Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Foto: Investor Daily/David Gita Roza

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Foto: Investor Daily/David Gita Roza

Marak Gagal Bayar Polis, OJK Intensifkan Tukar Informasi dengan SRO

Kamis, 30 Juli 2020 | 22:20 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini lebih intensif untuk bertukar informasi dengan organisasi regulator mandiri (Self Regulatory Organization/SRO) pasar modal. Hal itu merespon maraknya gagal bayar polis yang terjadi di industri asuransi jiwa.

Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II OJK Moch Ichsanuddin menyampaikan, sejumlah gagal bayar polis yang terjadi di industri asuransi jiwa menjadi pembelajaran, baik bagi regulator, pelaku usaha, sampai nasabah sendiri. OJK yang juga memikul tanggungjawab sebagai pengawas asuransi jiwa kini mesti lebih mempererat koordinasi internal serta mitra regulator di pasar modal yakni SRO.

Pasalnya, kata dia, OJK sebagai pengawas asuransi tidak memiliki ahli atau sumber daya manusia (SDM) yang memadai terkait instrumen-instrumen investasi. Ahli dan SDM yang memadai dimiliki oleh pengawas di bidang pasar modal. Dengan demikian, pihaknya kini sebaik mungkin berupaya memaksimalkan SDM yang ada untuk turut mengawasi instrumen-instrumen investasi yang dilakukan asuransi.

"Pengalaman-pengalaman atas beberapa asuransi yang gagal bayar itu, sekarang kita mulai mengintensifkan tukar menukar informasi. Dari sisi OJK dan SRO semakin baik terkait instrumen-instrumen pasar modal," kata Ichsanuddin di salah satu sedaring, Kamis (30/7).

Sementara itu, dia menerangkan, POJK 71/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sejatinya telah mengatur batasan dan porsi investasi yang diperkenankan. Namun demikian, regulasi itu tidak menginstruksikan secara mendetail. Misalnya isi dari instrumen reksadana, sehingga dalam hal ini pengawas terbentur regulasi yang dibuat sendiri.

Oleh karena itu, dia mengemukakan, perlu ada perbaikan regulasi terlebih yang mengatur produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI). Nantinya, rambu-rambu yang dijalankan pelaku usaha akan lebih komprehensif dan jelas. Apalagi yang terkait dengan perlindungan konsumen.

"Akan ada saat proses underwriting yang diperjelas. Bagi pelaku ini memang nanti dirasa memberatkan, tidak mengembangkan bagi industri. Hal-hal seperti itu yang menjadi diskusi, ada tawar menawar, kita berada di tengah-tengah itu memang tidak mudah. Di sisi lain juga harus ada fungsi pengembangan di industri asuransi. Agar hal ini, gagar bayar tidak lagi terjadi," papar Ichsanuddin.

Seiring dengan perbaikan regulasi, dia menuturkan, para pelaku usaha diharapkan bisa lebih bijaksana menjalankan bisnisnya. Begitupun agen pemasaran produk, juga diharapkan tidak hanya mengiming-imingi manfaat produk, namun turut menjelaskan aspek risiko secara komprehensif. Sedangkan dari sisi nasabah dan calon nasabah, diharapkan bisa lebih terbuka untuk mengetahui berbagai risiko di masa mendatang terkait penempatan dananya.

Dia mengungkapkan, jika semua mendukung upaya perbaikan, maka potensi gagal bayar yang ada di industri asuransi bisa ditekan. Dengan begitu, ekosistem pun semakin baik, tidak ada yang merasa dirugikan karena semua unsur telah berupaya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dorong Penetrasi
Di sisi lain, Ichsanuddin menyatakan, hasil survei 2019 menunjukkan bahwa inklusi keuangan di industri asuransi jiwa sangat menyedihkan. Pertumbuhannya sangat lamban karena penetrasi dan densitasnya begi rendah. Dalam hal ini, industri asuransi tertinggal dengan bisnis gadai, perbankan, dan terutama fintech p2p lending.

Dia mengatakan, bisnis asuransi memang mengandalkan perekonomian yang baik dan daya beli masyarakat yang stabil. Hal itu tampaknya menjadi tantangan sendiri saat situasi pandemi Covid-19 ini. Tetapi, dia menilai, industri asuransi mesti terus bergerak untuk melihat potensi yang ada.

Menurut Ichsanuddin, pendekatan teknologi digital sudah mesti diterapkan para pelaku usaha di industri asuransi. Insurance technology (insurtech) misalnya yang bisa membuka banyak potensi bisnis untuk digarap.

Sedangkan Director & Chief of Partnership Distribution Officer PT Asuransi Allianz Life Indonesia Bianto Surodjo menyampaikan, Indonesia memiliki peluang yang luar biasa dengan 260 juta penduduknya. Penetrasi masih pada kisaran 2% dari produk domestik bruto (PDB).

Menurut dia, secara perlahan industri asuransi akan mulai menggunakan teknologi digital dalam pemasarannya. Hal itu mengikuti tren pada sistem pembayaran (payment system).

"Mengikuti payment system hanya tunggu waktu, customer menentukan model perusahaan bisa berkembang atau tidak," imbuh dia.

Di samping itu, Bianto menerangkan, pelaku usaha juga mesti melakukan edukasi terkait pendekatan teknologi yang dilakukan. Adanya Covid-19 ini juga sebetulnya mendorong masyarakat untuk mengadaptasi pembelian polis secara digital. Lebih lanjut, setiap pelaku usaha juga disarankan untuk saling bekerja sama, khususnya menggenjot penetrasi asuransi di Indonesia.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN