Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri BUMN Erick Thohir. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Menteri BUMN Erick Thohir. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Erick Thohir Upayakan Pembayaran Tunggakan Klaim Jiwasraya Akhir Maret

Prisma Adrianto, Rabu, 29 Januari 2020 | 16:23 WIB

JAKARTA, investor.id – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengupayakan pembayaran tunggakan klaim polis nasabah sebesar Rp 16 triliun akan dibayarkan pada akhir Maret 2020. Meski demikian, tidak secara detail disebutkan sumber dana untuk pembayaran itu, tapi ditengarai dari hasil inisiatif pembentukan holding.

"Kami akan berupaya menyelesaikan pembayaran awal, Insya Allah pada Maret akhir. Kalau memang bisa lebih cepat, itu akan kami lakukan. Tapi pada hari ini, konteks pembicaraan yang sudah kita rapatkan internal bahwa Maret akhir sudah ada pembayaran," kata Menteri BUMN Erick Thohir sebelum mengikuti Rapat Panja Permasalahan Asuransi Jiwasraya bentukan Komisi VI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Dia mengatakan, permasalahan di Jiwasraya tidaklah ringan. Jiwasraya sakit dan kesulitan membayar kewajiban pembayaran klaim polis mencapai Rp 16 triliun. Perseroan pun tercatat memiliki kekurangan solvabilitas sebesar Rp 28 triliun.

Kementerian BUMN, kata Erick, sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan berbagai pihak terkait untuk menempuh solusi terbaik dalam penyelamatan Jiwasraya. Di samping itu, pihaknya juga ingin memastikan pada akhir Maret 2020 kewajiban pembayaran kalim dapat dicairkan.

"Tentu kami berharap, kami terus mengupayakan kerja yang profesional dan transparan. Karena itu, salah satu step awal kenapa ini bisa mulai mengalirnya dana itu dengan pembentukan holding asuransi, dan penjaminan yang akan memainkan peran penting dalam skema yang nanti diajukan oleh pemerintah," ungkap Erick.

Di sisi lain, pihaknya juga sedang menggali kemungkinan adanya dana dari pengembalian aset (recovery asset) dari para tersangka yang telah disita Kejaksaan Agung (Kejagung). Menurut Erick, langkah itu tidaklah mudah. Hampir 1.400 sertifikat tanah, dan pasti akan dikembalikan terlebih dahulu ke negara.

"Walaupun dengan sistem keuangan negara recovery asset ini pasti diprioritaskan untuk kembali ke negara dulu, belum bisa kepada kami. Nah, ini yang kemudian akan kami koordinasikan dengan Kejagung. Tapi recovery asset ini menjadi suatu metode baru dalam juga kasus-kasus korupsi kedepan, tidak hanya (opsi penyelamatan) badan tapi juga ada recovery," ujar dia.

Untuk langkah-langkah penyelamatan ataupun pembayaran klaim secara detail, Erick memilih menyampaikan pada Rapat Panja yang dilaksanakan secara tertutup. Ini termasuk detail adanya langkah penyelamatan lewat koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

"Tentunya juga kami dari Kementerian BUMN dengan izin dari Panja ingin juga memaparkan lebih detail lagi penjajakan-penjajakan yang harus kita tempuh, ada poin A, poin B. Ini tidak bisa kita putuskan sendiri, ada proses-proses yang harus kita sinergikan dengan pihak OJK dan Kemenkeu," kata Erick.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA