Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Asuransi AJB Bumiputera (Foto: Istimewa)

Asuransi AJB Bumiputera (Foto: Istimewa)

KERAP SALAHI ATURAN,

Internal Bumiputera Diminta OJK Bentuk Panitia RUA

Jumat, 8 Januari 2021 | 04:57 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor,id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersikukuh meminta internal Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera membentuk panitia Rapat Umum Anggota (RUA). Padahal dari riwayat peristiwa yang ada dan penilaian OJK sendiri, internal perusahaan tidak mampu melakukan hal tersebut.

"Sesuai PP 87/2019 dan Anggaran Dasar (AD) AJB Bumiputera, yang berwenang membentuk panitia pemilihan RUA adalah dewan komisaris. (tapi) Karena BPA sudah berakhir pada 26 desember lalu, internal AJB bumiputera (dewan komisaris) segera membentuk panitia pemilihan RUA," kata Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II OJK Moch Ihsanuddin kepada Investor Daily, Kamis (7/1) malam.

Dia menjelaskan, alasan tersebut mengacu pada PP 87/2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, terutama pasal 32 ayat 1. Beleid itu berisi, pemilihan peserta RUA dilakukan oleh panitia pemilihan yang dibentuk dewan komisaris. Berlanjut pada ayat 2, panitia pemilihan dibentuk enam bulan sebelum masa kepesertaan RUA periode sebelumnya berakhir.

Kemudian, merujuk pada AD Bumiputera pasal 11 ayat 2 menyatakan bahwa panitia pemilihan BPA (sekarang RUA berdasarkan PP 87/2019) terdiri dari unsur BPA yang tidak mengikuti pemilihan, direksi, karyawan AJB Bumiputera 1912 dan unsur independen yang diusulkan direksi. "Kitab sucinya (AD) mereka sudah mengatur pemilihan seperti diatas," imbuh Ihsanuddin.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Foto: Investor Daily/David Gita Roza
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Foto: Investor Daily/David Gita Roza

Adapun seperti yang diketahui, OJK sendiri sudah melayangkan surat perintah pada 1 Oktober 2020 kepada Komisaris dan Direksi Bumiputera untuk segera membentuk panitia RUA, untuk kemudian kemudian dapat menunjuk peserta RUA baru. Sayangnya surat perintah itu diabaikan hingga RUA yang lama tidak selesai menjabat pada 26 Desember 2020.

Padahal dalam surat perintah itu OJK turut mengultimatum pihak-pihak yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, menghambat pelaksanaan, atau tidak melaksanakan perintah tertulis itu bisa dipidana. Ihsanuddin merespon tindakan internal Bumiputera tersebut secara normatif.

"Nasibnya (surat perintah) baik-anik saja kalau tindaklanjutnya ada, (tindak lanjut) di penyidikan (OJK) bukan di pengawas," kata dia.

Salahi Aturan
Di sisi lain, Investor Daily mendapat kiriman dokumen dengan sifat sangat segera nomor S-35/NB23/2020 tanggal 29 Desember 2020. Surat dari OJK untuk internal Bumiputera itu menanggapi hasil keputusan Sidang Luar Biasa (SLB) BPA/RUA pada 23 Desember 2020. Alih-alih memilih panitia RUA, salah satu keputusan dari sidang itu adalah memecat tiga orang direksi yakni Faizal Karim, Wirzon Sjofyan, dan SG Subagyo.

Alasan pemecatan itu karena sejumlah nama tadi melanggar ketentuan dan tidak dapat melaksanakan komitmen. Kemudian sidang memutuskan mengangkat salah satu komisaris independen sebagai pelaksana tugas (plt) direksi. Tapi keputusan BPA dinilai OJK ilegal dan tentu ditolak keberadaannya.

"Terhadap pelaksanaan SLB RUA tanggal 23 Desember 2020, sampai dengan saat ini OJK tidak pernah menerima permohonan dan menerima permohonan dan memberikan persetujuan agenda SLB RUA dimaksud, sehingga pelaksanaan SLB RUA tanggal 23 Desember 2020 tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan SLB RUA yang diatur pada PP 87/2019," tulis OJK pada dokumen tersebut.

Dalam dokumen itu, OJK pun menyinggung perkembangan kondisi kepengurusan Bumiputera. BPA/RUA diminta memberikan empat penjelasan.

Pertama, pembagian tugas dan wewenang antar direksi serta dasar hukumnya. Kedua, kewenangan otorisasi keuangan. Ketiga, dampak keputusan SLB terhadap operasional perusahaan, terutama layanan terhadap pemegang polis. Keempat, kajian hukum atas keputusan SLB. BPA/RUA yang telah habis masa baktinya itu diminta menyampaikan surat balasan 5 hari, terhitung setelah 29 Desember 2020.

Sebelumnya, penyelenggara SLB RUA juga sempat dilakukan dengan mengangkat Ketua BPA/RUA Nurhasanah sebagai Komisaris Utama. Lagi-lagi sidang pada 27 Agustus 2020 itu dinilai OJK menyalahi aturan. OJK menilai pengangkatan itu menyalahi PP 87/2019 karena dewan komisaris dilarang merangkap sebagai peserta RUA.

Dualisme penanganan penyelamatan Bumiputera memang kentara di dalam pucuk kepengurusan asuransi mutual tersebut. Selain dualisme, instruksi regulator pun tidak diindahkan. Di samping itu, rapat-rapat syarat kepentingan pun membuat proses penyelamatan Bumiputera menjadi berlarut-larut.

Peran OJK
Dihubungi terpisah, Ketua Tim Advokasi Nasabah Bumiputera sekaligus Asisten Direksi Pemasaran Bumiputera Jaka Irwanta mengemukakan, sejak November 2020 OJK mulai melakukan penyidikan kepada AJB Bumiputera. Penyidikan itu khususnya dilakukan sebagai respon atas surat perintah yang tak kunjung diindahkan.

"Berdasarkan surat bernomor 34 dan 35 dari OJK itu berarti pidana (kalau tidak membentuk panitia RUA). Nah OJK sudah mengirimkan penyidik, pihak terkait sudah didatangi atau dipanggil," kata dia.

Jaka mengemukakan, tidak terbentuknya panitia RUA artinya tidak ada kepastian bagi nasabah tentang nasib Bumiputera saat ini. Maka para nasabah melalui forum Korban AJB Bumiputera, tanpa menyalahi aturan, berharap OJK-lah yang kemudian membentuk panitia RUA. Karena kondisi internal perusahaan sudah tidak memungkinkan.

"OJK kita tunggu untuk membentuk berupa statuter terbatas atau apapun namanya untuk kemudian membentuk panitia RUA. Ini sudah ranahnya OJK untuk membentuk panitia RUA, sudah tidak lagi internal OJK. Karena internal Bumiputera sudah banyak melakukan pelanggaran, jadi semuanya tidak memungkinkan untuk dijalankan dengan internal," kata Jaka.

Dia juga menyampaikan, Bumiputera belum bisa menyampaikan kondisi keuangan terakhir karena masalah pada infrastruktur teknologi informasi. Data keuangan akan mulai dibenahi dengan cara manual.

"Ini mengganggu juga perhitungan keuangan kita. Kasian juga nasabah, tidak ada progres penyehatan pembayaran. Karena pengurusnya belum ada. Itu yang kita dorong OJK untuk membuat keputusan. Kami menghormati semua keputusan OJK, apapun itu," pungkas dia.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN