Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kantor Pusat PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Kantor Pusat PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

BPK: Tak Hanya Rugikan Negara, Kasus Jiwasraya Rugikan Perekonomian

Prisma Ardianto, Senin, 29 Juni 2020 | 21:08 WIB

JAKARTA, investor.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan bahwa kasus tindak pidana korupsi (tipikor) pada kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak hanya memberi imbas pada kerugian negara. Tapi, tidak menutup kemungkinan turut merugikan perekonomian negara.

"Mengingat besar dan masifnya kasus ini, bersama Kejaksaan, kami bahkan sempat akan membuat rumusan PKN-nya bukan hanya kerugian negara, tetapi juga kerugian perekonomian negara. Namun setelah mempertimbangkan dengan cermat aspek teknis yuridisnya, akhirnya diputuskan tetap menjadi PKN. " kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Senin (29/6).

Dia menerangkan, perhitungan kerugian perekonomian negara akibat kasus Jiwasraya itu juga perlu melihat perkembangan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh aparat hukum, dalam hal ini yaitu Kejaksaan Agung (Kejagung). BPK selalu terbuka untuk terus mengembangkan pemeriksaannya karena perhitungan itu tidak terpisah dari audit investigasi yang telah dilakukan sebelumnya.

Agung menerangkan, sampai saat ini pihaknya masih melakukan audit investigasi terhadap kinerja Jiwasraya periode 2008-2018. Audit itu diprediksi bakal rampung pada akhir tahun ini. Sebelumnya, BPK telah mengumumkan hasil audit berupa perhitungan kerugian negara (PKN) atas kasus Jiwasraya sebesar Rp 16,81 triliun.

Dia menyatakan, audit investigasi memiliki lingkup yang lebih luas agar dapat mengungkap konstruksi pihak-pihak yang bertanggung jawab secara utuh. Di antaranya BPK mulai masuk pada ranah Jiwasraya sebagai entitas perusahaan terkait, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas, begitu juga Otoritas Bursa, Kementerian BUMN, termasuk BUMN yang terkait dengan kasus itu.

"Dampak yang diharapkan dari audit ini adalah perbaikan sistemik yang semakin melindungi nasabah dari risiko kecurangan dan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya investasi dalam instrumen jasa keuangan dan pasar modal," ungkap Agung.

Dengan begitu, kata dia, beberapa otoritas yang telah diaudit BPK menunjukkan perbaikan sistemik. OJK misalnya, sudah mulai menerbitkan berbagai macam ketentuan terkait produk investasi pada perusahaan asuransi.

"Dengan terungkapnya kasus ini maka siapapun yang berinvestasi, siapapun yang mau meletakkan dananya pada instrumen jasa keuangan seperti asuransi dan pasar modal. Mereka akan dilindungi secara hukum, dan risiko fraud yang dilakukan oleh pelaku-pelaku yang ada di dalamnya," imbuh dia.

Senada, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono mengungkapkan, hasil audit investigatif itu nampaknya akan selaras jika adanya perhitungan kerugian perekonomian negara. Karena audit investigasi yang dilakukan terhadap Jiwasraya, turut melibatkan OJK, serta diperluas dengan memeriksa BUMN terkait, dan Otoritas Bursa akan memberikan gambaran besar terhadap perekonomian negara.

"Kita ingin melihat kondisi besar dan apa pengaruhnya ke perekonomian keseluruhan, dalam hal ini juga ada pasar modal. Di akhir juga ada rekomendasi dan kesimpulan perbaikan sistem pasar modal oleh Republik Indonesia sebagai negara," ujar dia.

Tangkis Tudingan Bentjok
Di sisi lain, BPK menangkis tudingan Benny Tjokro (Bentjok) yang menganggap BPK telah melindungi satu grup perusahaan dari mega korupsi di Jiwasraya. Bahkan, tudingan itu berbuntut pelaporan ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri karena dianggap mencemarkan nama baik dan reputasi BPK.

Agung menilai, pernyataan dari terdakwa Bentjok merupakan suatu yang keterlaluan. Pihaknya meyakini segala prosedur dan ketentuan sudah dijalankan dengan baik. Dengan demikian, pernyataan yang ditujukan kepada lembaga yang dia pimpin tidak memiliki dasar yang jelas.

Secara prosedur, dia menerangkan, setelah tersangka ditetapkan, aparat penegak hukum mengajukan kepada BPK untuk dilakukan PKN. Tahap selanjutnya adalah ekspose atau gelar perkara, dalam tahap tersebut disajikan informasi oleh penyidik mengenai konstruksi perbuatan melawan hukum yang mengandung niat jahat (mens rea).

Kemudian, ekspose tersebut disampaikan oleh aparat penegak hukum dengan menyajikan bukti bukti permulaan yang cukup. Dari ekspose terhadap kasus Jiwasraya oleh Kejagung, BPK berkesimpulan konstruksi perbuatan melawan hukumnya jelas dan telah didukung bukti permulaan yang memadai, dan oleh karena itu PKN-nya dapat dilakukan.

Menurut dia, PKN baik secara substansi maupun prosedur merupakan bagian dari pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan menjadi wewenang BPK. Dengan demikian PKN dilakukan dengan menerapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) secara ekstra ketat.

"Dengan kerangka dan struktur itu menjadi aneh dan lucu, apabila dikatakan BPK, Ketua atau Wakil Ketua BPK melindungi pihak tertentu. Karena BPK itu menghitung PKN setelah konstruksi perbuatan melawan hukum dan tersangkanya ditetapkan oleh kejaksaan. Nah itu sudah ditetapkan dan ada konstruksi," ucap Agung

Kendati demikian, pihaknya mendukung penuh penegakkan hukum yang dilakukan Kejaksaan, baik dalam pengungkapan maupun dalam pengadilan kasus itu. Dia pun menilai, bahwa tidak ada satupun manusia yang nyaman diperiksa apalagi harus berhadapan dengan aparat penegak hukum, mengikuti proses peradilan, lebih lagi jika sampai berstatus terdakwa.

"Tapi bagi yang diduga, disangka apalagi sampai didakwa melakukan perbuatan melawan hukum, tentunya harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya secara hukum. Tangan mencencang, bahu memikul," tandas Agung..

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN