap industri asuransi sudah dilakukan,” ucapnya.

Masih Positif

OJK. Foto: ojk.go.id
OJK. Foto: ojk.go.id

Adapun, OJK mencatat penghimpunan dana di industri asuransi juga masih positif. Sepanjang tahun 2019 (data November 2019), premi asuransi komersial yang dikumpulkan mencapai Rp 261,65 triliun atau tumbuh sebesar 6,08% secara year on year (yoy) dibanding tahun 2018 sebesar 4,1% (yoy), dengan premi asuransi jiwa sebesar Rp 169,86 triliun (turun sebesar 0,20% yoy) serta premi asuransi umum/reasuransi sebesar Rp 91,79 triliun (naik sebesar 20,07% secara yoy).

Selanjutnya, permodalan industri asuransi tercatat memadai, di mana risk-based capital industri asuransi umum dan asuransi jiwa masing-masing sebesar 329,3% dan 725,4%, lebih tinggi dari threshold 120%.

OJK mencatat industri asuransi komersial masih tumbuh 6,1% yoy, dengan premi Rp 261,6 triliun tahun 2019. Saat ini terdapat sekitar total 137 perusahaan asuransi. Sebanyak 76 perusahaan menangani asuransi umum, 50 perusahaan asuransi jiwa, 6 perusahaan reasuransi, 3 perusahaan asuransi wajib, dan 2 perusahaan asuransi sosial.

Namun demikian, OJK menyadari industri asuransi membutuhkan perhatian lebih serius untuk memperbaiki governance, kehati-hatian dan kinerjanya. Untuk itu, OJK tahun 2018 telah mencanangkan reformasi industri keuangan nonbank yang mencakup perbaikan penerapan manajemen risiko, governance yang lebih baik dan laporan kinerja investasi kepada otoritas dan publik. OJK akan mengeluarkan pedoman manajemen risiko dan governance serta format laporan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap kualitas investasi, proyeksi likuiditas dan solvabilitas (RBC).

Hotbonar Sinaga, Ketua Dewan Pertimbangan ILUNI UI 2016-2019, Direktur Utama Jamsostek 2007-2012
Hotbonar Sinaga,

Sementara itu, ahli asuransi Hotbonar Sinaga mengimbau perlu dibentuk lembaga penjamin asuransi (LPP). Hotbonar juga menjelaskan, pada Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasurasian, sudah ada pasal yang mengamanatkan dalam tiga tahun setelah UU tersebut diundangkan atau tahun 2017, harus sudah berdiri lembaga penjamin polis. “LPP pun bisa berada di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Bukan hanya LPP, tapi juga perlu ada penjamian reksa dana. Untuk itu, perlu ada amendemen UU LPS. Hal ini juga supaya ada keadilan antara penjaminan produk asuransi dengan produk perbankan,” kata Hotbonar.

Hotbonar menjelaskan, permasalahan inti Jiwasyara sudah terjadi sebelum tahun 1998 atau awal tahun 1990-an. Pada saat itu, Jiwasraya mendesain produk sejenis JS Saving Plan yang menjanjikan imbal hasil di atas rata-rata bunga deposito. Kemudian, masalah mulai mengemuka ketika ada krisis moneter tahun 1998. Sebab, Jiwasraya membuat produk tersebut dengan polis berdenominasi dolar AS.

“Pada waktu itu mereka tidak tertib berinvestasi. Harusnya, polis denominasi dolar AS, ya kewajibannya juga dalam dolar AS. Tapi pada waktu itu, tingkat bunga deposito bisa 60-70% per tahun dan kurs dolar AS mencapai Rp 16.000. Jadi pada saat jatuh tempo, uang yang diinvestasikan dalam denominasi rupiah, dan kalau dikonversi dalam dolar AS menjadi tidak cukup. Itu adalah asal muasalnya dan berlanjut sampai tahun 2000,” kata dia.

Masalah pun semakin bertambah dengan hadirnya JS Saving Plan tahun 2013. Menurut dia, desain produk ini pun sudah keliru karena menjanjikan imbal hasil 9-13% atau di atas rata-rata bunga deposito, sehingga direksi Jiwasraya mengejar hasil investasi yang meraih imbal hasil tinggi dengan sengaja memilih saham-saham yang berisiko tinggi. “Menurut saya, membeli saham itu harus disiplin, paling tidak LQ-45, jangan di saham-saham lapis kedua atau ketiga,” tegas Hotbonar.

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) juga mendorong agar pemerintah segera melaksanakan dan membentuk lembaga penjamin pemegang polis (LPPP). Hal itu sejalan dengan upaya pemerintah menyelesaikan permasalahan Jiwasraya, sehingga pemenuhan kewajiban pembayaran kepada nasabah dapat segera dilaksanakan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Perasuransian.

Togar Pasaribu, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)
Togar Pasaribu, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)

Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu mengatakan, AAJI sangat menghormati dan mendukung upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah dan badan-badan terkait untuk melindungi kepentingan nasabah, mencegah kerugian nasabah yang lebih besar lagi serta terus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan khususnya asuransi.

"AAJI mendorong agar pemerintah dapat segera melaksanakan dan membentuk lembaga penjamin pemegang polis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perasuransian, mengingat manfaat dan peran industri asuransi jiwa dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat," kata Togar di Jakarta, pekan lalu.

AAJI, lanjut Togar, juga berharap agar pemerintah terus melaksanakan pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision) secara intensif dan efektif sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara tepat.

"AAJI selalu siap bekerja bersama dengan pemerintah dan OJK untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kondusif bagi industri asuransi jiwa, meningkatkan perlindungan terhadap nasabah(pemegang polis), serta melaksanakan program literasi dan inklusi keuangan yang terukur dan berkelanjutan," kata Togar. (nid/ris/th/jn)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN